Studi Banding Dongkrak Kunjungan Wisata ke Banyuwangi

KOMPAS/ANGGER PUTRANTO

Suasana Bandara Banyuwangi Selasa (3/7/2018) lalu.

BANYUWANGI, KOMPAS – Banyuwangi, Jawa Timur,  kini menjadi salah satu daerah yang banyak dikunjungi pemerintah daerah lain. Mereka berkunjung ke Banyuwangi untuk melihat berbagai inovasi dan belajar mengembangkannya di daerah masing-masing. Banyaknya kunjungan ini mendorong  pertumbuhan wisatawan domestik.

Berdasarkan data dari Dinas Pariwisata Banyuwangi, dari 4,8 juta pengunjung Banyuwangi di tahun 2017, sebanyak 39.000 orang diantaranya berasal dari utusan pemerintah daaerah. Mereka datang untuk melakukan studi banding. Adapun jumlah wisatawan manca mencapai 98.870 orang.

"Kami menyebutnya wisata kinerja. Wisata kinerja ini dilakukan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah dari kota/kabupaten/provinsi atau instansi dari pemerintah pusat maupun BUMN ke Banyuwangi. Mereka datang ke Banyuwangi untuk belajar tentang inovasi pemerintahan yang dimiliki dan sudah diterapkan di Banyuwangi," ujar Kepala Bidang Pariwisata Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Banyuwangi Dwi Marhaen Yono di Banyuwangi, Jumat (9/8/2018)

Marhaen mengatakan, dalam sebulan minimal ada empat daerah atau instansi yang berkunjung ke Banyuwangi untuk melakukan studi banding atau wisata kinerja tersebut. Setiap rombongan membawa jumlah peserta beragam dari 10 orang per rombongan hingga 500 orang per rombongan.

KOMPAS/ANGGER PUTRANTO

Suasana Dialoog Hotel Banyuwangi, Rabu (8/8/2018). Dialoog hotel menambah deretan jumlah hotel bintang 4 di Banyuwangi.

Banyaknya rombongan tersebut mendongkrak okupansi hotel. Marhein mencontohkan, biasanya rata-rata okupansi hotel pada Januari hanya 20 persen. Bulan tersebut memang merupakan bulan dengan okupansi hunian hotel terendah di Indonesia. Namun di Banyuwangi pada periode yang sama, rata-rata okupansi (cities occupanty) dapat mencapai 50 persen.

"Wisatawan kinerja cukup membantu pariwisata dan perhotelan untuk mendongkarak tingkat keterisian kamar. Wisatawan kinerja yang masuk dalam kelompok wisatawan nusantara memiliki rata-rata lama menginap hingga 2,2 malam per sekali kunjungan," ungkap Marhaen.

Guna menjaga tren positif tersebut Pemerintah Kabupaten Banyuwangi melalui dinas pariwisata menekankan pada tiga hal yakni mempermudah aksesibilitas, membuat atraksi, dan melengkapi dengan berbagai amenitas. Selain itu butuh komitmen dari pimpinan, kreativitas yang tinggi, dan kinerja yang bagus agar capaian wisata bisa tetap dipertahankan.

Banyuwangi bahkan sudah mempunyai program khusus untuk wisata studi banding. Setiap daerah atau instansi yang melakukan wisata kinerja di Banyuwangi biasanya akan ditawarkan untuk melihat sejumlah inovasi atau sistem kerja yang telah diterapkan dan mendapat penghargaan. Beberapa diantaranya ialah, mall pelayanan publik, smart kampung, dan kunjungan ke desa wisata, misalnya Desa Taman Sari atau Kemiren.

Kompas

Batik digunakan perempuan lanjut usia masyarakat adat Using di Sanggar Genjah Arum, Desa Kemiren, Glagah, Banyuwangi, Jawa Timur, Selasa (21/6/2018).

Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas mengatakan, pihaknya semula hanya ingin menerapkan kinerja yang baik untuk membangun daerah. Namun ternyata hal itu membawa dampak positif ikutan berupa peningkatan jumlah pengunjung.

"Bila tahun lalu ada 39.000 wisatawan kinerja, tahun ini kami mentargetkan kunjungan wisatawan kinerja mencapai 50,000 orang. Guna mencapai itu, kami harus terus berinovasi dan menjaga kinerja kami yang selama ini dinilai baik dan layak jadi proyek percontohan,"ungkapnya.

Dibatasi

Anas mengatakan, di sisi lain pihaknya juga harus membatasi menerima tamu wisatawan kinerja. Sebab bila terlalu banyak menerima tamu yang ingin belajar dari Banyuwangi, Pegawai Negeri Sipil di Banyuwangi justru tidak melaksanakan tugas dan kewajibannya.

Tahun lalu, kunjungan studi banding dibatasi hanya Kamis dan Jumat. Tahun ini, Pemerintah Kabupaten Banyuwangi membuka kesempatan bagi daerah atau instansi untuk melakukan studi banding setiap hari, namun harus dilakukan di atas jam 13.00.

KOMPAS/ANGGER PUTRANTO

Suasana halaman belakang Rumah Dinas Bupati Banyuwangi atau yang biasa disebut Pendopo Sabha Swagata Blambangan, Selasa (7/2). Di sana sekat yang memisahkan pejabat publik dengan warga dihilangkan dan diubah dengan ruang terbuka hijau yang sangat asri.

"Tugas utama kami ialah bekerja untuk melayani warga Banyuwangi. Kalau disibukkan dengan menerima kunjungan tugas mereka bisa terbengkalai. Karena itu kami mengatur waktu untuk menerima tamu kunjungan studi banding," kata Anas.

Salah satu tamu yang baru saja berkunjung ke Banyuwangi ialah, 29 pejabat eselon III Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT). dalam kunjungannya para pejabat eselon III itu belajar dan melihat beragam inovasi pelayanan publik di Banyuwangi.

Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Aparatur Sipil Negara Kemendes PDTT, Sumarlan, mengatakan, rombongan tersebut adalah peserta benchmarking Pelatihan Kepemimpinan (diklatpim) Tingkat III di Kemendes PDTT. Selama lima hari, mereka akan mengeksplorasi sejumlah lokasi layanan publik di Banyuwangi,antara lain, Lounge Pelayanan Publik, Mall Pelayanan Publik, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM PTSP), serta program “smart kampung” di Desa Kampung Anyar, Kecamatan Glagah.

“Banyuwangi memang kaya inovasi. Kami harap, para peserta diklatpim bisa belajar dan mengadopsi inovasi dari setiap lokus untuk kemudian diterapkan di tempatnya masing-masing. Sehingga rate kinerja di Kemendes PDTT bisa semakin meningkat,” kata Sumarlan.

KOMPAS/ANGGER PUTRANTO

Sejumlah PNS Banyuwangi mengikuti rapat pengentasan kemiskinan di Banyuwangi, Rabu (8/8). Pemeruntah Kabupaten Banyuwangi meluncurkan program Tengok Kanan Tengok Kiri sebagai bentuk kepedulian terhadap anak sekolah dan lansia. Program itu menjadi salah satu inovasi dari Banyuwangi.

Saat berkunjung di Lounge Pelayanan Publik, Sumarlan dan jajaran Kemendes PDTT mengakses berbagai program inovasi daerah di ujung timur Jawa ini. Misalnya, e-village budgetting (evb) yang meningkatkan tata kelola keuangan desa, dan e-monitoring system (ems) yang memantau perkembangan proyek fisik di desa.

“Kami tertarik dengan sistem pengelolaan keuangan tersebut yang telah mengintegrasikan mulai perencanaan, tata kelola, hingga evaluasi keuangan daerah dengan memanfaatkan teknologi informasi. Tidak hanya pada level kabupaten, tapi juga ke desa dengan e-village budgeting dan e-monitoring system,” kata dia.