BANJARMASIN, KOMPAS – Penyaluran kredit pemilikan rumah atau KPR oleh Bank Pembangunan Daerah di wilayah Kalimantan masih sangat rendah. Dari total Rp 35,63 triliun dana yang dialirkan PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) ke penyalur KPR sampai dengan Desember 2017, BPD di Kalimantan hanya menyalurkan sekitar 5 persen.
Hal itu diungkap Direktur Utama PT Sarana Multigriya Finansial (SMF) Ananta Wiyogo dalam kegiatan sosialisasi bertajuk ”Peran Pembiayaan Sekunder Perumahan dalam Pemenuhan Kebutuhan Pembiayaan Kepemilikan Rumah di Daerah” di Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Selasa (6/3).
Ananta mengatakan, pihaknya ingin menggiatkan BPD di wilayah Kalimantan dalam penyaluran KPR. Ini juga dalam rangka mendukung program sejuta rumah yang dicanangkan pemerintah. BPD diharapkan dapat menjadi pionir penyaluran KPR di wilayahnya masing-masing, terutama untuk masyarakat berpenghasilan rendah.
”Untuk itu, BPD perlu mengoptimalkan potensi pembiayaan di wilayahnya masing-masing. Kami akan terus memberikan dukungan melalui program peningkatan kapasitas penyaluran KPR untuk mendorong BPD menjalankan bisnis KPR. Berapapun yang dibutuhkan BPD Kalimantan akan kami penuhi,” tuturnya.
Menurut Ananta, pihaknya berkomitmen memberikan likuiditas kepada BPD untuk memperbesar penyaluran KPR di daerahnya. Setiap tahun, kebutuhan akan rumah yang layak huni semakin tinggi. ”Kami akan terus berupaya meningkatkan volume penyaluran KPR dan berharap dukungan dari BPD dan pemerintah daerah,” ucapnya.
Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalsel Arifin Noor mengemukakan, di Kalsel masih ada 198.152 keluarga yang belum memiliki rumah, 305.078 keluarga yang masih menumpang tinggal di rumah lain, dan 53.000 unit rumah tidak layak huni.
”Kebutuhan akan rumah di Kalsel masih cukup tinggi. Kami pun berharap BPD dapat memfasilitasi pembiayaan perumahan untuk masyarakat yang membutuhkan hunian yang layak, terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah,” katanya.
Pelaksana Tugas Direktur Utama Bank Kalsel Yunita Martha mengatakan, pihaknya sudah melakukan nota kesepahaman dengan pemerintah kabupaten/kota untuk memfasilitasi pembiayaan perumahan bagi pegawai negeri sipil. ”Di Kotabaru, misalnya, kami membuat nota kesepahaman untuk pembiayaan 1.000 unit rumah,” ujarnya.
Menurut Direktur Utama Bank Kalbar Samsir Ismail, BPD di Kalimantan umumnya baru mulai menyalurkan KPR pada awal 2017. Itulah yang membuat nilai penyaluran KPR dari dana yang dialirkan SMF masih sangat kecil. ”Kami berharap ke depan bisa lebih besar dalam penyaluran KPR, yakni mencapai 15-20 persen dari total dana yang dikucurkan SMF secara nasional,” katanya.
Kepala Otoritas Jasa Keuangan Regional 9 Kalimantan Haryanto mengatakan, BPD berperan dalam peningkatan penyaluran KPR kepada masyarakat karena lebih spesifik mengenal karakteristik masyarakat di masing-masing daerah.
”Di Kalsel, KPR yang disalurkan perbankan sampai dengan Desember 2017 sebesar Rp 10,88 triliun atau 2,16 persen dari total penyaluran KPR nasional. Ini menunjukkan masih ada potensi bagi BPD untuk terus meningkatkan penyaluran KPR kepada masyarakat,” katanya.
