Polda Bali Antisipasi Berita Bohong dan Politik Uang

Kompas/Ayu Sulistyowati

Inspektur Jenderal Petrus Reinhard Golose

DENPASAR, KOMPAS — Peningkatan suhu politik selama pemilihan kepala daerah dinilai rentan menimbulkan gangguan keamanan dan ketertiban. Kepolisian Daerah Bali pun mengantisipasinya dengan mencermati berita berkonten negatif dan mengawasi kemungkinan kampanye hitam dan politik uang.

Masalah itu mengemuka dalam seminar bertajuk ”Peran Media dalam Mewujudkan Pilkada Aman dan Damai” yang diselenggarakan Bidang Humas Polda Bali,  Selasa (27/2) di Denpasar. Seminar yang diikuti wartawan dan bidang humas polda dibuka Kepala Polda Bali Inspektur Jenderal Petrus Reinhard Golose.

Tampil sebagai pembicara adalah akademisi Fakultas Hukum Universitas Udayana I Ketut Rai Setiabudhi, Ketua Persatuan Wartawan Indonesia Bali Gusti MB Dwikora Putra, serta Koordinator Divisi Hukum dan Penindakan Pelanggaran Badan Pengawas Pemilu Bali I Ketut Sunadra.

Dari Polda Bali tampil Direktur Reserse Kriminal Umum Komisaris Besar Sang Made Mahendrajaya dan Kepala Unit IV Subdirektorat Cyber Crime Direktorat Reserse Kriminal Khusus Komisaris I Wayan Wisnawa Adiputra.

Setiabudhi mengatakan, proses pemilu, termasuk pilkada, menaikkan suhu politik. Peningkatan suhu politik rawan menimbulkan gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat. ”Sebagai bagian dari masyarakat, pers agar peduli dan turut mengawal proses pilkada demi masyarakat Bali,” katanya.

Kepala Bidang Humas Polda Bali Komisaris Besar Hengky Widjaja menjelaskan, internet menjadi bagian kehidupan masyarakat. Komunikasi dan peredaran informasi semakin banyak menggunakan media sosial. ”Perlu diantisipasi beredarnya berita bohong atau informasi yang kebenarannya belum dapat dipertanggungjawabkan,” ujar Hengky.

Polri mengantisipasi penyalahgunaan internet dan media sosial menjadi sarana kejahatan dunia maya dan penyebaran berita bohong dengan membentuk Direktorat Cyber Crime dan unit patroli dunia maya.

Wisnawa mengatakan, Polri juga membentuk Satuan Tugas Nusantara untuk mengantisipasi gejolak di masyarakat selama pilkada, salah satunya akibat peredaran berita bohong dan ujaran kebencian melalui jejaring media sosial.

Mahendrajaya menyatakan, Polda Bali membentuk satuan tugas antipolitik uang dengan tugas mengungkap praktik politik uang dan menangkap tangan pelaku praktik politik uang dalam Pilkada Bali 2018.

”Ada tiga satgas yang dibentuk. Satgas ini sedang bergerak,” kata Mahendrajaya dalam seminar itu.

Adapun Sunadra menyatakan, Bawaslu bertugas memastikan proses pilkada berintegritas dan sesuai dengan ketentuan, baik peraturan maupun perundang-undangan. Senada dengan Setiabudhi, Sunadra menyatakan, media massa berperan penting dalam mewujudkan pilkada yang berintegritas, aman, dan damai.

Dalam pembukaan seminar, Golose mengatakan, kepolisian menjadi instansi utama dalam menciptakan serta menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, termasuk selama penyelenggaraan pilkada. Menurut Golose, media massa merupakan komponen penting di tengah masyarakat.

”Saya sebagai Kepala Polda Bali menilai peran media sangat signifikan dalam menciptakan pilkada aman dan damai,” kata Golose. Golose menambahkan, Polda Bali berkomitmen menjaga Bali tetap aman, damai, dan kondusif karena rasa aman dan damai menjadi keinginan masyarakat.

Bali juga dipercaya kalangan internasional sebagai daerah yang aman di Indonesia sehingga Bali banyak dikunjungi wisatawan, bahkan dipilih sebagai tempat penyelenggaraan pertemuan tahunan IMF-Bank Dunia pada Oktober tahun ini.