Penandatanganan kerja sama antara Direktur WWF Indonesia Program Papua Benja Mambay dan Kepala Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Papua Timbul Batubara terkait penguatan pengawasan dan perlindungan 19 kawasan konservasi di Papua, Senin (15/10/2018).
JAYAPURA, KOMPAS — Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Papua bersinergi dengan Kepolisian Daerah Papua dan lembaga WWF untuk pengawasan dan perlindungan 19 kawasan konservasi di Papua. Total luas ke-19 kawasan ini mencapai 4.069.486 hektar.
Hal ini terealisasi dalam kegiatan penandatanganan kerja sama penguatan fungsi kawasan konservasi dan keanekaragaman hayati antara Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Papua (BBKSDA), Polda Papua, dan WWF Indonesia Program Papua di Cagar Alam Cycloop, Kabupaten Jayapura, Senin (15/10/2018).
Kepala BBKSDA Papua Timbul Batubara mengatakan, BBKSDA Papua selama ini mengelola 19 kawasan konservasi dengan seluas 4.069.486 hektar dan pengelolaan keanekaragaman hayati di seluruh Provinsi Papua.
Dengan wilayah kerja yang luas, lanjut Timbul, tidak memungkinkan BBKSDA bekerja sendiri. Perlu adanya kerja sama dengan Polda Papua dan WWF Indonesia Program Papua.
Ia memaparkan, tujuan kerja sama dengan Polda Papua adalah untuk penguatan fungsi kawasan konservasi melalui pengamanan dan perlindungan hutan, pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan, serta pengawasan peredaran tumbuhan dan satwa liar di Provinsi Papua.
Kerja sama ini meliputi pertukaran data dan informasi, peningkatan kemampuan sumber daya manusia, pengamanan dan perlindungan kawasan konservasi melalui kegiatan preventif dan represif, pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan, serta pengawasan peredaran tumbuhan dan satwa liar dan program ”Polisi Sahabat Alam”.
Berdasarkan data WWF Indonesia, lahan kritis di Cagar Alam Cycloop, salah satu kawasan konservasi, sudah mencapai 1.500 hektar. Hal ini disebabkan aksi perambahan hutan oleh warga, termasuk kerusakan di lima lokasi di Cagar Alam Cycloop.
”Kami berharap adanya kerja sama dengan Polda Papua dapat memperkuat penegakan hukum khususnya bagi pelaku kejahatan lingkungan di Provinsi Papua,” ujarnya.
Adanya kerja sama dengan Polda Papua dapat memperkuat penegakan hukum khususnya bagi pelaku kejahatan lingkungan di Provinsi Papua
Kerja sama dengan WWF, ujar Timbul, juga diharapkan bisa memperkuat fungsi konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistem melalui pengelolaan kawasan konservasi dan kawasan ekosistem esensial di Provinsi Papua.
Kepala Polda Papua Irjen Martuani Sormin menyebutkan, diperlukan adanya koordinasi antarinstansi. Tujuannya, agar tercipta persamaan pola pikir dan sikap dalam pengamanan dan perlindungan hutan, pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan, serta pengawasan peredaran tumbuhan dan satwa liar di Provinsi Papua.
Direktur Program Papua WWF Indonesia Benja V Mambai mengapresiasi kerja sama tersebut. Melalui cara ini, semua pihak bisa bersinergi dalam pengelolaan kawasan konservasi yang ada di Propinsi Papua, dengan prioritas utama adalah kawasan yang dikelola bersama dengan WWF.
”Mudah-mudahan kerja sama ini dapat diperluas dengan melibatkan pemerintah daerah, masyarakat, dan pihak swasta. Ke depan, diharapkan pengelolaan kawasan konservasi dapat memberikan manfaat secara ekonomi kepada masyarakat dan pemerintah daerah,” tutur Benja.
