Kerusakan Teluk Ambon Harus Bangkitkan Kesadaran Bersama
Oleh
FRANS PATI HERIN
·3 menit baca
AMBON, KOMPAS — Pemerintah Kota Ambon, Maluku, berkomitmen menjaga Teluk Ambon sebagai ikon kebanggaan kota itu agar tetap menarik dan memberi manfaat bagi masyarakat. Kerusakan teluk akibat sedimentasi, sampah, dan berkurangnya hutan mangrove harus membangkitkan kesadaran bersama semua pihak untuk menjaga dan memperbaikinya.
Kepala Bidang Persampahan Dinas Lingkungan Hidup Kota Ambon Alfred Tanahitumessing, saat dihubungi, Selasa (8/8/2017), mengatakan, pihaknya selalu berupaya agar jangan sampai Teluk Ambon semakin rusak. Salah satunya yakni dengan membangun tempat pembuangan sampah sementara yang ada di 146 lokasi di seluruh Ambon.
”Tetapi, masih ada juga warga yang membuang sampah ke sungai dan laut. Sampah di sungai juga nantinya akan mengarah ke laut,” ujar Alfred.
Ia pun mengatakan, kondisi Teluk Ambon yang sudah memprihatinkan itu membutuhkan kesadaran semua pihak untuk menjaganya. ”Jadi, mari kita sama-sama jaga. Jangan harap pemerintah sendiri. Teluk ini kita semua punya,” katanya.
Alfred mengatakan, pihaknya mengerahkan 20 petugas kebersihan untuk mengangkut sampah di laut menggunakan tiga perahu motor. Mereka beroperasi di sekitar Jembatan Merah Putih, Pasar Mardika, dan Pasar Batumerah di Kecamatan Sirimau, serta Pelabuhan Yos Sudarso hingga Tapal Kuda di Kecamatan Nusaniwe.
Di tempat-tempat itu, sampah paling banyak ditemukan. Alfred menuturkan, produksi sampah di Kota Ambon berkisar 250-300 ton per hari. Dari jumlah itu, diperkirakan 25 ton dibuang ke laut. Lebih kurang 15 persen dari sampah yang dibuang ke laut adalah plastik.
Seperti diberitakan, Teluk Ambon terancam kehilangan daya tarik lantaran banyak sampah, kerusakan mangrove, dan sedimentasi. Kondisi perairan di teluk seluas 28.292,89 hektar dengan panjang garis pantai 102,7 kilometer itu tidak lagi sebening seperti sebelum tahun 1990.
Sejumlah wisatawan asing yang menyelam di teluk dengan kedalaman hingga 200 meter itu menemukan sampah plastik yang menghalangi tumbuhnya terumbu karang (Kompas, 8/8).
Direncanakan, lanjut Alfred, pada Jumat pekan ini akan digelar pembersihan teluk, khususnya di kawasan Poka, Kecamatan Teluk Ambon, bersama anggota TNI, Polri, serta peneliti dan aktivis lingkungan. Mangrove yang tumbuh di lokasi itu terancam tidak bisa berkembang normal, bahkan berpotensi mati karena akar napasnya tertutup timbunan sampah.
Selain kebersihan laut, kata Alfred, Pemkot Ambon sejak tahun 2011 juga mempekerjakan total 418 petugas kebersihan jalan. Untuk mengangkut sampah tersedia 21 dump truck, 7 mobil bak terbuka, dan 7 motor gerobak.
Komitmen sangat ditunggu
Pembuktian komitmen pemerintah adalah yang paling ditunggu saat ini. Sebab, kerusakan Teluk Ambon banyak disumbang oleh pembangunan di pesisir atas izin Pemerintah Kota Ambon. Di sini, pemerintah diharapkan memberikan contoh.
Peneliti pada Pusat Penelitian Laut Dalam Ambon, Daniel Deonisius Pelasula, berharap, Pemkot Ambon mewujudkan komitmen menjaga Teluk Ambon itu lewat tindakan nyata, termasuk tidak lagi mengizinkan proyek reklamasi dan pembangunan di lokasi konservasi mangrove. Banjir rob kini mengancam sejumlah lokasi seperti di Passo dan Lateri, Kecamatan Baguala.
Pusat Penelitian Laut Dalam Ambon mencatat, luas lahan bakau di pesisir Teluk Ambon yang pada tahun 1986 mencapai 49,5 hektar, dan pada tahun 2013 tersisa 35 hektar. Adapun luas sedimentasi tahun 1994 sekitar 72 hektar terus bertambah hingga 2013 menjadi 142 hektar.
Hasil penelitian lembaga itu juga menemukan jumlah kepadatan 3.300 sel bakteri Escherichia coli (E coli) dan 27.100 sel bakteri Coliform total pada setiap 100 mililiter air yang menjadi sampel. Kondisi itu berbahaya untuk wisata air.
Daniel juga mengkritisi rendahnya dukungan pengusaha terhadap kelestarian Teluk Ambon. Padahal, selama ini mereka menjadikan teluk sebagai salah satu ”jualan”. ”Berapa banyak hotel yang menjual pemandangan teluk dan berapa banyak restoran yang dibangun di pesisir teluk? Tapi, coba tanya, berapa kontribusi mereka terhadap teluk? Di sini pemerintah harus intervensi,” katanya.