Menjalani peran sebagai birokrat, mulai dari camat hingga gubernur dan saat ini menteri pertanian, Syahrul Yasin Limpo melihat banyak kearifan lokal suku Bugis-Makassar yang relevan diterapkan dalam pemerintahan.
Oleh
RENY SRI AYU ARMAN
·2 menit baca
ERICK TAMALAGI/STAF KHUSUS MENTERI PERTANIAN
Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo, diapit Rektor Unhas Dwia Aries Tina (kiri) dan Dekan Fakultas Hukum Farida Patittingi (kanan), berfoto bersama seusai Syahrul menerima SK Guru Besar Kehormatan di Kampus Universitas Hasanuddin, Makassar, Kamis (17/3/2022).
Terinspirasi kelapa hibrida, Syahrul Yasin Limpo menjadikan varietas unggul ini sebagai perumpamaan dalam mengawinkan hukum tata negara dan pemerintahan dengan kearifan lokal. Boleh jadi inspirasi ini lahir karena jabatannya sebagai menteri pertanian sejak 2019 walau pendidikan formal yang digelutinya dari strata 1-3 adalah Ilmu Hukum.
Inspirasi ini mewujud dalam orasi ilmiah berjudul ”Hibridasi Hukum Tata Negara Positivistik dengan Kearifan Lokal dalam Mengurai Kompleksitas Kepemerintahan”. Orasi disampaikan saat pemberian gelar Guru Besar Kehormatan di Universitas Hasanuddin, Makassar, Kamis (17/3/2022).
”Kelapa hibrida lahir dari perkawinan varietas yang masing-masing punya keunggulan dan menghasilkan varietas yang jauh lebih unggul. Dalam pemerintahan, banyak kearifan lokal Bugis-Makassar yang relevan diterapkan dalam hukum tata negara dan tata kelola pemerintahan,” tuturnya.
ERICK TAMALAGI/STAF KHUSUS MENTERI PERTANIAN
Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (kiri) berbincang dengan Menteri PMK Muhadjir Effendy (tengah) dan Rektor IPB Arif Satria (kanan) di Gowa, Sulawesi Selatan, Kamis (17/3/2022).
Syahrul lalu menjelaskan perihal Pangadereng atau Pangadakkan yang mengatur norma dan adat. Di dalamnya ada ada banyak hal yang mengatur kehidupan sosial kemasyarakatan, hukum, serta kepemimpinan dan kebangsaan.
”Misalnya Ade’ tanaatu, yaitu norma yang mengatur kaidah pemerintahan, kebangsaan, dan kenegaraan. Unsur lain adalah bicara, yakni konsep yang bersangkut paut dengan peradilan, semacam hukum acara yang menentukan prosedur, serta hak dan kewajiban seseorang yang mengajukan kasusnya di muka pengadilan,” kata mantan gubernur Sulsel dua periode ini.
Ada sejumlah contoh lain yang dituliskan Syahrul dalam orasi 17 halaman ini. ”Saya sengaja menuliskan soal kearifan suku Bugis-Makasaar dalam hukum tata negara dan pemerintahan yang dipraktikkan di masa lampau untuk mengingatkan sistem hukum Indonesia agar mempertimbangkan basis budaya dan aspek sosiologis dalam teorisasi hukum,” katanya.
