Kabupaten Pringsewu mendeklarasikan Open Defecation Free atau Gerakan Stop Buang Air Besar Sembarangan, Jumat (29/12), di Pringsewu. Deklarasi itu dihadiri kepala desa, camat, dan sejumlah pejabat dari instansi terkait. Pringsewu merupakan kabupaten yang menjadi pionir gerakan tersebut di Lampung.
PRINGSEWU, KOMPAS — Program perbaikan sanitasi dan pengadaan jamban sehat secara bergotong royong di Kabupaten Pringsewu, Lampung, dapat menjadi contoh baik bagi daerah lain.
Selama dua tahun terakhir, program itu mampu membantu 21.000 rumah tangga di Pringsewu dalam membangun jamban sehat. Inovasi ini memberi sumbangan bagi peningkatan kualitas hidup masyarakat.
Pringsewu adalah salah satu daerah pionir perbaikan sanitasi di Lampung yang mendeklarasikan Open Defecation Free atau Gerakan Stop Buang Air Besar Sembarangan, Jumat (29/12), di Pringsewu. Deklarasi itu dihadiri kepala desa, camat, dan sejumlah pejabat dari instansi terkait.
Bupati Pringsewu Sujadi Saddat mengatakan, pemenuhan akses sanitasi dan jamban sehat menjadi salah satu prioritas utamanya.
”Deklarasi itu dilakukan setelah pemerintah mampu membangun jamban sehat bagi masyarakat,” ujar Sujadi di sela-sela acara Deklarasi Stop Buang Air Besar Sembarangan.
Untuk meningkatkan akses sanitasi dan jamban sehat, pemerintah melakukan terobosan dengan mengalokasikan sebagian dana desa untuk membantu masyarakat kurang mampu guna membiayai pembangunan jamban sehat.
Itu dilakukan untuk mendorong rumah tangga lain yang lebih mampu agar bersedia membangun jamban. Tahun 2017, pemerintah menganggarkan dana desa Rp 164.812.700 untuk menbantu program pengadaan jamban.
Pringsewu adalah salah satu daerah pionir perbaikan sanitasi di Lampung yang mendeklarasikan Open Defecation Free atau Gerakan Stop Buang Air Besar Sembarangan.
Sujadi mengungkapkan, permasalahan akses sanitasi di Pringsewu bukan semata faktor keterbatasan ekonomi. Akan tetapi, hal itu juga menyangkut kebiasaan buruk masyarakat buang air besar sembarangan selama bertahun-tahun.
Melihat kenyataan itu, Stichting Nederlandse Vrijwilligers (SNV), lembaga dari Belanda, memilih Pringsewu menjadi salah satu daerah proyek mereka untuk meningkatkan akses sanitasi sehat.
Untuk mengawal program itu, SNV bekerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Pringsewu dan Yayasan Konservasi Way Seputih sebagai lembaga yang mengadvokasi pencapaian target universal akses untuk bidang sanitasi.
Kompas/Vina Oktavia
Seorang warga membuat septic tank di Kecamatan Ambawara, Kabupaten Pringsewu, Lampung, Jumat (29/12). Pringsewu menjadi kabupaten pionir di Lampung yang mendeklarasikan Open Defecation Free atau Gerakan Stop Buang Air Besar Sembarangan.
Sekretaris Desa Ambarawa M Zakiudin menuturkan, desanya mengalokasikan Rp 23 juta dana desa untuk membantu 128 keluarga membangun jamban sehat. Bentuk bantuan yang diberikan berupa material semen untuk membangun jamban. Guna menekan biaya, masyarakat juga bergotong royong membangun jamban.
”Mereka membentuk kelompok yang terdiri atas lima orang yang saling bergotong royong membangun jamban. Dengan begitu, mereka tidak perlu mengeluarkan biaya tambahan untuk membayar tukang bangunan dan hanya perlu membeli tambahan material, seperti pasir dan besi,” paparnya.
Menentukan masa depan
Kepala Seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja, dan Olahraga Dinas Kesehatan Provinsi Lampung Agus Setyo Widodo mengatakan, Kabupaten Pringsewu bisa menjadi contoh bagi kabupaten lain untuk meningkatkan sanitasi.
Saat ini, akses sanitasi layak bagi masyarakat Lampung baru mencapai 70 persen. ”Kami berharap, kabupaten lain juga tergerak untuk meningkatkan akses sanitasi dan jamban sehat,” ujarnya.
Menurut Agus, akses air bersih dan sanitasi dasar memiliki peran penting untuk menentukan kualitas dan masa depan kehidupan manusia.
Akses air bersih dan sanitasi dasar memiliki peran penting untuk menentukan kualitas dan masa depan kehidupan manusia.
”Air bersih dan sanitasi dasar juga berperan penting sebagai sarana investasi ekonomi. Akses sanitasi yang baik juga dapat mengurangi biaya kesehatan atau pengobatan karena masyarakatnya akan jarang sakit,” lanjutnya.
Akses sanitasi yang minim, ujar Agus, berdampak buruk pada kesehatan bayi dan anak-anak. Dalam jangka panjang, hal itu juga mengancam bonus demografi yang akan didapat Indonesia pada 2020-2030.
Ketiadaan sumber air bersih dan sanitasi layak menyebabkan bayi dan anak-anak terkena diare, cacingan, hepatitis A, dan tifoid. Diare kronis menghambat tumbuh kembang anak akibat kerusakan dinding usus. Hal itu memperbesar risiko anak balita pendek (stunting).
