Kampung Enem Menyambut Terang

KOMPAS/FABIO M LOPES COSTA

Seorang warga memegang lampu di rumahnya di Kampung Enem, Kabupaten Mappi, Papua, Selasa (24/7/2018). Kampung itu untuk pertama kali menikmati aliran listrik dari PLN melalui pembangkit listrik tenaga surya.

Maria Baepeamu (54) memegang lampu yang menyala terang di teras rumahnya dengan mata berbinar-binar, Selasa (24/7/2018). Warga Kampung Enem, Kabupaten Mappi, Papua, itu akhirnya menikmati aliran listrik untuk pertama kali.

Maria adalah salah satu dari sekitar 1.000 warga yang menjadi saksi peresmian beroperasinya pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) di Kampung Enem. Mereka pun merasa takjub karena bisa mendapatkan listrik dengan murah.

Enem adalah salah satu dari tiga kampung di Mappi yang mendapat layanan listrik melalui program Papua Terang yang dicanangkan PLN. Dua kampung lainnya adalah Rep dan Paedam. Ketiga kampung ini masuk dalam Distrik Obaa.

PLN membangun PLTS Enem yang berkapasitas 100 kilowatt peak (kWp) itu selama empat bulan. Selain itu, PLN juga menyiapkan dua tenaga lokal yang telah dilatih untuk mengoperasikan dan memelihara PLTS tersebut.

Mewujudkan PLTS di Enem dilalui dengan perjalanan panjang dan berat. Akses dari Jayapura, ibu kota Papua, ke kampung itu tidaklah mudah. Perjalanan ditempuh dengan pesawat ke Kabupaten Merauke selama 1 jam.

Dari Merauke, perjalanan dilanjutkan ke Kepi, ibu kota Mappi, dengan menggunakan pesawat berbadan kecil jenis Twin Otter selama 55 menit. Biaya tiket pesawat sekitar Rp 1,3 juta hingga Rp 1,7 juta. Setelah tiba di Kepi, perjalanan ke Kampung Enem masih harus disambung lagi dengan perahu motor menyusuri Kali Kepi yang berwarna hitam sekitar 30 menit.

KOMPAS/FABIO COSTA

Salah satu pesawat berbadan kecil yang melayani penerbangan dari Merauke ke Mappi di Provinsi Papua, seperti terlihat pada 24 Juli 2018.

Kepala Distrik Obaa Heribertus Toto Marpemu mengungkapkan, selama ini, warga yang mayoritas bekerja sebagai petani tak mampu membeli mesin genset dan bahan bakar bensin untuk kebutuhan listrik. Harga bensin eceran yang dijual di Obaa mencapai Rp 22.000 per liter.

Alhasil, warga hanya mengandalkan pelita dan lilin untuk penerangan. Kini, mimpi warga untuk merasakan terang lampu pada malam hari dapat terealisasi melalui misi Nawacita dengan program Papua Terang itu.

Sebelum ada PLTS, warga yang ingin menikmati lampu listrik harus mengeluarkan biaya hingga Rp 60.000 per pekan untuk membeli bensin genset. Sekarang, dengan biaya yang sama untuk membeli pulsa listrik prabayar, warga bisa menikmati listrik selama sebulan.

Anak-anak pun kini dapat belajar lebih optimal pada malam hari. Di setiap kampung di Distrik Obaa terdapat satu sekolah dasar, sementara sekolah menengah pertama berada di Kepi.

”Sekarang anak-anak di Enem tak lagi menggunakan lilin untuk belajar setiap malam. Mata kami tak sakit lagi. Puji syukur kepada Tuhan,” kata Serafina (12), anak Maria Baepeamu.

Ratusan kampung

General Manager PT PLN Wilayah Papua dan Papua Barat Ari Dartomo mengatakan, selain tiga kampung di Distrik Obaa, PLN juga mengalirkan listrik di 48 kampung lainnya dengan 24 distrik yang tersebar di 15 kabupaten pada Juli 2018. Jumlah pelanggan listrik prabayar yang sudah tersambung mencapai 1.479 pelanggan.

KOMPAS/FABIO COSTA

Salah satu infrastruktur kelistrikan di Papua adalah Gardu Induk (GI) 150 kV Jayapura milik PT PLN.

Produksi listrik untuk melayani 51 kampung itu juga menggunakan energi baru terbarukan, seperti tenaga surya dan air. Sebanyak 22 kampung dari 51 kampung itu menggunakan PLTS.

Direktur Bisnis Regional Maluku dan Papua PT PLN Ahmad Rofik menyatakan, selama dua tahun terakhir, program Papua Terang telah mengalirkan listrik ke 242 kampung di pedalaman Papua dan Papua Barat. Pemasangan jaringan listrik di Papua menghadapi tantangan tingginya biaya operasional, yakni mencapai sekitar Rp 5 miliar per kampung, dan kondisi geografis yang sulit.

PLN pun menargetkan memasang instalasi listrik di 500 kampung hingga akhir 2018. Upaya ini untuk meningkatkan rasio elektrifikasi di Papua dan Papua Barat yang baru mencapai 56 persen.

”Kami mengakui banyak tantangan dalam melistriki daerah di Papua. Namun, PLN tak memperhitungkan untung dan rugi dalam mengemban amanah Nawacita untuk memberikan rasa keadilan dalam pembangunan infrastruktur di kawasan timur Indonesia,” kata Ahmad.

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Papua, Thomas Sondegau, mengapresiasi pemerintah pusat yang mewujudkan program Papua Terang di tanah Papua. ”Hal ini menunjukkan perhatian pemerintah untuk meningkatkan infrastruktur di Papua yang masih tertinggal apabila dibandingkan dengan daerah lain di Indonesia,” ujarnya.