Data 98.258 Penerima Bansos Pendidikan di Jakarta Dinilai Tidak Layak

Sebanyak 98.258 penerima KJP Plus dan KJMU tidak layak jadi penerima, antara lain karena datanya kosong, tak sesuai alamat, punya mobil, memiliki NJOP di atas Rp 1 miliar, dan merupakan anggota keluarga PNS/TNI/Polri.

KOMPAS/RADITYA HELABUMI

Para orangtua penerima Kartu Jakarta Pintar (KJP) bergiliran mengurus buku rekening dan kartu ATM Bank DKI melalui layanan khusus Bank DKI untuk peserta program KJP di kawasan Matraman, Jakarta Timur, Senin (23/11/2020).

JAKARTA, KOMPAS — Dinas Pendidikan DKI Jakarta menemukan 98.258 penerima bantuan sosial pendidikan di DKI Jakarta tidak layak sebagai penerima karena sejumlah faktor. Hasil pemutakhiran data diharapkan membuat bantuan pendidikan lebih tepat sasaran.

Pemutakhiran data tersebut mengacu pada Surat Edaran Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penggunaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan Data non-DTKS dalam pemberian Bantuan Sosial Kepada Masyarakat. Secara keseluruhan, Dinas Pendidikan DKI Jakarta memutakhirkan data 787.127 penerima bantuan sosial pendidikan dalam program Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus dan Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU) tahap pertama tahun 2023 (Januari-Juni) yang menggunakan sumber data tunggal, yaitu DTKS kategori layak.

Penerima KJP Plus tahap pertama tahun 2023 bersumber dari data DTKS per Februari dan November 2022 yang mencapai 662.194 orang. Mereka berusia 6-21 tahun. Berdasarkan hasil uji kelayakan dan verifikasi, 75.497 penerima di antaranya dinilai tidak layak, yakni karena 36 data di antaranya kosong (blank), 22.024 alamat tidak ditemukan, 1.219 anggota keluarga pegawai negeri sipil (PNS) atau TNI/Polri, 21.462 memiliki mobil, 1.244 memiliki obyek pajak dengan nilai jual (NJOP) di atas Rp 1 miliar, 16.371 mampu, 406 meninggal dunia, 11.867 pindah ke luar DKI Jakarta, 862 tidak padan dengan data Kementerian Dalam Negeri, dan 6 tidak dilakukan musyawarah kelurahan.

”Sesuai keputusan gubernur, penerima KJP Plus dan KJMU tahap pertama merupakan peserta didik atau mahasiswa yang terdaftar dalam DTKS layak. Kami terus uji kelayakan dan verifikasi ulang agar bansos tepat sasaran,” kata Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta Purwosusilo, Kamis (12/10/2023).

KOMPAS/RADITYA HELABUMI

Para orangtua penerima Kartu Jakarta Pintar (KJP) mengurus buku rekening dan kartu ATM Bank DKI melalui layanan khusus Bank DKI untuk peserta program KJP di kawasan Matraman, Jakarta Timur, Senin (23/11/2020).

Baca juga: Jutaan Penerima Bansos Tidak Tepat Sasaran, Pemprov DKI Lakukan Verifikasi Data

Pemutakhiran data tersebut dilakukan melalui proses pemadaman dengan data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil DKI Jakarta, Badan Pendapatan Daerah Jakarta, serta diputuskan dalam musyawarah kelurahan.

Kemudian, tercatat 108.018 penerima KJP Plus lanjutan yang belum terdaftar dalam DTKS. Setelah uji kelayakan dan verifikasi, didapati 20.198 penerima tidak layak lantaran 6.484 alamat tidak ditemukan, 659 anggota keluarga PNS/TNI/Polri, 1.721 memiliki mobil, 85 memiliki NJOP di atas Rp 1 miliar, 2.174 dinilai tidak miskin oleh warga setempat, 22 sumber air minum menggunakan kemasan bermerek, 27 meninggal dunia, 7.005 pindah (tidak diketahui alamatnya), 1.675 pindah ke luar DKI Jakarta, dan lain-lain 346.

Sementara data KJMU tahap pertama tahun 2023, bersumber dari data DTKS per Februari dan November 2022 serta Januari 2023, tercatat 15.883 peneriman berusia 18-30 tahun. Berdasarkan hasil uji kelayakan dan verifikasi terdapat 2.337 penerima tidak layak karena 450 alamat tidak ditemukan, 59 anggota keluarga PNS/TNI/Polri, 657 mampu, 607 memiliki mobil, 65 punya NJOP di atas Rp 1 miliar, 3 meninggal dunia, 386 pindah ke luar DKI Jakarta, 109 NIK tidak ditemukan, dan lain-lain 6.

KOMPAS/TOTOK WIJAYANTO

Warga antre untuk mendapatkan pangan bersubsidi dengan Kartu Jakarta Pintar (KJP) di Pasar Induk Beras Cipinang, Jakarta, Senin (9/10/2023). Di tengah harga bahan pangan yang tengah bergejolak, keberadaan KJP ini sangat membantu warga Jakarta.

Baca juga: Bansos Tidak Tepat Sasaran, Negara Merugi Ratusan Miliar Rupiah Per Bulan

Untuk penerima KJMU lanjutan yang belum terdaftar dalam DTKS tercatat 1.032. Dari uji kelayakan dan verifikasi terdata 226 penerima tidak layak.

Terkait pemutakhiran data itu, warga dapat mengecek status bansos pendidikannya melalui laman kjp.jakarta.go.id, kemudian pilih menu periksa status KJP atau periksa status KJMU.

Sinkronisasi

Terkait dengan bansos pendidikan, Komisi E DPRD DKI Jakarta menyatakan masih menerima banyak keluhan warga, antara lain karena tidak mendapat bantuan karena tercatat memiliki mobil, dianggap tak lagi berdomisili di Jakarta, dan lainnya. Sinkronisasi data DTKS dengan instansi terkait sangat penting guna meminimalkan salah sasaran.

Ada 18.000 anak yang terverifikasi tidak mendapat KJP karena punya mobil. Setelah dicek, ternyata data Badan Pendapatan Daerah Jakarta belum sinkron dengan data Samsat.

Anggota Komisi E DPRD DKI Jakarta Idris Ahmad menyebut, ada 18.000 anak yang terverifikasi tidak mendapat KJP karena punya mobil. Setelah dicek, ternyata data Badan Pendapatan Daerah Jakarta belum sinkron dengan data Samsat. Alhasil, data yang sudah dikoreksi ke Samsat belum terkoreksi di Badan Pendapatan Daerah Jakarta.

Senada dengan hal itu, Ketua Komisi E DPRD DKI Jakarta Iman Satria menyatakan, pemutakhiran data diperlukan agar bantuan tepat sasaran dan jangan sampai menggugurkan mereka yang sebenarnya berhak menerima bansos. Oleh karena itu, sinkronisasi data harus menyeluruh antarinstansi.