Pengawasan Penyaluran BBM Bersubsidi di Sumsel Diperketat
Pengawasan dan distribusi bahan bakar minyak bersubsidi akan diperketat. Tujuannya untuk mencegah terjadinya antrean panjang kendaraan di SPBU dan penyaluran BBM bersubsidi yang tidak tepat sasaran.
Oleh
RHAMA PURNA JATI
·3 menit baca
PALEMBANG, KOMPAS — Menjelang kenaikan harga, pengawasan dan distribusi bahan bakar minyak bersubsidi di Sumatera Selatan akan diperketat. Tujuannya untuk mencegah terjadinya antrean panjang kendaraan di stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) dan penyaluran BBM bersubsidi yang tidak tepat sasaran.
Hal ini disampaikan Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru dalam rapat koordinasi tentang antisipasi terjadinya unjuk rasa menolak kenaikan bahan bakar minyak (BBM) di Palembang, Rabu (31/8/2022). Menurut dia, menjelang penyesuaian harga BBM bersubsidi, tentu akan terjadi gejolak di masyarakat yang perlu diantisipasi. ”Persiapan yang dilakukan adalah sebagai langkah antisipasi untuk jangka pendek dan jangka panjang," ujar Herman.
Beberapa hal yang perlu diperhatikan adalah kemungkinan adanya fenomena belanja berlebihan karena khawatir kehabisan (panic buying) menjelang kenaikan harga yang memicu terjadi antrean panjang di SPBU. ”Panic buying jelang kenaikan harga BBM itu adalah hal biasa. Karena itu, harus diantisipasi secara tepat,” ucapnya.
Karena itu, Herman meminta Pertamina untuk memastikan pasokan BBM termasuk proses penyalurannya, baik sebelum maupun sesudah penyesuaian harga BBM bersubsidi. Tidak hanya itu, pastikan yang mendapatkan BBM bersubsidi adalah mereka yang berhak.
Karena itu, ucap Herman, perlu ada sosialisasi dan edukasi bahwa keuangan negara sedang terbatas sehingga subsidi harus benar-benar tepat sasaran. ”Saat ini adalah momentum yang tepat bagi negara untuk mengubah skema penyaluran subsidi, tidak lagi mengacu ke barang, tetapi ke orang yang berhak,” ujar Herman.
Pengawasan ketat juga perlu diterapkan dalam proses penyaluran bantuan langsung tunai. Hal ini penting karena bantuan tersebut digunakan sebagai bantalan sosial pasca-penyesuaian harga BBM bersubsidi.
Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Selatan Inspektur Jenderal Toni Harmanto mengatakan, pihaknya akan terus mengawasi distribusi BBM untuk memastikan bahwa tidak ada penyelewengan termasuk di antaranya penimbunan. Pihaknya bahkan sudah melakukan tindakan penegakan hukum terhadap kasus penimbunan BBM di Sumsel.
Pemetaan titik rawan penyaluran BBM juga akan terus dipantau secara ketat. Tidak hanya itu, pengamanan untuk unjuk rasa sebelum dan pasca penyesuaian harga BBM juga telah disiapkan.
Antrean panjang
Walau belum terjadi penyesuaian harga, antrean kendaraan yang mengisi BBM bersubsidi masih mengular. Hal ini terjadi beberapa SPBU di Palembang, seperti di SPBU yang berada di kawasan Simpang Polda, R Soekamto, dan Jalan AKBP Cek Agus.
Karsono (44) sudah mengantre selama 20 menit untuk mengisi sepeda motornya. Dia mengisi bahan bakar untuk motornya karena khawatir akan ada kenaikan harga dalam waktu dekat.
Karsono mengatakan, sudah sekitar dua bulan terakhir, dirinya harus mengantre untuk mendapatkan pertalite. Menurut dia, dengan pendapatannya yang hanya Rp 2,4 juta per bulan, mengantre untuk mendapatkan BBM terpaksa dia lakukan.
Area Manager Communication Relation & CSR Pertamina Sumbagsel Tjahyo Nikho Indrawan mengatakan, untuk mengantisipasi adanya lonjakan permintaan sebelum penyesuaian harga, pihaknya sudah menambah jam kerja penyaluran agar distribusi BBM tidak tersendat. ”Penambahan jam kerja penyaluran sudah diterapkan sejak satu bulan terakhir,” ucapnya.
Nikho memastikan untuk pasokan BBM di Sumsel juga tidak bermasalah karena stok aman untuk 15 hari ke depan dan akan terus ditambah sesuai dengan kebutuhan. ”Jadi, mengenai pasokan bahan bakar tidak ada masalah," ucapnya.
Banyaknya kendaraan yang mengantre di SPBU bukan disebabkan oleh pembatasan penyaluran, melainkan adanya perubahan pola pembelian konsumen. ”Ada kecenderungan warga mengisi BBM bersubsidi berkali-kali padahal bahan bakarnya masih cukup,” ucapnya.
Di sisi lain, ada pemilik SPBU yang terlambat memesan BBM sehingga stok di SPBU sempat kosong sehingga terjadilah antrean. ”Karena itu, pengelola SPBU sebaiknya sudah melakukan pemesanan terlebih dahulu sebelum stok BBM benar-benar kosong,” ucapnya.