Ironi Surga Pangan di Renah Pemetik

KOMPAS/IWAN SETIYAWAN

Warga mendorong mobil pikap pengangkut hasil bumi yang terjebak dan terhenti di jalan rusak di kawasan Renah Pemetik, Kecamatan Air Hangat Timur, Kabupaten Kerinci, Jambi, Rabu (24/1). Buruknya akses jalan di wilayah tersebut menghambat mobilitas warga terutama untuk membawa hasil kebun ke pasar.

Hasil panen tanaman pangan yang melimpah di Renah Pemetik, dekat Taman Nasional Kerinci Seblat, bernilai tukar rendah. Penyebabnya, akses jalan  buruk dan kurangnya perhatian pemerintah.

Hujan baru turun, Sabtu (24/1) siang, di kawasan Renah Pemetik, Kecamatan Air Hangat Timur, Kabupaten Kerinci, Jambi. Belum sampai dua jam, hujan telah membuat cekungan di jalan tanah itu penuh lumpur. Dalamnya sekitar 1 meter. Pembangunan infrastruktur tidak menyentuh kawasan berjarak 450 kilometer dari Kota Jambi itu.

Mobil bak terbuka yang dikemudikan Niswar (40) tak sanggup mengangkut seluruh muatan menembus medan. Karena itu, sebagian beras dan kulit kayu manis diturunkan dan teronggok di tanah. Tanjakan menuju ujung jalan di puncak bukit terlalu terjal dan berat untuk ditaklukkan.

Sejumlah kendaraan lain yang hendak melintas juga tak sanggup naik. Tak pelak, kendaraan-kendaraan itu pun tertahan persis di pinggang bukit.

Di tengah situasi sulit, bantuan tak mudah didapat. Para sopir tak bisa mengontak rekan mereka karena jaringan komunikasi belum menjangkau wilayah itu. Mereka terpaksa menunggu ada kendaraan bergardan ganda dan beroda rantai melintas dari atas bukit.

Hampir satu jam Niswar menunggu baru muncul sebuah mobil dari arah depan. Ia segera minta pertolongan. Mobil yang dilengkapi roda rantai itu kemudian menarik mobil Niswan. Setiba di puncak bukit, Niswan belum bisa lega. Ia masih harus menunggu pertolongan lain datang, yakni jasa motor untuk melansir muatan beras dan kulit kayu manis yang ditinggalkan tadi ke tempat ia menunggu di atas bukit. Setelah seluruh muatan tiba dilansir, baru dinaikkan kembali ke mobil Niswar.

Jika kondisi jalan baik, semestinya hasil panen dapat diangkut dengan waktu tempuh 30 menit. Jarak Renah Pemetik ke Pasar Pungut, pasar terdekat, hanya 20 kilometer. Namun, medan perjalanan yang berat menimbulkan banyak persoalan.

Dalam kondisi tanah kering, waktu tempuh bisa 3 jam. Semakin tinggi curah hujan, kubangan di hampir sepanjang jalan bertambah dalam. Waktu tempuh pun semakin molor.

”Sering kami terpaksa menginap di jalan menunggu sampai tanah agak kering,” katanya.

Di kaki bukit, kendaraan Bustarman tertahan. Baut bengkol di dekat roda lepas sewaktu kendaraan dipaksa melewati salah satu kubangan. Jika dipaksa terus lanjut, roda bisa lepas.

Di tengah hutan

Lokasi kawasan Renah Pemetik, yang mencakup tiga desa—Sungai Kuning, Lubuk Tabun, dan Pasir Jaya—berada di tengah hutan produksi yang dikelilingi Taman Nasional Kerinci Seblat. Keberadaannya di tengah belantara menyebabkan minimnya jangkauan pembangunan infrastruktur. Terlebih lagi karena status desa-desa tua tersebut masuk dalam kawasan hutan.

Satu-satunya pembangunan pembukaan jalan pernah berlangsung pada 2010-2011 oleh Pemerintah Kabupaten Kerinci. Pembangunan itu menuai persoalan. Belum ada izin dari Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Akan tetapi, bagi warga setempat, jalan yang dibangun sekitar 14 kilometer itu sangat membantu mereka menjangkau dunia luar.

Niswar tiba dan mulai tinggal di Renah Pemetik 15 tahun silam. Saat itu, ia baru dikaruniai seorang bayi. Adat masyarakat setempat menganut aturan mengenai ajun arah. Pasangan muda yang baru saja dikaruniai anak harus diberi lahan garapan oleh pemimpin adat.

Orangtua bertugas menjelajah hutan untuk mencari lokasi perluasan lahan garapan. Lokasi yang dipilih harus lahan subur. Tujuannya, agar keluarga baru dapat hidup sejahtera di tempat yang baru. Lahan yang didapat Niswar terletak di Desa Sungai Kuning. Letaknya di kawasan Renah Pemetik yang paling ujung.

Meski jauh dari desa asalnya di wilayah Siulak Gedang, tanah di tempat itu sangat subur. Tak sulit mendapatkan hasil dari menanam padi, sayuran, dan berkebun. Ikan pun mudah didapat di sungai.

Satu-satunya persoalan adalah buruknya kondisi jalan dari sumber pangan menuju pasar. Para petani tak mampu mengangkut sendiri hasil panen ke Pungut. Mereka menitipkan hasil panen kepada tengkulak.

Infrastruktur terbatas

Para tengkulak harus punya cukup modal untuk memodifikasi kendaraan agar mampu menaklukkan medan terjal. Jika kondisi jalan kering, tengkulak memotong imbal hasil panen petani Rp 500 hingga Rp 800 per kilogram sebagai biaya angkut. Jika kondisi curah hujan tinggi, potongan sampai Rp 1.000 per kilogram. Keterbatasan infrastruktur itu menyebabkan harga jual komoditas petani setempat sangat rendah.

Petani setempat, Paidirman, masih ingat betul dia terpaksa membiarkan hasil panen kentangnya membusuk di kebun, di sela-sela tanaman kopi. Saat itu curah hujan sangat tinggi. Hampir tak satu pun kendaraan lolos melintasi jalur terjal menuju pasar terdekat itu. Dari 800 kilogram, hanya 300 kilogram kentangnya yang sempat diangkut ke pasar.

”Rugi besar saat itu. Benar-benar kami tidak berdaya,” katanya, mengenang.

Pengamat ekonomi dari Universitas Batanghari, Pantun Bukit, menyatakan, buruknya infrastruktur sebagai penyebab utama rendahnya kesejahteraan petani di Jambi. Masalah di Renah Pemetik hanya satu contoh.

Ia mencermati selama 7 tahun terakhir, nilai tukar petani (NTP) selalu di bawah indeks 100. Indeks NTP mencerminkan tingkat kesejahteraan.

”Indeksnya selalu di bawah 100. Itu menandakan hasil yang diterima petani lebih rendah daripada biaya yang dikeluarkan untuk produksi usahanya,” kata Pantun.

Dari 3,6 juta penduduk di Jambi, sekitar 60 persen bertumpu pada usaha pertanian dan perkebunan. Sayangnya, besarnya tumpuan di sektor itu tak seiring oleh perhatian pemerintah daerah. Ia mengamati, banyak jalur penghubung sentra tanam dan pasar dalam kondisi hancur. Itu membuat petani dipaksa mengeluarkan biaya lebih besar demi menjangkau pasar.

Meski pemerintah daerah kerap menjanjikan pembangunan infrastruktur, realisasinya tidak sesuai harapan.

Pantun mendapati, 30-40 persen APBD di tingkat II dialokasikan pada proyek-proyek infrastruktur. Namun, proyek-proyek itu belum menyentuh kebutuhan utama sebagian besar penduduk.

Pemerintah berkutat pada urusan membangun gedung, landmark (tengara) kota, ataupun jalan di pusat ibu kota. Sementara jalur-jalur penghubung yang dibutuhkan masyarakat hampir selalu terabaikan, entah sampai kapan….