Biaya Patroli Hutan Minta Ditambah

KOMPAS/ZUKARNAINI

Kondisi hutan lindung di Geumpang, Kabupaten Pidie, Aceh, yang rusak karena pertambangan emas ilegal, November 2017.

BANDA ACEH, KOMPAS — Kesatuan pengelolaan hutan di Provinsi Aceh mengeluh dana patroli hutan sangat minim dan dianggap tidak sebanding dengan luas hutan yang harus dikawal. Mereka meminta pemerintah agar dana patroli hutan ditambah.

Kepala KPH Wilayah I (Kabupaten Aceh Besar, Sabang, Aceh Jaya, dan Pidie) Fajri, Rabu (11/4/2018), di Banda Aceh, mengatakan, biaya patroli pengamanan hutan yang dialokasikan untuk KPH I hanya Rp 150 juta per tahun.

Dengan biaya sebesar itu, kata Fajri, tidak memadai untuk melakukan pengawasan hutan seluas 571.000 hektar di empat kabupaten itu.

”Idealnya biaya patroli dalam setahun sebesar Rp 500 juta agar pengamanan efektif,” kata Fajri.

Adapun jumlah tenaga pangamanan hutan di bawah KPH I sebanyak 280 personel. Dengan jumlah dana patroli Rp 150 juta artinya setiap personel hanya mendapatkan Rp 535.714 per orang dalam setahun untuk biaya operasi pengamanan hutan.

Untuk menyiasati kekurangan anggaran, kata Fajri, biaya perjalanan dinas untuk tiga personel saat patroli digunakan untuk 10 orang. ”Terus terang anggaran defisit, kami makan nasi bungkus dan mi instan saat di lapangan,” ujar Fajri.

Kepala KPH Wilayah III (Langsa, Aceh Timur, Aceh Tamiang, Aceh Utara, Aceh Tengah, Gayo Lues, dan Bener Meriah) Darmi juga mengeluhkan minimnya anggaran patroli hutan.  Darmi berharap biaya patroli hutan ditambah. ”Selama ini terkadang kami pakai biaya sendiri,” ujar Darmi.

Menurut Darmi, idealnya anggaran patroli setahun untuk pengawasan tujuh kabupaten itu sebesar Rp 1 miliar.

”Luas, jarak, dan medan yang kami tempuh sangat sulit. Saya berharap ada kebijakan dari pemerintah untuk menambah anggaran,” kata Darmi.

Sebelumnya Wakil Gubernur Aceh Nova Iriansyah mengatakan, Pemprov Aceh komit menjaga hutan. Terkait dengan minimnya anggaran, Nova berharap kepada lembaga internasional agar berkontribusi pembiayaan.

Pada tahun ini Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) disahkan melalui peraturan gubernur sehingga dokumen anggaran masih memakai dokumen APBA 2017.

Pada tahun 2019, Nova menyebutkan, Pemprov akan berdiskusi dengan DPR Aceh untuk mengalokasi anggaran yang pantas untuk sektor kehutanan.