MAJALENGKA, KOMPAS — PT Bandar Udara Internasional Jawa Barat memprioritaskan tenaga kerja dari Kabupaten Majalengka, Jawa Barat, sampai pengoperasiannya nanti. Penyerapan tenaga kerja lokal ini merupakan salah satu komitmen BIJB dalam menangani permasalahan kemasyarakatan.
”Hubungan dekat BIJB dengan stakeholder adalah bagaimana cara berkomunikasi secara persuasif dengan masyarakat, terutama koordinasi mengenai tenaga kerja. BIJB memberikan suatu batasan penyerapan tenaga lokal, lalu kerja sama lintas instansi agar ada kesamaan dengan pemerintah daerah setempat,” ujar Direktur Umum dan Keuangan PT Bandar Udara Internasional Jawa Barat (PT BIJB) Muhamad Singgih, Jumat (2/3) di Majalengka.
Singgih mencontohkan, bandara yang berlokasi di Kecamatan Kertajati Kabupaten Majalengka ini menyerap hampir separuh kebutuhan tenaga Aviation Security (Avsec). Tujuannya untuk memberdayakan warga sekitar. Perekrutan tersebut dilakukan bertahap sampai pengoperasian bandara nanti.
Kehadiran bandara tidak bisa lepas dari peran Avsec. Mereka ini merupakan petugas terdepan yang pekerjaannya menitikberatkan untuk menjaga keamanan penumpang pesawat sebelum melakukan penerbangan.
Pola perdekatan persuasif ini mendapat apresiasi dari Pemerintah Kabupaten Kulon Progo, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), yang melakukan studi banding ke BIJB.
”Bandara Kertajati bisa menjadi percontohan, baik dari segi pelaksana pembangunan, pembiayaan sampai cara mengatasi dampak sosial yang terjadi,” ujar Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Kulon Progo Rudiyatno saat melakukan studi banding ke Majalengka, Kamis (1/3).
Rombongan Pemkab Kulon Progo tersebut diterima Asisten Pemkab Majalengka Aeron Randi serta jajaran Direksi PT BIJB.
”BIJB ini PT baru, tapi bisa melaksanakan pembangunan bandara secara terstruktur lancar dan efisiensi biaya. Ini inspirasi kami Pemkab Kulon Progo untuk bisa mengambil beberapa manfaat yang diperoleh dari PT BIJB ini,” kata Rudiyatno.
Kulon Progo sendiri saat ini tengah membangun bandara baru, yakni, New Yogyakarta International Airport (NYIP) yang dilakukan PT Angkasa Pura (AP) I.
Gejolak sosial dialami Pemkab Kulon Progo saat dalam pembebasan lahan. Menurut Singgih, permasalahan serupa juga dialami Bandara Kertajati dengan warga sekitar proyek dua tahun lalu saat pembebasan lahan.
Namun, ekses tersebut bisa diminimalisasi dengan beberapa pendekatan persuasif sehingga pembangunan Bandara Kertajati saat ini sudah mencapai 88 persen dan diproyeksikan beroperasi pertengahan 2018.
”Saya kira (Bandara di Kulon Progo) pendekatan persuasifnya masih harus ditingkatkan. Kemudian kita harus selalu informasikan bahwa kehadiran bandara itu akan selalu memberikan manfaat,” kata Rudiyatno.
Nilai investasi
Dari pola pembiayaan juga cukup jauh perbedaannya. Nilai investasi pembangunan bandara bertaraf internasional Jabar hanya menelan Rp 2,6 triliun. Sementara Bandara New Yogyakarta International Airport (NYIP) untuk kebutuhan ganti rugi saja menelan biaya sekitar Rp 4,13 triliun.
”Ini luar biasa karena baru mengeluarkan dana Rp 2,6 triliun, pembangunan fisik bandara sudah hampir jadi,” kata Rudiyatno.
Muhamad Singgih mengakui, permasalahan yang dialami saat memulai pembangunan Bandara Kertajati sendiri tidak jauh berbeda dengan Bandara di Kulon Progo. ”Permasalahannya sebenarnya sama, tetapi akhirnya kita bisa mencetak dialog baik,” ujar Singgih.
Pembangunan fisik Bandara Kertajati yang dimulai Desember 2015 saat ini sudah sekitar 89 persen per 25 Februari 2018.
Dari tiga paket pengerjaan untuk sisi darat dimana BIJB menjadi pelaksananya, hanya tinggal area terminal yang belum selesai 100 persen.
Sementara untuk penunjang operasional bandara berupa alat pengolah sampah, meteorologi, tangki air besar, gardu induk, jalan kawasan, dan perangkat keamanan kebakaran bandara sudah mencapai 93,7 persen.
Di sisi udara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Perhubungan, pembangunan sudah 100 persen. Pengerjaannya meliputi landasan pacusepanjang 2.500 meter, taxi way, apron, dan air traffic control (ATC).