Hanif Dhakiri: Perusahaan Menjamin Kesehatan Pekerjanya
Oleh
Dionisius Reynaldo Triwibowo
·2 menit baca
Kompas/Dionisius Reynaldo Triwibowo
Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri menjawab pertanyaan wartawan di sela-sela kegiatan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) di Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Sabtu (27/1). Kegiatan tersebut juga dihadiri Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar.
PALANGKARAYA, KOMPAS — Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri mengatakan, perusahaan harus mampu menjamin kesehatan buruh atau pekerjanya. Perusahaan mempunyai tanggung jawab guna mengurus jaminan kesehatan serta BPJS Kesehatan untuk buruh agar dapat difasilitasi negara.
Hal itu disampaikan Hanif di sela-sela pelantikan pengurus Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) dan Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) se-Kalimantan Tengah di Palangkaraya, Sabtu (27/1).
Hanif, yang merupakan salah satu kader PKB, datang ke Palangkaraya bersama Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar.
”Pemerintah daerah juga jangan lupa untuk melakukan pengawasan dan pembinaan ke perusahaan-perusahaan agar mereka melaksanakan kewajiban mereka terhadap pekerjanya,” ujar Hanif.
Ia menambahkan, kementeriannya lebih banyak mengurus regulasi dan memastikan norma-norma dasar dalam ketenagakerjaan.
Adapun untuk pengawasan, pemerintah daerah memiliki kekuasaan dan lebih strategis dalam bertindak.
”Kami selalu mendorong pemerintah daerah untuk bergerak melakukan pembinaan, pengawasan, agar kepatuhan terhadap aturan terus meningkat,” lanjut Hanif.
Ia juga meminta dinas tenaga kerja di semua daerah untuk meningkatkan pengawasan dalam pelaksanaan norma-norma dasar ketenagakerjaan. ”Nanti akan kami cek terus ke daerah-daerah,” ujarnya.
Menanggapi hal itu, Gubernur Kalteng Sugianto Sabran justru meminta pemerintah pusat untuk membawa program-programnya ke Kalteng.
Ia juga menyepakati bahwa masih banyak perusahaan yang belum menjalankan kewajibannya, khususnya terhadap buruh.
”Sekarang, kan, wakil gubernur kami sudah jadi Ketua DPW PKB Kalteng. Jadi, harusnya komunikasi ke Pak Hanif akan lebih baik dalam menyelesaikan konflik buruh, khususnya buruh sawit,” ucap Sugianto.
