Papua Mulai Terapkan "E-government"
JAYAPURA, KOMPAS — Pemerintah Provinsi Papua mulai 2017 ini menerapkan sistem tata kelola pemerintahan dan pelayanan berbasis elektronik atau e-government. Sistem tersebut bertujuan agar tata kelola anggaran di 28 kabupaten dan 1 kota di Papua berjalan akuntabel dan transparan. Sistem ini juga berpotensi mencegah penyelewengan dalam birokrasi.Peluncuran sistem berikut aplikasinya itu dilakukan di Jayapura, Papua, Rabu (8/3). Hadir dalam peluncuran itu Gubernur Papua Lukas Enembe, Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Bidang Penindakan Basaria Pandjaitan, dan Pelaksana Tugas Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri Sri Wahyuningsih.Lukas mengatakan, e-government adalah solusi terbaik untuk perbaikan kinerja birokrasi. "Pemerintahan di Papua tak bisa berjalan baik tanpa perencanaan anggaran yang baik. Dengan e-government, alokasi 80 persen dana otonomi khusus ke 28 kabupaten dan 1 kota dapat terpantau dengan baik. Para pejabat di daerah juga tak dapat seenaknya mengubah rencana anggaran," kata Lukas.Aplikasi e-government meliputi tiga sistem, yakni perencanaan dan penganggaran, perizinan investasi, dan pendapatan daerah. Sistem perencanaan terdiri atas e-PapuaPuMusrenbang, e-PapuaPuRencana, dan e-PapuaPuAnggaran. Adapun sistem perizinan investasi melaluie-PapuaPerizinanOnline dan sistem pendapatan daerah melalui e-Samsat."Dengan e-government, kami dapat mencegah pungutan liar dalam pelayanan publik. Kami targetkan pendapatan asli daerah (PAD) mencapai Rp 1 triliun setelah setahun menggunakan aplikasi ini," ujar Lukas. Tahun 2016, PAD Papua hanya Rp 664 miliar dari target Rp 1,1 triliun. "E-government hanyalah alat yang dijalankan manusia. Karena itu, sumber daya manusia itu sendiri yang menentukan keberhasilan aplikasi tersebut. KPK akan menerjunkan tim untuk mendampingi Pemprov Papua dalam menggunakan e-government," ujar Basaria.Sementara itu, kata Sri Wahyuningsih, e-government dapat meningkatkan partisipasi publik untuk mengetahui penyerapan anggaran yang efektif. (FLO)
