Adi Sucipto/Agnes Benedikta Swetta Pandia/Dionisius Reynaldo Triwibowo
·3 menit baca
SURABAYA, KOMPAS — Pemerintah Kota Surabaya, Jawa Timur, langsung melakukan Operasi Yustisi untuk mengantisipasi lonjakan pendatang pascamudik Lebaran. Razia di pintu masuk pendatang, seperti terminal dan stasiun bus, diterapkan. Hal ini dilakukan karena jika pendatang masuk Surabaya tanpa pekerjaan, mereka berpotensi menjadi penyandang masalah kesejahteraan sosial.
”Jika warga pendatang mengaku pindah ke Surabaya, pemkot akan cek betul rumahnya, termasuk pekerjaannya,” kata Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini, Rabu (20/6/2018).
Untuk mengoptimalkan penjaringan pendatang, sejak arus mudik hingga arus balik Lebaran berlangsung, Pemkot Surabaya sudah menyebar stafnya ke sejumlah lokasi untuk melakukan antisipasi penduduk pendatang yang berpotensi menjadi penyandang masalah kesejahteraan sosial.
”Staf dari pemkot, termasuk dari kecamatan, sudah berada di lapangan sebulan sebelum Lebaran dan sebulan sesudah Lebaran. Yustisi penduduk pendatang atau penduduk nonpermanen berlaku bagi yang tidak memiliki rumah dan tanpa pekerjaan tetap,” tuturnya.
Jadi, lanjut Risma, setiap pendatang harus jelas siapa pendampingnya begitu tiba di kota ini. Pendamping bisa kerabat atau orang lain yang merupakan penduduk Surabaya, tempat tinggal termasuk perusahaan tempat mereka bekerja.
Berdasarkan data Satpol PP Surabaya, Operasi Yustisi yang dilakukan sepanjang 2017 berhasil menertibkan 5.458 orang dengan masalah beragam, seperti pendatang penghuni pemondokan atau kos, pengamen di bawah umur, penyandang psikotik, pengemis, pekerja seks komersial, dan orang dengan gangguan jiwa. Dari sekitar 5.000 orang yang terjaring Operasi Yustisi, 2.654 orang merupakan warga luar Surabaya.
Tertahan di Bawean
Hingga Rabu malam, dari sekitar 6.800 pemudik asal Bawean, baru 780 orang yang terangkut ke Gresik. Pemudik diangkut dengan KM Express Bahari 8E yang harus berlayar tiga trip sehari kemarin.
Kepala Seksi Pelayaran Dinas Perhubungan Gresik Muhammad Amri mengatakan, pemudik yang tertahan di Bawean sekitar 6.000 orang.
Rabu malam, KM Gili Iyang bertolak dari Pelabuhan Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan Paciran, Lamongan. Selain mengangkut barang dan penumpang, kapal juga membawa logistik Pilkada Jatim ke Bawean.
”Kami berharap paginya kapal itu bisa membawa warga Bawean ke Gresik,” kata Amri.
Warga tertahan di Bawean karena cuaca buruk sejak Sabtu (16/6/2018). Tinggi gelombang laut mencapai 3 meter.
Seharusnya warga Bawean yang terdaftar dalam program mudik dan balik gratis Pemprov Jatim juga bisa kembali sejak Senin lalu. Selain terkendala cuaca, KM Natuna Express yang harusnya mengangkut pemudik gratis masih dalam pengecekan generator.
Menurut nakhoda KM Natuna Express, Supandi, mesin kapal normal dan berfungsi baik. Pihaknya tinggal menunggu izin berlayar dan hasil pengecekan kelaikan berlayar dari Badan Klasifikasi Indonesia (BSI). Kepala Kantor Syahbandar dan Otoritas Pelabuhan Agustinus Maun mengatakan, pihaknya juga menunggu rekomendasi BSI.
M Amin Usman, warga Bawean, menyayangkan jatah mudik dan balik gratis, sementara kapal rusak. Jika warga memilih angkutan reguler, harga tiket melambung dan tidak sesuai identitas.
Zakiya, warga Tambak, mendapatkan tiket KM Express Bahari seharga Rp 250.000, itu pun atas nama orang lain. Biasanya harga tiket Rp 150.000.