Penanganan Malaria di Teluk Bintuni Menangi Kompetisi PBB

KOMPAS/DEFRI WERDIONO

Teluk Bintuni memeroleh penghargaan internasional dari PBB dalam program early diagnosis and treatment malaria. Hal itu dikatakan Deputi Bidang Pelayanan Publik Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Diah Natalisa, di Malang

BATU, KOMPAS-Inovasi pelayanan publik berupa program Early Diagnosis and Treatment Malaria oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Teluk Bintuni, Papua Barat, baru saja memenangi Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik oleh badan Perserikatan Bangsa-Bangsa (United Nation Public Service Award/UNPSA).

Aplikasi yang dikerjakan bersama-sama dengan masyarakat dan lembaga swadaya masyarakat itu dinilai mampu mengurangi kasus malaria.

Hal itu dikatakan Deputi Bidang Pelayanan Publik Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Diah Natalisa, pada acara Tasyakuran Hari Ulang Tahun Bhayangkara ke-72 sekaligus Peluncuran Aplikasi Polisi Jelajah Kota Batu (Apel Batu) di Markas Kepolisian Resor Batu, Jawa Timur, Senin (2/7/2018).

Hadir pada kesempatan ini, antara lain Kepala Polda Jawa Timur Inspektur Jenderal (Pol) Machfud Arifin, Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kota Batu, pimpinan kesatuan TNI baik darat, laut, udara yang ada di wilayah Malang, serta tokoh masyarakat, dan pihak swasta yang ada di Batu.

”Kita bersyukur yang inovasi pelayanan publik oleh Teluk Bintuni jadi pemenang. Kita terima penghargaannya, saya mewakili Pak Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara, mewakili Indonesia menerima penghargaan dari PBB pada 23 Juni lalu,” kata Diah.

Menurut Diah ada dua inovasi yang masuk ke final. Satu lagi soal pemberdayaan wanita orangtua tunggal dari Jawa Timur. Namun dari dua tema yang maju, hanya inovasi dari Teluk Bintuni yang menang.

Diah memaparkan dalam Early Diagnosis and Treatment Malaria tersebut, Dinas Kesehatan Kabupaten Teluk Bintuni berkolaborasi dengan beberapa pemangku kepentingan di sana, termasuk melibatkan program pertanggungjawaban sosial perusahaan. Meski pemangku kepentingan tersebut memiliki peran masing-masing, mereka fokus pada satu hal, yakni memutus mata rantai kehidupan nyamuk anopheles.

Diah menambahkan total inovasi pelayanan publik yang dikirim untuk mengikuti kompetisi di PBB tahun ini mencapai 21 buah. Indonesia tidak hanya kali ini meraih urutan teratas. Tahun 2015 lalu Indonesia menempati urutan kedua pada kompetisi serupa. Kala itu ada dua karya yang menjadi runner up, yakni soal pengentasan kemiskinan dari Aceh dan Sragen (Jawa Tengah).

Sementara itu terkait peluncuran inovasi aplikasi Apel Batu, Deputi Bidang Pelayanan Publik Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi menyambut baik dan memberi mengapresiasi positif.

Apel Batu merupakan aplikasi berbasis android berisi informasi mengenai obyek wisata dan fasilitas pendukung, seperti hotel dan restoran, rumah sakit, hingga kantor polisi. Tujuannya untuk memberikan kemudahan bagi wisatawan yang ingin berwisata di Batu.

Selain obyek wisata, ada juga pelayanan call center 110. Melalui kanal ini masyarakat dan wisatawan bisa melaporkan kejadian apa saja yang ada di Batu, mulai dari kriminalitas hingga bencana alam sehingga bisa ditindaklanjuti dengan cepat.

Kepala Polres Batu Ajun Komisaris Besar Budi Hermanto mengatakan pihaknya juga meluncurkan Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan (SP2HP) on Line, E-Kinerja, dan kawasan pelayanan publik terpadu. SP2HP on Line merupakan aplikasi untuk mengetahui perkembangan penanganan proses hukum yang dilaporkan oleh masyarakat. Sedang E-Kinerja merupakan sistem laporan kerja harian untuk mengukur kinerja personel Polres.

Mengenai inovasi aplikasi ini, Kepala Polda Jawa Timur Inspektur Jenderal (Pol) Machfud Arifin berharap apa yang ada bisa membantu pelayanan terhadap masyarakat. Pelayanan publik bisa dilakukan lebih cepat dan responsif sebagaimana program profesional, modern, dan terpercaya (Promoter) yang menjadi tuntutan Kepala Polri.

“Nantinya polres Batu diharapkan ikut kompetisi (inovasi pelayanan) baik dalam penilaian internal Polri maupun Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Polda Jawa Timur menjadi tolak ukur kreativitas,” ujar Machfud yang berpesan agar ke depan perlu terus dilakukan penyemournaan dalam hal kecepatan dalam pelayanan. Ia juga mengingatkan agar upaya sosialisasi aplikasi bisa dilakukan agar masyarakat bisa mengenal dan memanfaatkannya.