PTPN VII Perbaiki Kinerja Keuangan untuk Hadapi Krisis

Kompas/Vina Oktavia

Pelaksana Tugas Direktur Utama PT Perkebunan Nusantara VII M Hanugroho (kanan) didampingi manajemen perusahaan memberikan keterangan pers di Bandar Lampung, Rabu (28/3). Dalam kesempatan itu, Hanugroho menjelaskan berbagai strategi yang dilakukan perusahaan untuk menghadapi krisis keuangan perusahaan.

BANDAR LAMPUNG, KOMPAS – Di tengah krisis keuangan yang dihadapi PT Perkebunan Nusantara VII, perusahaan BUMN itu terus berupaya memperbaiki kinerja keuangannya. Sejumlah strategi yang dilakukan adalah dengan melakukan efisiensi operasional, program restrukturisasi, dan terobosan bisnis.

Hal itu dikatakan oleh Pelaksana Tugas Direktur Utama PTPN VII M Hanugroho saat konferensi pers, Rabu (28/3), di Bandar Lampung.

“Saat ini, PTPN VII menanggung utang hampir Rp 10 triliun dengan nilai aset sekitar Rp 12,5 triliun. Untuk itu perlu dilakukan perbaikan. Kami optimistis dapat mengatasi masalah ini,” kata Hanugroho.

Dia mengungkapkan, terdapat sejumlah permasalahan yang terjadi sehingga PTPN menghadapi krisis keuangan.

Permasalahan tersebut, antara lain berkurangnya produksi karet dan sawit setelah perusahaan melakukan peremajaan pohon besar-besaran selama kurun waktu 2009-2014. Meski begitu, Hanugroho enggan menjelaskan terkait jumlah penurunan produksi dua komoditas tersebut.

Selain masalah produktivitas, harga jual komoditas yang terus merosot beberapa tahun terakhir berpengaruh terhadap pendapatan perusahaan.

Sementara, biaya operasional perusahaan perkebunan semakin tinggi. Kondisi itu semakin sulit diatasi karena selama ini perusahaan belum optimal dalam menjalankan riset.

Saat ini, lanjut Hanugroho, pihaknya terus berupaya memperkecil nilai utang berbagai strategi. Di internal perusahaan, manajemen berupaya menekan biaya operasional yang tidak berpengaruh pada kualitas produk.

Selain itu, manajemen perusahaan juga melakukan upaya restrukturisasi utang dan terobosan bisnis. Salah satu terobosan bisnis itu adalah dengan mengoptimalkan kawasan Teluk Nipah, Lampung Selatan, yang merupakan aset PTPN VII. Kawasan seluas 820 hektar itu akan dikembangkan menjadi kawasan pariwisata.

Pada November 2017 lalu, PTPN VII bersama PT Pembangunan Perumahan dan PT Patra Jasa telah menandatangai nota kesepahaman terkait pengelolaan kawasan wisata Teluk Nipah. PT Pembangunan Perumahan berperan sebagai pengembang usaha, sedangkan PT Patra Jasa sebagai pengelola.

Sejumlah fasilitas yang akan dibangun, antara lain resort, pusat olahraga, jalur tracking, dan pusat kuliner. Nilai investasinya diperkirakan mencapai Rp 200-300 miliar.

Teluk Nipah dinilai memiliki potensi wisata alam yang indah. Kawasan itu memiliki garis pantai sepanjang 1.800 meter yang tersebar di tiga lokasi, yakni Pantai Sudul sepanjang 400 meter, Pantai Marina 750 meter dan Teluk Nipah sepanjang 650 meter. Pantainya tidak hanya memiliki pasir putih, tapi juga bebatuan yang indah.