Presiden Singgung Warna Partai Jangan Jadi Identitas Kota
Presiden meminta agar perencanaan kota dibuat terkonsep secara total. Untuk pembangunan jalan, misalnya, pemerintah kota harus sekaligus memastikan ketersediaan trotoar hingga drainase.
Oleh
MAWAR KUSUMA WULAN
·4 menit baca
MAWAR KUSUMA WULAN/KOMPAS
Presiden Joko Widodo meresmikan Pembukaan Musyawarah Nasional Luar Biasa Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi) Tahun 2023 di Kota Bogor, Jawa Barat, Jumat (15/12/2023).
JAKARTA, KOMPAS — Presiden Joko Widodo mendorong agar setiap kota memiliki perencanaan strategi dan gagasan yang besar, detail, serta memperlihatkan keunggulan masing-masing. Pemerintah kota diminta untuk mendesain kota dengan baik bekerja sama dengan ahli arsitektur kota. Presiden Jokowi lantas menyinggung bahwa sebagian kota masih menggunakan warna partai pemenang pemilu ketika mendesain kotanya.
”Saya kadang-kadang kalau masuk ke sebuah kota dari sisi catnya saja saya sudah tahu ini dari partai apa. Masak warna partai masuk ke kota, ya, enggak sambung, kan. Tapi dipaksakan karena pemimpinnya dari partai, saya enggak sebut partai apa,” ujar Presiden ketika meresmikan Pembukaan Musyawarah Nasional Luar Biasa Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi) Tahun 2023 di Kota Bogor, Jawa Barat, Jumat (15/12/2023).
Presiden bahkan menyebut bahwa warna partai politik itu melekat hingga ke cat kantor pemerintahan. ”Dari partai A langsung catnya: ungu. Enggak menyinggung, catnya ungu, waduh enggak sambung. Kantor-kantornya pemkot (pemerintah kota) juga dicat ungu. Ini, apa toh ini. Kalau saya sudah hampir setiap hari, sih, ke daerah, jadi tahu ini dari partai ini wali kotanya ini dari partai ini, termasuk baju yang kita pakai sekarang ini,” tambah Presiden diiringi tawa hadirin.
Di acara Munaslub Apeksi ini, Presiden Jokowi dan para wali kota yang hadir pun mengenakan seragam batik warna dominan biru yang lekat dengan warna Partai Amanat Nasional (PAN). Adapun Wali Kota Bogor Bima Arya Sugiarto yang juga Ketua Dewan Pengurus Apeksi periode 2021-2024 merupakan kader PAN.
MAWAR KUSUMA WULAN/KOMPAS
Presiden Joko Widodo meresmikan Pembukaan Musyawarah Nasional Luar Biasa Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi) Tahun 2023 di Kota Bogor, Jawa Barat, Jumat (15/12/2023). Calon wakil presiden yang juga Wali Kota Surakarta, Gibran Rakabuming Raka, tidak hadir di gelaran tersebut.
Hanya beberapa wali kota yang memilih hadir tanpa memakai seragam biru, di antaranya Wali Kota Medan Muhammad Bobby Afif Nasution yang adalah menantu Presiden Jokowi. Pada gelaran tersebut, Wali Kota Surakarta Gibran Rakabuming Raka yang juga calon wakil presiden dan putra Presiden Jokowi tidak hadir. Bima Arya menyebut ada tujuh wali kota yang pamit karena ada kegiatan yang mendesak.
Presiden juga meminta agar perencanaan kota dibuat terkonsep secara total.
”Jadi kembali lagi ke kota. Ke depan, memang harus betul-betul gagasan-gagasan besarnya kita rencanakan. Kita desain sehingga kita memiliki kota-kota dengan kekuatan-kekuatannya dengan keunggulan-keunggulannya sendiri-sendiri, tidak sama semuanya. Sebab, banyak sekali produk unggulan dari setiap kota itu yang membuat kota itu terkenal,” kata Presiden.
Presiden juga meminta agar perencanaan kota dibuat terkonsep secara total. Untuk pembangunan jalan, misalnya, pemerintah kota harus sekaligus memastikan ketersediaan trotoar hingga drainase. ”Untuk trotoarnya tidak dikerjakan sehingga didahului oleh pedagang kaki lima. Baru bingung kita kalau sudah ada berbondong-bondong warung di pinggir-pinggir jalan itu. Kalau trotoarnya dibuat, drainasenya juga disiapkan, secara satu paket,” tambahnya.
MAWAR KUSUMA WULAN/KOMPAS
Presiden Joko Widodo meresmikan Pembukaan Musyawarah Nasional Luar Biasa Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi) Tahun 2023 di Kota Bogor, Jawa Barat, Jumat (15/12/2023).
Desain perencanaan kota menjadi penting karena pertumbuhan kota sangat pesat. Pada tahun 1900-an, populasi kota hanya 10 persen, kemudian menjadi 50 persen dari total penduduk dunia pada 2000-an. Pada 2050, populasi penduduk kota diperkirakan sudah 70 persen dari populasi yang ada. Di Indonesia, populasi kota sudah 49,7 persen pada tahun 2010 dan 56,7 persen pada tahun 2020. Jumlah penduduk kota diperkirakan sudah mencapai 70 persen pada 2045-2050.
Menurut Presiden, semua kota harus memiliki rencana besar. Saat ini, kota-kota di Indonesia belum spesifik memiliki kekuatan dan diferensiasi dibandingkan kota-kota lainnya. ”Oleh karena itu, saya titip yang pertama, desain arsitektur kota itu semua kota harus memiliki, tetapi lebih detail lagi, harus ada detail engineering-nya sehingga jelas kota ini nanti 2050 akan menjadi kota apa,” tambahnya.
Desain arsitektur kota ini juga harus dilakukan secara berkelanjutan sehingga tidak ganti program setiap ganti kepemimpinan. ”Tidak gonta-ganti program, gonta-ganti acara, kayak pompa bensin kita nanti. Dari 0 terus dari 0 dari TK sudah sampai SMA balik lagi ke TK, sudah sampai SMP kembali lagi ke SD, karena kita tidak memiliki perencanaan kota yang detail, detail,” ucap Presiden.
MAWAR KUSUMA WULAN/KOMPAS
Wali Kota Bogor Bima Arya yang juga Ketua Dewan Pengurus Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi) periode 2021-2024 memberikan sambutan dalam acara Pembukaan Musyawarah Nasional Luar Biasa Apeksi Tahun 2023 di Kota Bogor, Jawa Barat, Jumat (15/12/2023).
Dalam sambutannya, Bima Arya mengatakan, pada 17 Januari 2023 Presiden Jokowi juga telah memberikan arahan kepada para wali kota bahwa kota di Indonesia harus punya keunggulan berbeda. ”Apabila 21 aglomerasi Indonesia, semua bergerak sinkron, akselerasi dinamis antara pusat dan daerah. Indonesia emas bukan angan-angan,” ujar Bima Arya.
Persoalan otonomi menjadi tantangan tersendiri agar program tetap bisa konsisten.
Bima menyebut persoalan otonomi menjadi tantangan tersendiri agar program tetap bisa konsisten. Untuk menopang konsistensi ini, Bima juga berharap agar berbagai kebijakan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah diwujudkan dengan meningkatkan transfer dana pusat ke daerah. Hal ini seiring dengan penguatan potensi dan otonomi lokal. Saat ini, transfer pemerintah pusat ke kementerian/lembaga mencapai Rp 2.200 triliun, sementara transfer ke daerah sekitar Rp 800 triliun.
Bima juga mengatakan bahwa tidak mudah menjalankan tanggung jawab sebagai kepala daerah di masa kontestasi politik jelang Pemilu 2024. ”Akan berjuang sampai akhir masa batas pengabdian kami. Bukan saja transisi secara kepemimpinan, tetapi transisi secara perencanaan. Kita ingin memastikan perencanaan di tingkat kota, di tingkat provinsi, dan tingkat pemerintah pusat nyambung sinkron dan selaras,” tambahnya.
