logo Kompas.id
NusantaraPemetaan untuk Rencana...
Iklan

Pemetaan untuk Rencana Pembangunan

Oleh
· 2 menit baca

MALANG, KOMPAS — Masyarakat desa terus berinovasi dalam memanfaatkan dana desa. Salah satunya memanfaatkan dana itu untuk pemetaan desa. Pemetaan dilakukan untuk melihat kondisi sosial, ekonomi, dan bangunan fisik di desa terkait. Untuk memetakan kondisi fisik lahan dan bangunan digunakan alat global positioning system (GPS).Desa di Malang yang sudah melakukan pemetaan adalah Desa Pandanlandung, Kecamatan Wagir, Kabupaten Malang, Jawa Timur. Pemetaan desa diharapkan mampu mendeteksi potensi masalah dan keunggulan desa. Pemetaan dilakukan sendiri oleh warga sejak sebulan lalu. "Dengan pemetaan desa, detail kondisi riil masyarakat akan tergambar jelas. Dengan demikian, perencanaan desa ke depan bisa lebih tepat sasaran," kata Kepala Desa Pandanlandung Wiroso Hadi, Senin (5/6). Dengan pemetaan, kata Wiroso, pemerintah desa akan tahu pasti kondisi setiap keluarga, misalnya mengenai kebutuhan beras, kondisi pendidikan anggota keluarga, dan potensi usaha mikro yang mereka kembangkan."Data tersebut tidak semuanya dipublikasikan. Tetap akan ada hal yang dirahasiakan," kata Sekretaris Desa Pandanlandung Machfud.Saat ini perencanaan desa dilakukan berdasarkan usulan saat musyawarah desa. Program-program desa beserta penganggarannya sudah dipublikasikan menggunakan papan pengumuman yang dipasang di depan balai desa. Pantas diapresiasi Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya, Wildan Syafitri, mengatakan, model pemberdayaan masyarakat desa dengan kegiatan seperti pemetaan desa pantas diapresiasi. Model itu bisa bermanfaat baik untuk jangka pendek dan jangka panjang. "Selama ini program desa lebih banyak untuk kegiatan fisik. Ke depan, lebih baik program-program pemberdayaan masyarakat dimaksimalkan. Semakin berinovasi, maka semakin banyak manfaat akan dirasakan masyarakat," kata Wildan.Saat ini pemerintah desa mulai berani memublikasikan APBDesa secara terbuka ke masyarakat. Hal itu, menurut Wildan, adalah bentuk kemauan masyarakat untuk terus berkembang. "Model transparansi anggaran memang kewajiban dari pencairan dana desa. Transparansi anggaran akan membuat masyarakat peduli dengan pemerintahan di desanya sendiri," katanya. (DIA)

Editor:
Bagikan
Logo Kompas
Logo iosLogo android
Kantor Redaksi
Menara Kompas Lantai 5, Jalan Palmerah Selatan 21, Jakarta Pusat, DKI Jakarta, Indonesia, 10270.
+6221 5347 710
+6221 5347 720
+6221 5347 730
+6221 530 2200
Kantor Iklan
Menara Kompas Lantai 2, Jalan Palmerah Selatan 21, Jakarta Pusat, DKI Jakarta, Indonesia, 10270.
+6221 8062 6699
Layanan Pelanggan
Kompas Kring
+6221 2567 6000