Perbaiki Sistem Gudang Pertanian

KOMPAS/P RADITYA MAHENDRA YASA

Buruh membersihkan gabah hasil panen di Desa Ngampel Kulon, Kecamatan Ngampel Kabupaten Kendal, Jawa Tengah, Senin (23/4/2018).

SEMARANG, KOMPAS  - Pemerintah pusat dan daerah didorong mengatasi fluktuasi harga produk pertanian yang selama ini mendera para petani. Salah satunya melalui penyediaan sistem penyimpanan produk tani yang memungkinkan petani mengatur waktu penjualan yang menguntungkan.

Wakil Ketua Komite Ekonomi dan Industri Nasional (KEIN) Arif Budimanta, di sela-sela diskusi kelompok terarah (FGD) ”Sistem Ekonomi Pancasila” di Kota Semarang, Jateng, Kamis (12/7/2018), mengatakan, salah satu permasalahan di sektor pertanian, termasuk di Jateng, adalah harga jual produk pertanian yang fluktuatif. Harga produk pertanian kerap anjlok saat masa panen karena pasokan melimpah.

”Salah satunya dengan memperbanyak gudang-gudang di sentra pertanian. Jadi, saat panen raya sebagian hasil dapat disimpan. Dengan sistem resi gudang semacam ini, harga bakal lebih stabil,” ujar Arif.

Dia mengungkapkan, pemerintah mesti merancang kebijakan anggaran yang tidak hanya terpaku pada proses tanam seperti bantuan bibit dan pupuk, tetapi juga terkait pascapanen termasuk pergudangan. Hasil panen petani di gudang juga dapat dijaminkan sebagai modal masa tanam berikutnya.

Meski jumlahnya terbatas, kata Arif, sudah ada beberapa gudang penyimpanan di sejumlah daerah. ”Akses transportasi dari lahan pertanian ke gudang juga harus ditingkatkan. Semua harus dalam satu sistem terintegrasi,” katanya.

Menurut Arif, modernisasi pertanian juga mesti berbasis komunitas atau kelompok. Artinya, gudang-gudang tersebut harus menjadi milik kelompok petani, bukan perseorangan.

Kepala Bank Indonesia Perwakilan Jateng Hamid Ponco Wibowo menjelaskan, selama ini pertanian merupakan salah satu sektor andalan perekonomian Jateng karena menyerap banyak tenaga kerja. Namun, pendidikan petani maksimal hanya sekolah dasar (SD). Untuk itu, peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) menjadi tantangan.

Deputi Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Bidang Pengendalian dan Evaluasi Sonny Soeharso menilai sistem ekonomi Pancasila yang mengedepankan kesejahteraan yang berkeadilan masih sebatas tataran konseptual. Untuk itu, pihaknya bersama KEIN terjun langsung ke lapisan akar rumput seperti para petani untuk menggali permasalahan.

Pemantauan juga dilakukan ke sejumlah daerah lain, yang dinilai sebagai lumbung kemiskinan, antara lain Sumatera Barat, Jawa Barat, dan Nusa Tenggara Barat. Hasil penggalian masalah bakal dijadikan bahan merancang payung kebijakan nasional.

Arif menambahkan, dari FGD di sejumlah daerah, bakal dibuat semacam buku putih Sistem Ekonomi Pancasila. ”Ini akan jadi rekomendasi KEIN kepada Presiden. Nantinya bisa menjadi acuan membangun kebijakan-kebijakan ekonomi selanjutnya,” katanya. (DIT)