Program Prioritas Penanganan Banjir Gagal Terealisasi
Oleh
RUNIK SRI ASTUTI
·3 menit baca
SIDOARJO, KOMPAS — Sejumlah program prioritas penanganan banjir di Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, gagal terealisasi karena tidak berhasil mendapatkan pelaksana pekerjaan. Akibatnya, bencana banjir pada musim hujan pengujung tahun ini masih menjadi momok bagi warga.
Sejumlah program prioritas penanganan banjir yang gagal terealisasi adalah perbaikan pintu air di Dam Golondoro di Kecamatan Jabon, pembangunan pintu air di Bungurasih Kecamatan Waru, serta normalisasi Sungai Sidokare. Penyebab tidak terealisasinya program tersebut karena gagal pada saat proses pelelangan untuk mendapatkan kontraktor pelaksana pekerjaan.
”Untuk normalisasi Sungai Sidokare tidak ada kontraktor yang berani mengambil pekerjaan itu karena pekerjaan berat, sedangkan waktu yang tersedia sedikit. Untuk mengeruk muara Sungai Sidokare diperlukan setidaknya 25 alat berat,” ujar Kepala Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang (PUPR) Sigit Setyawan, Selasa (27/11/2018).
Normalisasi Sungai Sidokare penting untuk mengatasi banjir di wilayah kota Sidoarjo. Hampir semua wilayah kota rawan banjir, antara lain jalan utama depan Lippo Plaza hingga bawah jalan tol, Jalan Majapahit hingga RSUD Sidoarjo, Kelurahan Magersari hingga rumah dinas Bupati Sidoarjo, serta kawasan Bluru.
Saat hujan deras pertama mengguyur Sidoarjo, Minggu malam, kawasan seperti depan Lippo Plaza dan RSUD Sidoarjo dilanda banjir parah. Tinggi genangan air di depan Lippo mencapai 60 sentimeter sehingga mengakibatkan kemacetan parah karena kendaraan tidak berani melintas. Sementara di rumah sakit, air masuk ke instalasi gawat darurat dan mengganggu kinerja pelayanan.
Penyebab tidak terealisasinya program tersebut karena gagal pada saat proses pelelangan untuk mendapatkan kontraktor pelaksana pekerjaan.
Sementara itu, perbaikan pintu air di Dam Golondoro juga tidak kalah penting. Sebab, selama pintu dam rusak, air kiriman dari wilayah Kabupaten Pasuruan sulit dikendalikan. Saat hujan deras turun, air mengalir bebas menuju permukiman warga di sekitarnya. Sedikitnya ada tiga desa yang terendam, yakni Desa Kupang, Desa Kedungpandan, dan Desa Semambung.
Adapun gagalnya perbaikan pintu air di Bungurasih akan berdampak pada banjir yang disebabkan oleh meluapnya Sungai Buntung. Kondisi banjir di Kelurahan Bungurasih setiap tahun cukup parah sehingga warga terpaksa mengungsi ke balai pertemuan.
Kepala Bidang Bina Manfaat Dinas PUPR Bambang Tjatur Miarso mengatakan, pihaknya sudah berupaya mewujudkan tiga program prioritas penanganan banjir tersebut. Ketiga proyek itu sudah masuk proses lelang sejak pertengahan tahun 2018. Namun, tidak ada peserta yang ikut lelang.
”Proses lelang juga diulang, tetapi belum berhasil mendapatkan pihak ketiga yang bersedia mengambil pekerjaan tersebut,” ujar Bambang.
Banjir tahunan
Dalam rapat koordinasi penanganan banjir Sidoarjo yang berlangsung di Pendopo Delta Wibawa, Rabu (31/10/2018), terungkap kabupaten seluas 75 kilometer persegi ini mengalami bencana banjir setiap tahun. Faktor penyebabnya banyak, salah satunya lokasi yang berada di delta Sungai Brantas sehingga menjadi muara yang menampung aliran air dari hulu.
Banyak sungai yang melintasi Sidoarjo. Selain Brantas, ada Sungai Ketapang, Sungai Sidokare, dan Sungai Buntung. Sungai-sungai itu merupakan sungai besar dan berada di bawah kewenangan Balai Besar Wilayah Sungai Brantas Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
Kondisi sungai-sungai itu mengalami pendangkalan. Normalisasi bukan pekerjaan mudah karena terjadi penyempitan lebar sungai. Sungai Sidokare, misalnya, menyempit dari lebar 15 meter menjadi tinggal 5 meter. Kendala lain, akses alat berat tertutup karena banyak bangunan liar di sempadan sungai.
Kondisi tersebut semakin diperparah oleh perilaku masyarakat yang membuang sampah rumah tangga di sungai sehingga mempercepat pendangkalan dan menyebabkan aliran air menjadi terhambat. Selama musim hujan, warga diimbau waspada terutama yang tinggal di kawasan rawan banjir.