SEMARANG, KOMPAS — Penanggulangan daerah yang dilanda kekeringan membutuhkan sinergi antarsatuan kerja perangkat daerah. Namun, sejauh ini sinergi masih belum tercipta. Tidak heran bila baru 40 hari kekeringan, sudah 217 desa di 23 kabupaten/kota di Jawa Tengah yang penduduknya kesulitan air bersih.
Kepala Pelaksana Harian Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Jawa Tengah Sarwa Pramana, Rabu (13/9) mengatakan, pihaknya masih belum mampu melakukan koordinasi dalam penanganan untuk mengatasi daerah kekeringan. Di Jateng, penanganan kekeringan setidaknya ditangani tiga satuan kerja, yakni BPBD, Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Dinas Energi dan Sumber Daya Manusia (ESDM), serta pemerintah daerah.
Program untuk mengatasi kesulitan air saat musim kemarau di antaranya dapat berupa pembuatan sumur atau tandon air di perdesaan.
”Namun, saya sendiri juga belum dapat data, misalnya, soal pihak Dinas ESDM Jateng sudah bangun sumur di daerah ataupun kecamatan mana saja selama ini,” ujar Sarwa.
Di sisi lain, ada program pembuatan sumur dan embung dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahaan Rakyat (PUPR) yang akan ditangani BPBD Jateng. Untuk program itu, tersedia anggaran Rp 9 miliar yang sedianya akan diwujudkan berupa sumur dan embung di 13 kabupaten. Lokasinya meliputi Kabupaten Pekalongan, Banyumas, Cilacap, Wonogiri, Temanggung, Boyolali, Banjarnegara, Demak, Pemalang, Jepara, Karanganyar, dan Kabupaten Tegal.
Dihubungi secara terpisah, Bupati Pati Haryanto mengatakan, sudah ada program pembuatan sumur untuk menyediakan air bersih bagi penduduk di desa yang terlanda kekeringan saat musim kemarau.
Namun, sumur yang tersedia itu tidak maksimal sumber airnya sehingga kerap sekali tidak banyak berfungsi membantu penyediaan air saat kemarau. Apabila hal itu terjadi, pemerintah kabupaten bersama perusahaan daerah air minum setempat melakukan suplai air bersih ke desa-desa.