Presiden Joko Widodo memberikan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran tahun 2019 kepada Gubernur Nusa Tenggara Barat Zulkieflimansyah, Selasa (11/12/2018), di Istana Negara, Jakarta.
MATARAM, KOMPAS — Presiden Joko Widodo menyerahkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran dan dana Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) 2019 kepada para gubernur di Indonesia, Selasa (11/12/2018), di Jakarta. Pemprov Nusa Tenggara Barat menerima DIPA total Rp 16,4 triliun untuk pemprov dan pemerintah 10 kabupaten/kota di wilayah itu.
Menurut Eko Sri Raharjo, Staf Khusus Gubernur NTB Zulkieflimansyah di Jakarta, yang dihubungi dari Mataram, Lombok, Selasa sore, dari total daftar isian pelaksanaan anggaran (DIPA) itu, Pemprov NTB menerima Rp 3,7 triliun dan sisanya untuk Kabupaten Lombok Timur Rp 2,148 triliun, Lombok Barat, Lombok Tengah, Sumbawa, dan Kota Bima sebesar Rp 1,494 triliun-Rp 1,731 triliun. Sementara Kota Mataram, Kabupaten Bima, Kabupaten Dompu, Kabupaten Sumbawa Barat, dan Kabupaten Lombok Barat kebagian Rp 847 miliar-Rp 993 miliar.
Presiden Joko Widodo yang didampingi Wakil Presiden Jusuf Kalla kepada para menteri, pejabat lembaga negara, dan para gubernur mengatakan, pendapatan negara dalam APBN 2019 ditetapkan Rp 2.165,1 triliun atau meningkat 13,7 persen dari Rp 1.937 triliun pada tahun 2018.
Dari keseluruhan belanja negara tahun 2019 sebesar Rp 2.461,1 triliun, anggaran belanja yang diserahkan kepada kementerian/lembaga mencapai Rp 855,4 triliun dan nonkementerian/lembaga senilai Rp 778,9 triliun. Sementara dana TKDD dan dana desa yang diserahkan kepada para gubernur ialah Rp 826,7 triliun.
DOK. BIRO HUMAS ISTANA KEPRESIDENAN
Presiden Joko Widodo memberikan amanat kepada para menteri, pimpinan lembaga tinggi negara dalam acara penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran tahun 2019, Selasa (11/12/2018), di Istana Negara, Jakarta.
Dana Alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa untuk Pemprov Provinsi dan 10 Kabupaten-Kota di NTB tahun 2019 sebesar Rp 16,456 triliun itu dibagi untuk tujuh alokasi. Dana TKDD itu mencakup Dana Bagi Hasil Pajak (Rp 513,989 miliar), Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam (Rp 439,451 miliar), Dana Alokasi Umum (Rp 8,875 triliun), Dana Alokasi Khusus Fisik (Rp 2,565 triliun), Dana Alokasi Khusus Nonfisik (Rp 2,634 triliun), Dana Insentif Daerah (Rp 246,521 miliar), dan Dana Desa (Rp 1,181 triliun). DIPA NTB tahun 2018 sebesar Rp 15,537 triliun.
Presiden Joko Widodo kepada para gubernur, seperti dikutip Zulkieflimansyah, minta agar alokasi dana APBD tidak boleh menguap tanpa hasil untuk belanja rutin, rapat-rapat, perjalanan dinas, dan honor-honor tambahan.
”Kami sebagai pemimpin di daerah perlu mengecek secara serius dan detail agar anggaran dominan digunakan untuk kegiatan utama, bukan kegiatan pendukung seperti rapat, dan honor-honor tim ad hoc. Juga perlu konsolidasi sinergi kementerian-daerah dan pusat-daerah,” ungkap Gubernur NTB.
Polandia dan Malaysia
Atas pesan Presiden itu, Gubernur Zulkieflimansyah sangat setuju apabila kepala daerah fokus meningkatkan daya saing dengan mengembangkan sumber daya manusia (SDM) unggul, seperti ditempuh Pemprov NTB yang menyediakan beasiswa bagi 1.000 putra-putri lulusan sarjana atau strata satu (S-1) provinsi itu belajar keluar negeri untuk pendidikan program pascasarjana atau strata dua (S-2) 2018.
Ada 19 sarjana asal NTB, Oktober lalu, dikrim ke Collegium Civitas dan Vistula Group University, Polandia, melanjutkan pendidikan S-2 untuk program studi Master Of Computer Engineering, Master of Energy Management, Master of International Peace and Conflict Studies, Master of International Relation, Master of Management, dan Master of Tourism and Recreation. Beasiswa itu diperoleh Pemprov NTB dari sumbangan para sponsor.
BIRO HUMAS PEMPROV NTB
Chancellor Vistula University Polandia, Prof Zdzizlaw Rappacka, berkunjung dan bertemu Gubernur Nusa Tenggara Barat, Zulkieflimansyah, di Mataram, Jumat (16/11/2018). Gubernur NTB-Rappacka sepakat mempererat kerja sama bidang pendidikan.
Akhir November lalu, Prof Mior Harris Bin Mior Harun, Menteri Penasihat Pendidikan Kedutaan Besar Malaysia untuk Indonesia, dan Gubernur NTB sepakat atas pengiriman 500 lulusan S-1 untuk kuliah S-2 di 20 perguruan tinggi negeri ternama di Malaysia untuk program studi sains dan teknologi, akuntansi, serta Islamic Financial Banking dan Tourism.
Kemudian 500 orang lainnya mahasiswa program diploma (D-1 dan D-2) bidang pariwisata. Mereka mengikuti kursus singkat gratis selama tiga bulan di universitas yang memiliki program studi pariwisata dan keusahawanan di Universiti Teknologi Mara/Majelis Amanah Rakyat (UiTM), Universiti Malaysia Kelantan (UMK), Universiti Islam Antarbangsa (UIA), dan Universiti Utara Malaysia (UUM). Pemprov NTB menyediakan biaya transportasi, biaya hidup, dan rumah di Malaysia.
Gubernur NTB menekankan pembicaraan awal ini diikuti penandatanganan nota kesepahaman (MOU) sebelum tutup tahun 2018. ”Kalau MOU Januari 2019, kelamaan,” ujarnya. MOU itu segera terwujud, mengingat banyak universitas luar negeri menyanggupi kerja sama dengan Pemprov NTB, tetapi tidak terwujud.
