Kekurangan Bahan dan Pekerja, Pembangunan Hunian Berjalan Lambat

DOKUMENTASI HUMAS PEMKAB LOMBOK BARAT

Hunian tetap model Risha di Desa Narmada, Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat, masih dalam proses penyelesaian, terutama bagian atap yang belum mendapat suplai bahan dari aplikator penyedia bahan bangunan.

MATARAM, KOMPAS - Proses rehabilitasi dan rekonstruksi rumah warga yang terdampak gempa di Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat, terkendala oleh kurangnya pekerja dan bahan bangunan seperti mur dan baut. Akibatnya, penyelaian hunian tetap itu menjadi lamban.

Hunian tetap (huntap) yang dibangun adalah model rumah instan, sederhana, sehat (Risha). Selain pekerja, huntap model itu juga membutuhkan pasokan mur dan baut untuk perakitannya.

Kepala Bagian Humas Pemerintah Kabupaten Lombok Barat, NTB, Saeful Ahkam, Selasa (18/12/2018), mengatakan, untuk pekerja yang merakit panel Risha ditangani aplikator. “Untuk pemasangannya hingga selesai cukup satu-dua orang pekerja,” ujarnya.

Aplikator sudah melatih tukang bangunan lokal  untuk pemasangan panel Risha. Namun, karena jumlah tenaga kerja tak sebanding dengan besarnya volume pekerjaan, hal itu tidak bisa tertangani oleh pekerja lokal.

KOMPAS/KHAERUL ANWAR

Rumah dengan konstruksi kayu menjadi salah satu pilihan bagi warga karena dianggap tahan guncangan gempa. Ini terlihat di Dusun Kerandangan, Desa Senggigi, Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat.

Adapun tambahan pekerja yang didatangkan dari luar Lombok Barat juga belum dapat menjawab kebutuhan yang diperlukan. Sementara itu, Lombok Timur dan Lombok Barat juga membutuhkan tenaga kerja untuk pembangunan Risha.

Masalah juga dihadapi terkait kebutuhan mur dan baut untuk merakit Risha. Mur dan baut itu diproduksi pabrik di luar NTB sehingga memerlukan waktu dan proses untuk didatangkan.

Kepala Bidang Perumahan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Lombok Barat Ratnawi mengikuti rapat koordinasi evaluasi percepatan perbaikan rumah pascabencana gempa bumi di NTB, 11 Desember lalu di Jakarta. Dari rapat itu, ada sejumlah masukan untuk Pemkab Lombok Barat, seperti membentuk satuan tugas bersama Komandan Rayon Militer dan Kepala Kepolisian Sektor untuk pemantauan rehabilitasi dan rekonstruksi.

Pemkab Lombok Barat juga diminta melakukan evaluasi terhadap Badan Usaha Milik Negara yang masih lamban dalam penyelesaian mur dan baut struktur Risha. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) kabupaten/kota juga diminta aktif melaporkan perkembangan rekonstruksi dan rehabilitasi kepada BPBD Provinsi NTB.

KOMPAS/KHAERUL ANWAR

Hunian sementara yang dibangun Taruna Siaga Bencana, Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat, untuk anggotanya yang rumahnya rata tanah diguncang gempa di Dusun Kerandangan, Desa Senggigi.

Saat ini, di Lombok Barat sedang berjalan validasi ulang warga menyusul adanya perubahan kategori kerusakan rumah dan penambahan calon penerima bantuan. Instansi terkait tengah menyiapkan draf surat keputusan perubahan kategori dan penambahan calon penerima itu.

Selain itu, instansi terkait juga akan lebih fokus menyelesaikan pembangunan rumah warga yang tergabung dalam kelompok yang telah menerima pencairan dana stimulan dari pemerintah pusat. Sebanyak 15.599 kepala keluarga (dari 72.222 rumah rusak berat, sedang, ringan) sudah menerima dana stimulan tahap I, II, dan III dengan jumlah total Rp 278,2 miliar.

Warga di 10 kecamatan di Lombok Barat pun dibebaskan memilih jenis dan konstruksi rumah yang diinginkan. Untuk Risha sebanyak  585 KK, rumah instan sederhana kayu (Rika) 20 KK, dan rumah instan sederhana konvensional (Riko) sebanyak 1.159 KK.

Di kabupaten itu juga sudah terbentuk 2.315 kelompok masyarakat (pokmas) dengan total 35.414 KK. Sebanyak 703 pokmas yang rumah anggotanya rusak berat (10.245 KK), 494 Pokmas rusak sedang (7.762 KK), dan 1.118 pokmas rusak ringan (17.407 KK).