Jakarta akan membuka program mudik gratis pada 4 April. Diperkirakan 18.760 warga akan mendaftar.
Oleh
FRANSISKUS WISNU WARDHANA DANY
·3 menit baca
JAKARTA, KOMPAS — Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan membuka program mudik gratis ke 19 kabupaten/kota di enam provinsi. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyediakan 259 bus keberangkatan dan 210 bus arus balik ke Jakarta serta 13 truk pengangkut kendaraan bermotor ke wilayah tujuan mudik dan 10 truk untuk arus balik.
Dinas Perhubungan DKI Jakarta akan membuka program mudik gratis untuk Idul Fitri 2024 ini pada 4 April. Sebanyak 18.760 warga diperkirakan akan mendaftarkan diri atau keluarga.
Kota tujuan mudik gratis kali ini ialah Bandar Lampung dan Palembang di Sumatera; Tasikmalaya dan Kuningan di Jawa Barat; Tegal, Pekalongan, Semarang, Kebumen, Cilacap, Purwokerto, Surakarta, Wonogiri, Wonosobo, dan Sragen di Jawa Tengah; dan Yogyakarta; serta Madiun, Kediri, Jombang, dan Malang di Jawa Timur.
Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Syafrin Liputo mengatakan, pihaknya sedang berkomunikasi dengan penyedia jasa transportasi yang akan melayani mudik gratis ke 19 kabupaten/kota tersebut. Diharapkan banyak warga memanfaatkan mudik gratis sehingga mengurangi volume kendaraan pribadi ataupun potensi kecelakaan lalu lintas.
”Ribuan warga akan memanfaatkan program mudik gratis sehingga bisa mengurangi kendaraan pribadi, khususnya pesepeda motor, dan mengurangi kecelakaan lalu lintas. Warga bisa sampai tujuan dengan selamat dan kembali ke Jakarta,” ucap Syafrin, Rabu (13/3/2024).
Tahun lalu Pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga membuka program mudik gratis ke 19 kabupaten/kota di enam provinsi. Sebanyak 24.164 warga memanfaatkan mudik gratis ini. Bahkan, jumlahnya melebihi kuota awal untuk 19.280 orang.
193 juta orang
Kementerian Perhubungan memperkirakan ada pergerakan 193,6 juta orang pada masa Lebaran 2024. Angka ini meningkat dari 123,8 juta orang pada Lebaran 2023.
Perkiraan tersebut berdasarkan survei Badan Kebijakan Transportasi yang bekerja sama dengan Badan Pusat Statistik, Kementerian Komunikasi dan Informatika, serta pakar dan akademisi bidang transportasi.
Hasil survei juga menunjukkan daerah asal perjalanan terbanyak dari Jawa Timur dengan 16,2 persen (31,3 juta orang). Lalu, disusul Jabodetabek 14,7 persen (28,43 juta orang), dan Jawa Tengah 13,5 persen (26,11 juta orang). Adapun daerah tujuan terbanyak ialah Jawa Tengah sebesar 31,8 persen (61,6 juta orang), Jawa Timur 19,4 persen (37,6 juta orang), dan Jawa Barat 16,6 persen (32,1 juta orang).
Masih dari survei yang sama, angkutan yang paling banyak diminati warga untuk mudik ialah kereta api sebesar 20,3 persen (39,32 juta), bus 19,4 persen (37,51 juta), mobil pribadi 18,3 persen (35,42 juta), dan sepeda motor 16,07 persen (31,12 juta). Minat warga ini dipengaruhi faktor berakhirnya pandemi Covid-19, ekonomi keluarga yang membaik, cuti bersama, liburan anak sekolah, peningkatan kualitas dan kuantitas sarana prasarana transportasi, serta kondisi cuaca.
Selain itu, puncak mudik pilihan warga diperkirakan jatuh pada H-2 atau 8 April, yakni saat dimulainya cuti bersama. Potensi pergerakan orang dalam waktu ini mencapai 26,6 juta orang (13,7 persen). Adapun perkiraan puncak arus balik adalah H+3 atau 14 April dengan potensi pergerakan 41 juta orang (21,2 persen).
Angkutan yang paling banyak diminati warga untuk mudik ialah kereta api sebesar 20,3 persen (39,32 juta), bus 19,4 persen (37,51 juta), mobil pribadi 18,3 persen (35,42 juta), dan sepeda motor 16,07 persen (31,12 juta).
Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Selasa (12/3/2024), mengatakan, hasil survei mencatat potensi pergerakan orang saat Lebaran mencapai 71,7 persen dari jumlah penduduk Indonesia. Survei ini menunjukkan adanya peningkatan potensi pergerakan orang. Oleh karena itu, perlu persiapan yang baik dari operasionalisasi ataupun kebijakan pengendalian, pengaturan transportasi, dan penanganan secara komprehensif. Upaya itu dilakukan bersama antarinstansi, kementerian, dan lembaga pusat ataupun daerah, serta swasta.
Kemenhub bakal memberlakukan kebijakan yang efektif untuk mengantisipasi terjadinya lonjakan pemudik serta kepadatan simpul dan ruas jalan melalui pola perjalanan, pola transportasi, dan pola lalu lintas.
”Pengaturan waktu mudik, penyelenggaraan diskon tarif transportasi massal untuk mudik lebih dini, mudik gratis, rekayasa lalu lintas, diskon tarif jalan tol, hingga pengaturan lalu lintas terutama pada daerah yang berisiko terjadi kepadatan luar biasa akan kami lakukan,” kata Budi.