Anggaran Obat Lapas Porong Memprihatinkan

KOMPAS/RUNIK SRI ASTUTI

Kepala Lapas Porong Pargiyono

SIDOARJO, KOMPAS — Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1A Jatim di Kecamatan Porong, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, mengalami kekurangan kebutuhan obat-obatan medis untuk warga binaannya. Alokasi dana yang tersedia minim sehingga tidak sebanding dengan jumlah penghuninya.

Kepala Lapas Porong Pargiyono mengatakan, anggaran obat-obatan bagi  warga binaannya hanya Rp 70 juta setahun. Dengan asumsi jumlah warga binaan saat ini yang mencapai 2.547 orang, rerata anggaran obat-obatan setiap orang hanya dijatah Rp 2.500 per bulan. Idealnya anggaran obat dua kali lipatnya.

”Ini, kan, tidak realistis. Namun, pengelola lapas tetap berupaya maksimal memberikan pelayanan kesehatan terhadap warga binaan yang memerlukannya,” ujar Pargiyono, Senin (11/6/2018), di Lapas Porong.

Menyiasati masalah kekurangan anggaran obat-obatan ini, pihak Lapas Porong melakukan kerja sama dengan RSUD Sidoarjo dan RSUD dr Soetomo Surabaya sehingga warga binaan yang sakit tetap mendapatkan penanganan medis sebagaimana mestinya. Berbekal surat keterangan dari Kepala Lapas Porong, mereka bisa ditangani seperti layaknya pasien BPJS Kesehatan.

Permasalahannya justru terjadi pada warga binaan yang sakit ringan dan tidak perlu dirujuk ke rumah sakit. Dengan anggaran obat yang minim, sulit melayani kebutuhan kesehatan mereka dengan baik. Harapannya, pihak Dinas Kesehatan Sidoarjo dan Puskesmas Porong bisa memberikan bantuan obat-obatan yang diperlukan.

Cara lain adalah menggalakkan upaya pencegahan dengan menerapkan pola hidup sehat terhadap pribadi-pribadi penghuni lapas dan menjaga kebersihan lingkungan sekitarnya. Juga dengan mengajak warga binaan berolahraga secara rutin. Harapannya agar warga binaan ini tidak mudah sakit.

Anggota DPR Partai Golongan Karya, Adies Kadir, mengatakan, terkait masalah kekurangan obat-obatan yang dialami Lapas Porong, pihaknya akan menyampaikan ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia agar dicarikan solusinya. Dalam kondisi darurat, pihaknya berharap Kementerian Kesehatan atau dinas kesehatan provinsi bisa turun tangan membantu obat-obat yang diperlukan.