Pemprov Kalbar Segera Gelar Operasi Pasar di Kabupaten Sintang
Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat segera menggelar operasi pasar di Kabupaten Sintang untuk mengendalikan inflasi.
Oleh
EMANUEL EDI SAPUTRA
·3 menit baca
PONTIANAK, KOMPAS — Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat segera menggelar operasi pasar di Kabupaten Sintang untuk mengendalikan inflasi. Sebab, Kabupaten Sintang termasuk salah satu dari 10 kabupaten/kota dengan inflasi tertinggi di Indonesia.
Berdasarkan data di laman Badan Pusat Statistik Kabupaten Sintang, tingkat inflasi tahun ke tahun (Agustus 2022 terhadap Agustus 2021) di Kabupaten Sintang 7,4 persen. Presiden Joko Widodo dalam rapat secara daring terkait pengendalian inflasi, Senin (12/9/2022), memaparkan, terdapat 10 kabupaten/kota di Indonesia dengan inflasi tertinggi, salah satunya Kabupaten Sintang, yakni 7,4 persen.
Presiden juga mengingatkan pemerintah provinsi hingga kabupaten/kota di Tanah Air agar ikut secara detail bersama pusat membantu masyarakat yang terdampak penyesuaian harga bahan bakar minyak. Daerah dan pusat bekerja bersama sebagaimana saat mengatasi pandemi Covid-19.
Gubernur Kalbar Sutarmidji, seusai mengikuti rapat terkait pengendalian inflasi secara daring dengan Presiden, Senin siang, menuturkan, operasi pasar akan dilaksanakan dalam waktu dekat di Kabupaten Sintang. Gubernur masih menunggu laporan data terkait jenis komoditas apa yang menjadi penyumbang inflasi di Kabupaten Sintang.
”Operasi pasar akan dilaksanakan pada komoditas yang menjadi penyumbang inflasi,” ujarnya.
Sutarmidji mengatakan lebih lanjut, inflasi di Kabupaten Sintang diperkirakan sebagai dampak dari banjir. Selain itu, berdasarkan pengamatan selama ini, kebutuhan pokoknya banyak tergantung dari luar. Ada juga komoditas tertentu yang selama ini menjadi penyumbang inflasi, yaitu ikan baung.
Ikan baung belum bisa dibudidayakan dengan baik serta belum banyak yang membudidayakan. Akhirnya, ketersediaannya tergantung pada sungai, sedangkan ikan sungai relatif mahal. Namun, pihaknya masih akan memastikan lagi komoditas apa yang menjadi penyumbang inflasi Kabupaten Sintang.
Secara umum dalam mengendalikan inflasi, Pemerintah Provinsi Kalbar bertumpu pada dua program utama, yaitu operasi pasar dan bantuan sosial berupa paket sembako kepada masyarakat. Dana alokasi umum dan belanja tidak terduga difokuskan untuk dua program tersebut.
”Perkiraan saya Rp 15 miliar-Rp 20 miliar yang bisa digunakan untuk dua program tersebut, yang dialokasikan dari dana alokasi umum dan belanja tidak terduga,” ujarnya.
Operasi pasar dan penyaluran bantuan sosial sudah mulai dilakukan dalam beberapa hari terakhir bersama pemerintah kabupaten/kota, termasuk di Kota Pontianak, ibu kota Provinsi Kalbar. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro, dan Perdagangan Kota Pontianak Junaidi menyampaikan, pihaknya berkolaborasi dengan Pemerintah Provinsi Kalbar menggelar operasi pasar sembako. Dinas Koperasi, Usaha Mikro, dan Perdagangan Kota Pontianak memfasilitasi tempat operasi pasar.
Sejauh ini operasi pasar di Kota Pontianak sudah dilaksanakan di tiga lokasi, yakni Pasar Flamboyan, Pasar Teratai, dan Pasar Kemuning. Kemudian dalam beberapa hari ke depan operasi pasar akan dilaksanakan di Kecamatan Pontianak Timur dan Kecamatan Pontianak Utara. Sejauh ini inflasi di Pontianak masih terkendali.
Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono, beberapa waktu lalu mengatakan, ia meminta tim pengendali inflasi Kota Pontianak untuk mengintensifkan pemantauan harga komoditas di pasar. Pihaknya akan berupaya seoptimal mungkin agar tidak terjadi lonjakan inflasi.