PEKANBARU, KOMPAS — Puluhan warga dan mahasiswa yang tergabung dalam Himpunan Pelajar Mahasiswa Rantau Setingkai, Kecamatan Kampar Kiri, Kabupaten Kampar, Riau, berunjuk rasa di depan gedung DPRD Riau di Pekanbaru, Senin (16/10). Mereka menyampaikan aspirasi kepada wakil rakyat tentang buruknya kondisi jalan di perkampungan mereka, dari ibu kota kecamatan di Lipat Kain menuju Desa IV Koto Setingkai, Kecamatan Kampar Kiri.
”Hari ini, terhitung sudah satu bulan, jalan menuju tujuh desa di Kecamatan Kampar Kiri rusak parah seiring datangnya musim hujan. Sejak Indonesia merdeka 72 tahun lalu, jalan ke desa-desa kami belum pernah diaspal. Kalau hujan, kami terjebak lumpur. Kalau musim panas, daerah kami penuh debu,” ujar Redo Antoni, Koordinator Umum Aksi Himpunan Pelajar Mahasiswa Rantau Setingkai (Hipemars), yang ditemui di sela-sela aksi Senin pagi.
Menurut Redo, jalan yang rusak parah tersebut merupakan urat nadi utama transportasi ribuan warga tujuh desa dari dan menuju ibu kota kecamatan di Lipat Kain. Desa tersebut adalah Tanjung Mas, Tanjung Harapan, Sungai Sarik, Muara Selaya, Sungai Rambai, Sungai Asam, dan Desa IV Koto Setingkai.
Pada musim hujan di pengujung tahun 2017, tambah Redo, tidak optimalnya akses jalan telah merugikan ribuan warga. Jalan yang digunakan untuk jalur masuk dan keluar desa nyaris terputus akibat lubang yang menganga dalam di sepanjang jalan.
”Warga kami tidak dapat berbuat apa-apa karena jalur menuju ibu kota kecamatan harus melewati jalan itu. Kehidupan warga benar-benar terganggu karena transportasi bahan pokok dan hasil panen sangat berat dilakukan. Harga bahan pokok di desa kami jauh lebih mahal daripada di pasar Lipat Kain,” kata Redo.
Redo menambahkan, kerusakan jalan sudah berlangsung lama. Kerusakan selalu berulang setiap musim hujan. Padahal, Hipemars sudah berulang kali menyampaikan aspirasi ke berbagai pihak, seperti pemerintah kecamatan, pemerintah dan DPRD Kabupaten Kampar, serta pemerintah dan DPRD Provinsi Riau.
Pada 20 Maret lalu, kata Redo, pihaknya telah beraudiensi dengan DPRD Riau untuk menyampaikan aspirasi warga. Secara kebetulan Komisi E DPRD Riau tengah melakukan rapat dengar pendapat dengan Dinas Pekerjaan Umum Riau.
”Pada Maret itu anggota DPRD Riau berjanji akan memperhatikan jalan di kecamatan kami. Namun, sampai saat ini, tidak ada perbaikan apa pun di sana. Kata-kata yang disampaikan DPRD hanya janji manis untuk menghibur masyarakat sejenak,” kata Redo.
Jalur Lipat Kain-Desa IV Koto Setingkai merupakan wilayah perbatasan Provinsi Riau dengan Sumatera Barat. Jalan di desa terjauh di kecamatan itu terhubung langsung dengan wilayah Kabupaten 50 Koto, Sumatera Barat. Hanya saja, jalannya masih tanah, sangat buruk, dan berbukit-bukit.
Padahal, jalur itu sangat berpotensi menjadi jalan alternatif, selain jalan rawan longsor dari Bangkinang (Kampar)-Payakumbuh (Kabupaten 50 Koto), untuk masa mendatang.
Wakil Ketua DPRD Riau Noviwaldy Jusman, yang menerima wakil Hipemars, mengatakan akan menampung aspirasi warga. Dia berjanji berusaha membantu warga untuk mewujudkan keinginan mereka.