JAYAPURA, KOMPAS - Aktivitas warga di Deikai, ibu kota Kabupaten Yahukimo, Papua, belum normal pascakerusuhan yang terjadi sejak Sabtu hingga Senin (8/10/2018). Konflik dua kelompok ini menyebabkan 5 warga meninggal dan 47 warga luka-luka.
Berdasarkan data Kepolisian Daerah Papua, konflik terjadi mulai Senin pukul 07.45 dan berakhir pukul 17.00 WIT. Konflik bermula dari kecelakaan lalu lintas yang menewaskan Sowa Dapla (23) di dekat Kantor Bupati Yahukimo, Sabtu (6/10) pukul 17.00 WIT. Korban tertabrak oleh Laores Heluka. Ia telah diamankan aparat Polres Yahukimo.
Namun, kerabat Sowa tak terima dengan kejadian itu. Mereka membabi buta menyerang warga dari keluarga Laores di sejumlah lokasi. Hal ini memicu konflik dua kelompok. Mereka saling serang dengan batu, panah, dan kapak.
Bentrokan menyebabkan jatuh korban jiwa dan luka-luka. Massa membakar 9 rumah dan toko, 1 mobil, serta 10 kendaraan roda dua. Polda Papua menetapkan status Siaga Satu dan menerjunkan 250 personel untuk pengamanan di Deikai.
Bupati Yahukimo Abock Busup, dihubungi dari Jayapura, mengatakan, aktivitas warga belum normal karena mereka masih khawatir ada konflik susulan. Diharapkan, aktivitas warga di Deikai bisa berjalan normal Rabu (10/10) ini.
”Sekitar 500 warga mengungsi ke Markas Polres Yahukimo. Mereka akan kembali ke rumah setelah situasi kondusif,” katanya.
Abock mengatakan, dirinya bersama jajaran Polres Yahukimo, Polda Papua, dan tokoh masyarakat telah mengunjungi kelompok yang bertikai. ”Kami mengimbau agar kedua pihak menghentikan pertikaian karena sangat merugikan seluruh warga serta mengganggu aktivitas pembangunan di Yahukimo,” katanya.
Pemda Yahukimo akan menanggung biaya pemakaman para korban dan pengobatan korban yang luka. ”Kami akan mengevakuasi korban luka berat ke Jayapura untuk mendapat perawatan memadai. Sementara yang luka ringan akan dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah Deikai,” ujarnya.
Pelaksana Tugas Kepala Perwakilan Komnas HAM Wilayah Papua Frits Ramandey berpendapat, masalah di Deikai murni tindakan kriminal. Upaya aparat kepolisian telah sesuai prosedur. Namun, meninggalnya sejumlah warga dalam konflik merupakan pelanggaran HAM. ”Konflik di Deikai perlu didalami apakah termasuk pelanggaran berat atau ringan,” kata Frits.
Wakil Gubernur Papua Klemen Tinal mengatakan, pihaknya bersama TNI, Polri, serta seluruh tokoh masyarakat dan tokoh agama akan membentuk tim untuk merespons masalah darurat di Papua. Tim ini berperan mencegah konflik sosial di masyarakat, seperti di Deikai dan Oksibil. Kapolda Papua Irjen Martuani Sormin mengapresiasi respons pemda dan sejumlah pihak tersebut. (FLO)