Pandeglang Minta Pemerintah Pusat Tanggulangi Pendangkalan Pelabuhan

Kompas/Dwi Bayu Radius

Bupati Pandeglang Irna Narulita (kiri) menyerahkan cenderamata kepada Presiden Direktur PT Unggul Cipta Teknologi Yun Bum Soo saat berlangsung acara peluncuran alat bantu monitor kapal perikanan di Pandeglang, Banten, Selasa (22/8/2017).

PANDEGLANG, KOMPAS — Pemerintah pusat diminta mengatasi pendangkalan yang terjadi di Pelabuhan Perikanan Pantai  Labuan, Kabupaten Pandeglang, Banten. Sedimentasi di pelabuhan yang berada di Desa Teluk, Kecamatan Labuan, itu perlu diatasi dengan pengerukan.

Google Maps

Peta lokasi Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten.

Bupati Pandeglang Irna Narulita, seusai peluncuran alat bantu monitor kapal perikanan di Desa Teluk, Selasa (22/8), mengatakan, saat laut surut, nelayan harus berjalan kaki dan memanggul hasil tangkapannya hingga pelabuhan tersebut. ”Saat surut terlihat hamparan lahan yang luas. Kami berharap, Kementerian Kelautan dan Perikanan menormalisasi pelabuhan itu. Kemampuan fiskal kami terbatas,” ucapnya.

Menurut Irna, pemecah ombak di Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Labuan juga sudah hampir tenggelam sehingga membahayakan nelayan. ”Persoalan itu harus diatasi agar kapal dapat merapat dengan lancar ke dermaga. Tak hanya Labuan, normalisasi juga diperlukan di Panimbang dan Sumur,” katanya.

Selain itu, Irna berharap pemerintah pusat juga melaksanakan program sentra kawasan perikanan terpadu di PPP Labuan. ”Puluhan pelabuhan di Indonesia dipilih untuk menjadi lokasi pelaksanaan program itu. Semoga program ini bisa dilakukan Pandeglang,” tuturnya.

Anggaran yang dibutuhkan untuk menjadikan PPP Labuan sebagai sentra kawasan perikanan terpadu mencapai sekitar Rp 100 miliar. ”Kalau bisa dijadikan sentra kawasan perikanan terpadu, PPP Labuan menjadi tempat menampung hasil tangkapan hingga industri pengolahan,” ungkap Irna.