Penjabat Gubernur Jateng Kawal Penyusunan APBD 2019

KOMPAS/ADITYA PUTRA PERDANA

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo melantik Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri Syarifuddin menjadi Penjabat Gubernur Jawa Tengah di Kota Semarang, Kamis (23/8/2018). Pelantikan itu seiring berakhirnya masa jabatan Ganjar Pranowo-Heru Sudjatmoko sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Jateng periode 2013-2018.

SEMARANG, KOMPAS — Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri Syarifuddin resmi dilantik sebagai Penjabat Gubernur Jawa Tengah di Semarang, Kamis (23/8/2018). Kurang dari sebulan menjabat, Syarifuddin akan menyusun rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jateng 2019.

Syarifuddin menggantikan Gubernur dan Wakil Gubernur Jateng periode 2013-2018, Ganjar Pranowo-Heru Sudjatmoko, yang masa jabatannya habis. Adapun Ganjar, bersama Taj Yasin, adalah Gubernur dan Wakil Gubernur Jateng 2018-2024 terpilih hasil Pilkada Serentak 2018. Keduanya baru akan dilantik September mendatang.

KOMPAS/ADITYA PUTRA PERDANA

Dirjen Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri Syarifuddin seusai dilantik menjadi Penjabat Gubernur Jawa Tengah, Kamis (23/8/2018).

Syarifuddin, yang dilantik langsung oleh Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, mengatakan, pihaknya akan melanjutkan pekerjaan Ganjar-Heru yang belum selesai. ”Salah satunya mengawal proses penyusunan APBD 2019. Itu yang akan saya lakukan,” ujar Syarifuddin, yang berasal dari Sulawesi Tenggara.

Selain itu, dirinya juga akan bersama-sama sejumlah instansi lain, seperti TNI dan Polri, untuk menjamin ketenteraman di Jateng. Hal tersebut akan dioptimalkan hingga gubernur definitif dilantik.

Tjahjo mengatakan, Syarifuddin menekuni bidang perencanaan anggaran selama sekitar 30 tahun. ”(Sebagai Dirjen Bina Keuangan Daerah), tugasnya setiap tahun mengevaluasi RAPBD daerah. Ini perlu dimanfaatkan dengan melakukan konsolidasi dengan seluruh pemerintah kota dan kabupaten di Jateng,” ujarnya.

Dia berharap, pengalaman Syarifuddin, khususnya terkait perencanaan dan penyusunan anggaran daerah yang baik, sesuai udang-undang dapat diterapkan selama menjabat. Nantinya, tugas terkait penataan dan perencanaan APBD mesti dilakukan sebaik-baiknya, tetapi jangan sampai mengganggu tugas-tugas lainnya.

Tjahjo pun mengingatkan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Pencegahan Korupsi. ”Kami titipkan kepada semua, cermati area-area rawan korupsi. Itu antara lain yang menyangkut perencanaan anggaran, dana hibah, retribusi, pajak, serta mekanisme belanja barang dan jasa. Ini harus dicermati,” ujarnya.

Selain itu, kata Tjahjo, Syarifuddin juga mesti bersinergi dengan 35 pemkab dan pemkot di Jateng. ”Komunikasi dan konektivitas dengan daerah kota/kabupaten penting dilakukan. Pastikan bahwa program strategis pemerintah pusat berjalan dengan baik di Jateng hingga ke tingkat desa,” kata Tjahjo.

KOMPAS/ADITYA PUTRA PERDANA

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo berfoto bersama Penjabat Gubernur Jawa Tengah Syarifuddin dan Gubernur serta Wakil Gubernur Jateng 2013-201, Ganjar Pranowo-Heru Sudjatmoko, di Kota Semarang, Kamis (23/8/2018).

Sementara itu, Ganjar mengakui, selama menjabat Gubernur Jateng pada periode 2013-2018, ada beberapa poin dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang belum tercapai. Namun, di sisi lain, sejumlah hal berhasil dilakukan antara lain memperpendek sejumlah perizinan serta meningkatnya investasi di Jateng.

Adapun persoalan kemiskinan, lanjut Ganjar, masih menjadi pekerjaan rumah bersama. ”Pak Heru (wakil gubernur) yang memiliki tupoksi mengatasi kemiskinan, berhasil menurunkan angka kemiskinan. Ini juga berkat sinergi dengan pemkab dan pemkot serta masyarakat. Namun, ini masih menjadi PR bersama,” kata Ganjar.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), pada September 2017, penduduk miskin di Jateng mencapai 4,20 juta orang atau 12,23 persen. Jumlah tersebut berkurang sekitar 253.000 orang dibandingkan Maret 2017 yang sebesar 4,45 juta orang atau 13,01 persen.