SEMARANG, KOMPAS - Rencana pembangunan jalan tol ruas Bawen di Kabupaten Semarang, Jawa Tengah, hingga Yogyakarta sepanjang 75 kilometer dinilai bakal mempercepat arus wisatawan menuju Candi Borobudur di Magelang. Hanya saja, trase jalur yang saat ini berupa kebun kopi, cokelat, dan hortikultura dikhawatirkan mengurangi daerah resapan air.
Pakar transportasi massal Fakultas Teknik Universitas Diponegoro, Semarang, Bambang Riyanto, Selasa (13/11/2018), di Semarang, mengatakan, trase jalan tol di jalur tersebut melalui lahan berbukit-bukit.
”Dari aspek transportasi logistik, jalan tol akan mempersingkat waktu tempuh Bawen-Yogyakarta dari 3,5-4 jam menjadi lebih kurang 1,5 jam saja,” ujarnya.
Dia menilai, jalan tol ruas Bawen-Yogyakarta strategis untuk memperlancar angkutan barang atau logistik dari kawasan industri di jalur utara menuju wilayah selatan. Jalan tol juga bakal menumbuhkan daerah perekonomian baru, terutama Pringsurat (Kabupaten Temanggung), Muntilan (Kabupaten Magelang), dan Kabupaten Sleman (Daerah Istimewa Yogyakarta).
Di kawasan Muntilan dan Sleman diperkirakan bakal tumbuh investasi properti. Sebab, orang-orang yang bekerja di Yogyakarta akan memilih tinggal di luar daerah karena tetap memiliki akses mudah dan cepat.
Menurut Bambang, rencana proyek tol ruas Bawen-Yogyakarta masih tarik ulur antara Pemerintah Provinsi dan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jateng. Hal ini dipicu keputusan Tim Panitia Khusus (Pansus) Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Jateng 2009-2029 yang tidak lagi mencantumkan pasal menyangkut pembangunan proyek tol ruas Bawen-Yogyakarta.
Belum dikaji
Sejauh ini, proyek tol Bawen-Yogyakarta sudah masuk dalam proyek strategis nasional (PSN) bersama ruas Solo-Kartasura-Boyolali-Yogyakarta. Bambang mengatakan, untuk meningkatkan akses transportasi Bawen-Yogyakarta, terdapat dua pilihan. Selain mewujudkan rencana jalan tol, juga dengan mereaktivasi rel kereta api ruas Bawen-Magelang-Yogyakarta.
Jalur rel kereta api ini sudah ada sejak zaman Belanda. Namun, sebagian besar jalur sudah menjadi permukiman atau fasilitas umum lainnya.
”Dari segi pembiayaan proyek, kalau menghidupkan jalur rel kereta api PT KAI tentu harus dengan anggaran APBN. Sebaliknya pembangunan jalan tol bisa diserahkan ke pihak swasta sehingga tidak membebani anggaran APBN,” ujar Bambang.
Gubernur Jateng Ganjar Pranowo mengemukakan, proyek jalan tol Bawen-Yogyakarta memerlukan kajian dan studi mendalam. Oleh karena itu, revisi RTRW yang sudah selesai kini sedang dipelajari di Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN). Pemerintah pusat berwenang untuk memutuskan atau membatalkan rencana tersebut.
Ketua DPRD Jateng Rukma Setiabudi mengatakan, usulan proyek jalan tol ruas Bawen–Yogyakarta belum dimasukkan dalam Perda RTRW 2009-2029 sebagai bagian dari prinsip kehati-hatian.
Saat pembahasan usulan proyek jalan tol, tim pansus tidak memperoleh masukan yang memadai. Usulan proyek juga belum dilengkapi studi mendalam.
Kajian itu sangat penting terlebih karena proyek ini menyangkut hajat hidup orang banyak di sepanjang jalan tol mulai dari Bawen-Yogyakarta.
Dia mengakui, Jateng masih kalah dalam hal fasilitas infrastruktur, terutama ketersediaan akses jalan tol, dibandingkan dengan Provinsi Jawa Timur dan Jawa Barat. ”DPRD Jateng masih terbuka untuk membahas persoalan ini,” ujar Rukma. (WHO)