Fanema Bago (32), warga Desa Hilifalago, Kecamatan Ono Lalu, Nias Selatan, Sumatera Utara, duduk di jendela, Selasa (5/1) siang. Warga di desa itu belum bisa menikmati listrik dari PT Perusahaan Listrik Negara. Peralatan listrik hanya bisa beroperasi pada pukul 19.00-23.00 dari pembangkit listrik milik warga.
Daya listrik yang tersedia di Kepulauan Nias saat ini lebih besar daripada beban puncak. Karena itu, pembangunan jaringan listrik desa di wilayah itu dipercepat. Anggaran besar digelontorkan dengan target rasio elektrifikasi semua desa di Nias 100 persen pada 2019.
NIAS, KOMPAS Pembangunan jaringan listrik desa di Kepulauan Nias, Sumatera Utara, dipercepat. Saat ini, jumlah desa yang teraliri listrik baru 669 desa atau 70 persen dari 950 desa di Kepulauan Nias dengan rasio elektrifikasi 51,38 persen.
Kapasitas daya listrik di Kepulauan Nias sudah surplus, tetapi distribusi tidak maksimal karena jaringan listrik perdesaan masih terbatas.
Deputi Manajer Hukum dan Humas PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) Wilayah Sumatera Utara Abdul Rahman, Rabu (19/9/2018), mengatakan, ditargetkan semua desa di Kepulauan Nias yang terdiri dari Kabupaten Nias, Nias Selatan, Nias Barat, Nias Utara, dan Kota Gunung Sitoli teraliri listrik dengan rasio elektrifikasi 100 persen pada tahun 2019. Dari 165.000 keluarga di Kepulauan Nias, saat ini baru sekitar 85.000 keluarga yang menjadi pelanggan PLN.
”Untuk mewujudkan target tersebut, kami mengalokasikan Rp 354 miliar pada anggaran PLN tahun 2019 untuk membangun jaringan listrik desa di Kepulauan Nias,” kata Rahman.
Ia menyatakan, alokasi pembangunan jaringan listrik desa di Kepulauan Nias tersebut 90 persen dari anggaran pembangunan listrik desa di Sumut yang sebesar Rp 400 miliar untuk tahun 2019. Kepulauan Nias merupakan wilayah dengan jaringan listrik desa yang paling minim di Sumut. Sebelumnya, PLN mengalokasikan anggaran pembangunan listrik desa untuk Kepulauan Nias pada 2018 sebesar Rp 90 miliar dan tahun 2017 sebesar Rp 50 miliar.
Kendala
Berbagai kendala pembangunan jaringan listrik desa yang dihadapi selama ini adalah masalah perizinan, penebangan pohon, pembebasan dan hibah lahan, serta penjagaan jaringan listrik dari sentuhan pohon dan hewan. Sering kali petugas PLN tidak bisa membangun jaringan listrik karena warga menolak pohonnya ditebang.
Untuk mengatasi hal tersebut, kata Rahman, General Manager PLN Wilayah Sumut Feby Joko Priharto sudah membangun komunikasi dengan para bupati dan wali kota di Kepulauan Nias. Mereka sudah menandatangani nota kesepahaman untuk mendukung pembangunan jaringan listrik desa di Nias.
”Pemerintah kabupaten dan kota akan membantu pembangunan jaringan listrik, khususnya untuk pembebasan atau hibah lahan. Soal perizinan dan penebangan pohon untuk keperluan pembangunan jaringan listrik akan dipermudah,” ujarnya.
Rahman mengatakan, saat ini kapasitas daya listrik dari sejumlah pembangkit listrik tenaga diesel dan gas di Kepulauan Nias adalah 56,4 megawatt. Daya tersebut lebih besar daripada beban puncak yang baru 31,5 megawatt. Panjang jaringan listrik tegangan menengah 8.603,01 kilometer sirkuit (KMS) dan tegangan rendah 1.413,77 KMS.
”Kondisi surplus kapasitas daya listrik ini sangat mendukung untuk meningkatkan rasio elektrifikasi. Hal itu dapat terwujud dengan membangun jaringan listrik perdesaan,” ujar Rahman.
Pemerintah kabupaten dan kota di Kepulauan Nias berkomitmen mendukung pembangunan jaringan listrik perdesaan. Mereka sepakat berperan dalam sosialisasi kepada masyaraka untuk menggunakan listrik tepat guna, membayar tagihan listrik tepat waktu, dan menghindari pencurian listrik.
Bupati Nias Sokhiatulo Laoli mengatakan, pemerintah kabupaten dan kota di Kepulauan Nias mendukung pembangunan jaringan listrik perdesaan. ”Kami berharap target rasio elektrifikasi 100 persen di Kepulauan Nias bisa benar-benar terwujud pada tahun 2019,” katanya.
Sokhiatulo menambahkan, kapasitas daya listrik di Kepulauan Nias saat ini masih harus terus ditingkatkan meskipun sudah surplus. Apalagi, sebagian daya listrik itu bersumber dari pembangkit listrik sewaan dari pihak ketiga. Setelah jaringan listrik perdesaan terpasang, daya listrik yang tersedia saat ini diperkirakan akan terpakai semuanya.
Orientasi industri
Menurut Sokhiatulo, pembangunan infrastruktur kelistrikan di Kepulauan Nias ke depan harus berorientasi pada pengembangan industri. Untuk mendukung industrialisasi, kapasitas daya listrik harus ditingkatkan hingga 150 megawatt.
Hal itu untuk mendukung potensi industri di Nias yang sangat besar, khususnya di bidang industri pariwisata, perikanan, dan pengolahan karet.
Produksi karet di Kepulauan Nias cukup melimpah. Sekitar 70 persen masyarakat Nias merupakan petani karet. Saat ini, seluruh karet dikapalkan dalam bentuk getah ke Sibolga.
Padahal, jika ada pabrik karet remah, getah karet bisa diolah di Nias paling tidak menjadi bahan setengah jadi, yakni karet remah.
Kepulauan Nias yang merupakan daerah penghasil ikan tangkap juga membutuhkan gudang atau tempat penyimpanan berpendingin (cold storage) untuk menyimpan ikan tangkap dari laut. Rantai dingin penyimpanan ikan sangat berguna untuk membantu para nelayan dan membuka lapangan kerja baru di Nias.
Ia menuturkan, para investor sudah beberapa kali melakukan survei ke Nias untuk membangun pabrik karet remah dan tempat penyimpanan ikan berpendingin. Mereka sangat tertarik melihat melimpahnya bahan baku. Namun, ketika mengetahui minimnya kapasitas daya listrik, mereka mengurungkan niat untuk berinvestasi di Nias. (NSA)
