MATARAM, KOMPAS - Pemerintah Kabupaten terdampak gempa di Nusa Tenggara Barat membuat Program ‘Kembali ke Rumah’, agar warga yang masih tinggal di tenda pengungsian pulang dan membangun Hunian Sementara (Huntara) di seputar rumahnya yang rusak.
“Kami alokasikan dana dari APBD Perubahan Lombok Timur tahun 2018, untuk ‘Program Kembali ke Rumah, Tinggalkan Tenda’ sebelum musim hujan,” ujar Sukiman Azmy, Bupati Lombok Timur, di Selong, Ibu Kota Lombok Timur yang dihubungi dari Mataram, Sabtu (27/10.2018).
Menurut Bupati Sukiman, dalam APBDP Lombok Timur, antara lain dialokasikan sebesar Rp 56 miliar untuk tali asih sebesar Rp 1 juta per kepala keluarga (KK) bagi warga yang rumahnya rusak berat, sedang dan ringan. Dana itu untuk membantu warga membangun Huntara, dengan memanfaatkan sisa material bangunan yang rusak akibat gempa Juli-Agustus lalu. “Kami minta warga gotong-royong bangun rumah, dan harus selesai sebelum datang musim hujan,” tutur Sukiman.
Bupati Lombok Utara, Najmul Akhyar dalam dialog dengan Wakil Duta Besar Australia untuk Indonesia, Allaster Cox, Jumat (26/10/2018), juga melihat Huntara sebagai kebutuhan mendesak. Untuk itu Pemkab Lombok Utara memiliki Program ‘Kembali ke Rumah’, guna menghilangkan trauma warga dan anak-anak akibat gempa, selain menghindari terjadinya persoalan kesehatan bila warga tetap tinggal di tenda pengungsian pada musim hujan dalam sebulan mendatang.
"Warga kami minta pulang, membersihkan rumah dengan memanfaatkan sisa material rumahnya yang roboh," kata Bupati Najmul. Untuk itu warga dibantu triplek, seng dan kereta dorong, yang merupakan bantuan para donatur, relawan dan komunitas. Upaya itu ditempuh sementara menunggu proses pencairan dana stimulan rehabilitasi dan rekonstruksi rumah warga sebesar Rp 50 juta per KK. Penantasan rehabilitasi dan rekonstruksi di Lombok Utara dengan 57.000 rumah rusak berat, sedang dan ringan, membutuhkan waktu lebih dari tiga tahun. Bandung Selatan (saat banjir) ada 16.000 rumah yang rusak, baru dua tahun selesai rehabilitasi dan rekonstruksinya, ujar Bupati Najmul.
Sebelumnya Sekretaris Daerah Kabupaten Sumbawa, Rasyidi, mengatakan warga terdampak gempa di Sumbawa memerlukan Huntara. Dari 2.169 rumah rusak berat, 1.200 Huntara di antaranya yang dibangun Pemkab Sumbawa, Relawan, organisasi sosial dan para donatur. Kabupaten itu membutuhkan 600 Huntara lagi agar warga tidak tinggal di tenda pengungsian.
Rasyidi menduga rehabilitasi dan rekonstruksi tuntas lebi dari dua tahun di Sumbawa, sebab perhatian Pemerintah Pusat terbagi untuk warga terdampak gempa, tsunami dan liquifaksi Sulawesi Tengah. “Kami yakin, ada-tidaknya bantuan Pusat, kerjakan apa yang bisa dikerjakan," ucapnya.
Dani Sumayadi (42), warga Dusun Dasan Gerisak, Desa Anyar, Kecamatan Bayan, KLU, berharap mendapat dana stimulan Rp 50 juta. Sebelum dana itu cair, setelah sebulan di tenda pengungsian, Ia, isteri dan seorang anaknya pulang membangun Huntara 3 meter × 2,80 meter, beratap seng, berdinding seng dan triplek dengan memafaatkan sisa bangunan rumahnya.
“Pemerintah bukan urus warga Lombok Utara saja, tetapi di Palu (Sulteng) juga lebih parah,” ujar Usman, warga Dusun Menggala, Desa Pemenang Barat, Lombok Utara. Usman yang tinggal bersama isteri dan seorang bayinya di Huntara yang dibangun sebuah Komunitas, karena rumahnya ambruk. Usman berharap, Ia bisa membangun rumahnya kembali, dengan menyisihkan penghasilan dari jual-beli telepon selular second.
