Kerugian Bencana di Aceh Tahun 2018 Capai Rp 828 Miliar

KOMPAS/ZULKARNAINI

Jembatan penghubung antardesa si Kecamatan Kuta Cot Glie, Kabupaten Aceh Besar, Provinsi Aceh putus karena diterjang banjir pada Rabu (19/12/2018) dini hari. Akibatnya akses transportasi warga terhambat dan siswa tidak bisa bersekolah.

BANDA ACEH, KOMPAS – Nilai kerugian akibat bencana alam selama 2018 di Provinsi Aceh sebesar Rp 828,2 miliar. Sebanyak 46 orang meninggal, 33 orang luka-luka, dan 10.000 orang mengungsi.

Kepala Badan Penanggulangan Bencana Aceh (BPBA) Teuku Ahmad Dadek di Banda Aceh, Rabu (2/1/2019) mengatakan, nilai kerugian itu dihitung dari kerusakan infrastruktur, kerusakan lahan pertanian, kerusakan harta benda, dan hilangnya potensi pendapatan warga. Nilai kerugian dari dampak bencana baru tahun ini dihitung dengan rinci, sehingga tidak ada perbandingan data tahun sebelumnya.

Dadek menuturkan, jumlah bencana alam tahun 2018 sebanyak 294 kali. Bencana kebakaran paling dominan yakni 143 kejadian, puting beliung 93 kejadian, banjir genangan 90 kejadian, kebakaran lahan 44 kejadian, longsor 28 kejadian, abrasi 12 kejadian, bandang 9 kejadian, dan gempa bumi 9 kejadian.

Namun, dari besaran nilai kerugian bencana banjir dan bandang menyebabkan kerugian paling besar yakni Rp 600,3 miliar. Disusul kebakaran Rp 99 miliar, longsor Rp 55,5 miliar, dan dan kebakaran lahan Rp 51 miliar.  Dadek mengatakan, bencana membuat warga tidak produktif karena sumber pendapatan rusak dan mereka tidak bisa bekerja seperti biasanya.

Sebagian bencana seperti kebakaran dan banjir, lanjut Dadek, seharusnya bisa dicegah. Oleh sebab itu kata Dadek, warga perlu lebih waspada dan pemerintah harus menyusun rencana aksi penanggulangan bencana alam. “Saat ini pemerintah sedang mengidentifikasi penyebabnya baru dibuat rencana aksi,” kata Dadek.

UBAI UNTUK KOMPAS

Rumah warga di Desa Metangur, Kecamatan Ketambe ,Aceh Tenggara rusak karena diterjang banjir bandang, Rabu (28/11/2018).

Dadek menuturkan, penanganan banjir banyak kendala, sebab wilayah yang dilanda banjir luas sehingga butuh biaya penanganan besar. Tata kelola lingkungan yang buruk, pembalakan liar, dan pembakaran hutan turut memicu bencana.  “Penanganan jangka pendek dilakukan dengan mempersiapkan desa tangguh dengan memasukan anggaran desa untuk kebutuhan kesiapsiagaan dan penanganan darurat,” kata Dadek.

Tidak jauh berbeda dengan BPBA, kajian Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Aceh mengenai kerugian akibat bencana alam pada 2018 sebesar Rp 900 miliar. Angka itu menurun dibandingkan tahun 2017 Rp 1,5 triliun.

Direktur Walhi Aceh Muhammad Nur mengatakan,  kerugian  akibat bencana setiap tahun cukup besar. Bencana ekologis seperti banjir, longsor, kekeringan, dan bandang telah menjadi ancaman sejak lama dan masih akan berlanjut hingga tahun-tahun depan.

Nur mengatakan, sejauh ini pemerintah belum memiliki rencana aksi yang konkrit tentang penanggulangan bencana ekologis. “Selama ini pemerintah hanya menjalankan fungsi tanggap darurat, bukan mitigasi secara luas,” kata Nur.

Nur mengatakan, bencana ekologis di Aceh terjadi dipicu kerusakan lingkungan, seperti kerusakan sungai, kerusakan hutan, tambang di kawasan hutan, dan alih fungsi hutan. Selama penggunaan lahan tidak sesuai dengan fungsinya maka bencana ekologi akan terus menjadi ancaman.