Kampanye Tetap Jalan

KOMPAS/ALIF ICHWAN

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Tulungagung, Sutrisno (kiri), seusai diperiksa penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), tampak meninggalkan di gedung KPK, Jakarta, Jumat (8/6/2018). Sutrisno menjalani pemeriksaan pascaterjaring operasi tangkap tangan (OTT) di Kabupaten Tulungagung.

Belum ada perubahan jadwal kampanye Bupati Tulungagung (nonaktif) Syahri Mulyo. KPK telah menggeledah kediaman Syahri, juga ruang kerja Bupati Blitar Samanhudi.

SURABAYA, KOMPAS - Meski Bupati Tulungagung (nonaktif) Syahri Mulyo sudah menyerahkan diri ke Komisi Pemberantas Korupsi pada Sabtu (9/6/2018) malam di Jakarta, seluruh jadwal kampanye pasangan Syahri-Maryoto Birowo tidak dibatalkan.

Kegiatan terkait pemilihan bupati dan wakil bupati berjalan sesuai jadwal meski Syahri sebagai petahana terkena kasus dugaan korupsi infrastruktur.

”Proses hukum masih panjang, sementara pilkada sudah di depan mata dan tinggal menghitung hari. Jadi, semua harus dijalankan karena sudah diatur sejak awal,” kata Ketua Tim Pemenangan pasangan Syahri Mulyo-Maryoto Birowo, Sumarsono, yang dihubungi di Tulungagung, Minggu (10/6/2018).

Sampai sekarang, kata Sumarsono, semua jadwal kampanye pasangan nomor dua pemilihan Bupati Tulungagung belum berubah. ”Ada dua rapat akbar jatah untuk pasangan nomor dua yang digelar pada 21 dan 23 Juni mendatang. Kami tetap gelar,” ujarnya.

Pilkada Tulungagung diikuti dua kontestan, yakni pasangan nomor urut satu Margiono-Eko Prisdianto yang diusung koalisi sembilan partai dan pasangan petahana Syahri Mulyo-Maryoto Birowo nomor urut dua yang diusung PDI-P dan Partai NasDem.

Penggeledahan

Pada Sabtu (9/6/2018), penyidik KPK menggeledah sejumlah tempat terkait kasus suap yang menimpa Syahri Mulyo dan Wali Kota Blitar M Samanhudi. Penggeledahan dilakukan di wilayah Kota Blitar dan Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur.

Di Blitar, tim penyidik KPK menggeledah ruang kerja Samanhudi di Jalan Merdeka dan kantor Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah yang masih berada dalam satu kompleks. Penggeledahan berlangsung lancar karena aparatur sipil negara sedang libur. Pintu pagar ditutup sehingga awak media tidak bisa mendekat.

Ruang kerja Samanhudi sendiri sudah disegel KPK sejak Kamis lalu atau sehari setelah Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Tulungagung Sutrisno dan tiga pihak swasta, yakni Susilo Prabowo (kontraktor), Bambang Purnomo, dan Agung Prayitno, ditangkap.

Sementara di Tulungagung, penggeledahan dilakukan di rumah pribadi Syahri Mulyo di Jalan Raya Ngantru dan kantor Dinas PUPR.

Penggeledahan ruang kerja Samanhudi dilakukan secara tertutup sejak sekitar pukul 08.00. Hingga pukul 16.00, penggeledahan masih berlangsung.

Sekitar pukul 10.30 sebagian tim penyidik bergeser menggeledah rumah Henry Pradipta Anwar, anak pertama Samanhudi, di Jalan Kelud, Kelurahan Kepanjen Lor, Kecamatan Kepanjen Kidul. Rumah itu terlihat megah dan tertutup pagar tinggi.

Henry merupakan Ketua Komisi I DPRD Kota Blitar dari Fraksi PDI-P yang membidangi masalah pendidikan pemerintahan.

Henry sempat keluar dari rumah untuk menjalani ibadah shalat Dzuhur. Ia membenarkan adanya penggeledahan KPK di rumahnya. Salah satu barang yang digeledalah adalah meja kerja miliknya.

Mengenai kondisi Samanhudi, Henry mengatakan, orangtuanya dalam kondisi sehat. ”Alhamdulillah (kondisi Samanhudi) sehat. Yang penting bapak sehat,” ujarnya.

Henry terakhir berkomunikasi dengan kuasa hukum ayahnya, Jumat sore. Ia tidak bisa langsung menghubungi orangtuanya. Menurut dia, pihak keluarga memberikan dukungan penuh kepada Samanhudi untuk menjalani proses hukum.

Mengenai penggeledahan, Kepala Satuan Reserse dan Kriminal Kepolisian Resor Blitar Kota Ajun Komisaris Heri Sugiono mengatakan, pihaknya hanya dimintai bantuan mengamankan penggeledahan. Ada 10 personel dari Polres Blitar Kota yang dilibatkan.

Samanhudi diduga menerima suap senilai Rp 1,5 miliar dalam kasus pembangunan SMPN 3 Kota Blitar. Sementara Syahri Mulyo diduga menerima Rp 1 miliar dalam kasus proyek peningkatan jalan. Uang itu diduga diberikan oleh orang yang sama, yakni Susilo Prabowo, warga Jalan Cemara, Kota Blitar, selaku kontraktor dua proyek berbeda.

Uang untuk Syahri diberikan melalui Agung Prayitno, sedangkan untuk Samanhudi diberikan melalui Bambang Purnomo. Kontrak pembangunan gedung SMPN 3 mencapai Rp 23 miliar (tahap dua). Tahap pertama pembangunan Rp 12 miliar sudah selesai.