MAKASSAR, KOMPAS — Pemerintah Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan, memulai gerakan mengurangi sampah plastik. Gerakan ini di antaranya ditandai dengan pembatasan penggunaan wadah plastik di kantor pemerintah kabupaten dan seluruh instansi pemerintah.
Gerakan ini dimulai secara resmi di Kantor Bupati Bulukumba, Jumat (11/1/2019), yang ditandai dengan aparatur sipil negara (ASN) membawa tumbler (wadah minum) ke kantor. Berikutnya, gerakan ini akan dikampanyekan ke seluruh masyarakat, termasuk wisatawan di tempat-tempat wisata.
”Mulai hari ini kami meminta para pegawai membawa tumbler ke kantor. Setiap ruangan nantinya hanya menyediakan air galon sehingga pegawai hanya mengisi ulang. Untuk acara-acara rapat dan berbagai pertemuan, kami juga akan memulai dengan mengurangi wadah plastik makan dan minum. Sebisa mungkin tak ada lagi air minum kemasan di acara-acara,” kata Wakil Bupati Bulukumba Tommy Satria Yulianto, saat dihubungi dari Makassar, Jumat (11/1/2019).
Menurut Tommy, gerakan ini akan dijadikan gerakan bersama seluruh masyarakat. Itulah mengapa pemerintah tak mengeluarkan dalam wujud aturan tertulis, seperti peraturan daerah. Sebagai gerakan bersama, kampanye pengurangan sampah plastik akan diaktifkan kepada seluruh lapisan masyarakat. Berbagai pihak, terutama kaum milenial, juga akan dilibatkan.
”Kami akan menjadikan ini gerakan bersama. Kami tak pakai pendekatan hukum. Semua masyarakat dilibatkan. Kami harap kesadaran ini akan tumbuh bersama sehingga hasilnya akan lebih efektif. Kami berharap ke depan ini menjadi gerakan masyarakat, bukan gerakan pemerintah, walau kami yang memulai,” kata Tommy.
Untuk kawasan wisata pantai, kampanye pengurangan sampah plastik juga akan dilakukan dengan melibatkan pengelola kawasan wisata, warga setempat, dan wisatawan. Pendataan yang dilakukan pemerintah setempat menunjukkan sedikitnya setiap orang menghabiskan lima gelas atau botol air mineral setiap hari.
Penggiat dan pemerhati lingkungan hidup di Bulukumba, Armin Salassa, mengatakan sepakat dengan gerakan ini. Hanya saja, menurut dia, pemerintah harus lebih serius dengan lebih aktif melakukan pendidikan berkelanjutan dengan melibatkan organisasi kemasyarakatan hingga ke tingkat paling bawah.
”Ini adalah gerakan bersama yang harus didukung. Ini bukan hanya soal penyelamatan lingkungan, melainkan juga untuk kesehatan masyarakat. Sebaiknya, agar lebih efektif, pendidikan berkelanjutan harus terus dilakukan untuk mengubah pola pikir dan perilaku. Libatkan organisasi dan kelompok masyarakat hingga level paling bawah,” katanya.