WONOSOBO, KOMPAS — Selasa (6/11/2018) ini, Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah, resmi menjadi daerah pertama di Indonesia yang memiliki Komisi Hak Asasi Manusia Daerah. Pengukuhan dilakukan melalui Surat Keputusan Bupati Nomor 505/405/2018.
DOKUMENTASI INFID
Pengukuhan Komisi HAM Daerah Kabupaten Wonosobo, di Wonosobo, Senin (6/11/2018).
Dalam keterangan pers, Asisten Pembangunan Sekretaris Daerah Sumaedi ditunjuk sebagai Ketua Komisi HAM Daerah Kabupaten Wonosobo. Sementara posisi wakil ketua diisi oleh Wakil Rektor I Universitas Sains Al-Quran Zaenal Sukawi.
Senior Program Officer HAM dan Demokrasi International NGO Forum on Indonesian Development (INFID) Mugiyanto mengatakan, Pemerintah Kabupaten Wonosobo telah meletakkan benchmark atau standartentang cara melokalkan perlindungan, pemajuan, dan pemenuhan HAM.
”Kabupaten Wonosobo dapat menginspirasi dan menstimulasi daerah-daerah lain untuk membumikan dan melaksanakan prinsip-prinsip HAM di daerahnya. Selain itu, hal ini diharapkan dapat membuka jalan bagi implementasi kabupaten/kota HAM lain di Indonesia,” tutur Mugiyanto.
Secara khusus, Wonosobo memang memiliki peraturan daerah (perda) yang mengatur mengenai kabupaten/kota HAM. Peraturan tersebut diatur dalam Perda Nomor 5 Tahun 2016 tentang Wonosobo Kabupaten Ramah HAM.
Wonosobo juga akan menjadi tuan rumah Festival HAM Indonesia 2018 pada 13-15 November. Acara ini diprakarsai INFID, Komnas HAM, Kantor Staf Presiden, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, serta Pemerintah Kabupaten Wonosobo. Tema festival itu adalah ”Merawat Keragaman, Memperkuat Solidaritas Menuju Indonesia yang Inklusif dan Berkeadilan”.
Berdasarkan catatan Kompas (19/10/2018), Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik mengatakan, tema ini merupakan refleksi atas kondisi sosial-politik yang belakangan diwarnai dengan menguatnya sikap intoleransi.
”Sikap ini tentu merusak nilai keberagaman dan mengikis solidaritas warga sebagai sebuah bangsa,” ujarnya.
Taufan menyatakan, Wonosobo dapat menjadi contoh bagaimana peran aktif pemerintah daerah melalui birokrasinya. Pembentukan Komisi HAM dapat mendorong pemerintah daerah merawat keragaman, memperkuat solidaritas, dan terus mewujudkan inklusivitas. (SHARON PATRICIA)
