Kemacetan Turun Meski Baru 5 Persen ASN Bekerja dari Rumah

WFH di DKI Jakarta baru dilaksanakan oleh 5 persen ASN DKI dan pemerintah pusat. Namun, kemacetan dalam dua hari ini turun 1,67 persen. PJ Gubernur akan mengundang pihak swasta untuk membahas WFH.

KOMPAS/FAKHRI FADLURROHMAN

Aparatur sipil negara (ASN) melayani warga di Badan Kepegawaian Daerah (BKD) di kompleks Balai Kota DKI Jakarta, Senin (21/8/2023). Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menerapkan kebijakan bekerja dari rumah (work from home/WFH) untuk 50 persen ASN. Penerapan kebijakan ini berkaitan dengan penyelenggaraan Konferensi Tingkat Tinggi ASEAN 2023 serta untuk menurunkan tingkat pencemaran udara di DKI Jakarta. Penerapan ini tertuang dalam Surat Edaran (SE) Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 34 Tahun 2023 tentang Pelaksanaan Tugas Kedinasan dari Rumah atau Work From Home. Kebijakan 50 persen ASN bekerja dari rumah ini berlangsung dari 21 Agustus hingga 21 Oktober 2023.

JAKARTA, KOMPAS — Untuk merespons polusi udara, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengatur ASN DKI Jakarta untuk bekerja dari rumah atau work from home. Di hari kedua WFH, kemacetan turun dan dinilai efektif untuk dilanjutkan. Pemprov DKI meminta pihak swasta juga mengikuti imbauan sesuai kemampuan dan aktivitas untuk mengurangi polusi udara dan kemacetan.

Penjabat (PJ) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (23/8/2023), mengatakan, untuk merespons polusi udara dan kemacetan, ASN DKI sudah melakukan WFH. Namun, populasi pegawai yang WFH masih kecil dibandingkan total pergerakan di Jakarta per hari. Itu membuat jalanan di Jakarta masih macet.

”Jangan salahkan pemda. Pemda ini hanya 25.000 orang, sementara pergerakan manusia di Jakarta itu 25 juta per hari. Harapan saya, semua bisa ikut, tetapi tidak mengurangi pertumbuhan ekonomi, mengurangi kemacetan, mengurangi polusi,” kata Heru Budi.

Baca juga: ASN pemprov DKI Jakarta Mulai Jalani WFH

Dalam paparan mengenai kesiapan DKI Jakarta sebagai tuan rumah KTT ASEAN di Balai Kota DKI Jakarta, Heru Budi mengatakan, untuk kebijakan WFH itu, sebelum 21 Agustus 2023, ia sudah menyampaikan supaya pihak swasta menyesuaikan dengan kondisi, kemampuan, dan aktivitas masing-masing.

Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Syafrin Liputo dalam acara tersebut mengatakan, data dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan dan RB) disebutkan, total pegawai yang melakukan WFH, baik ASN DKI Jakarta maupun ASN pemerintah pusat, itu 5 persen.

Dengan persentase sebanyak itu, kata Syafrin, untuk penerapan WFH di DKI Jakarta tentu dampaknya tidak seperti saat penerapan WFH saat pandemi Covid-19. WFH ketika pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) diatur pelaku kegiatan nonesensial 100 persen WFH, sedangkan yang esensial ada enam bidang dan melakukan WFH 50 persen.

”Saat itu penurunan volume lalu lintas sampai dengan 67 persen,” kata Syafrin.

KOMPAS/FAKHRI FADLURROHMAN

Seorang aparatur sipil negara (ASN) mengikuti rapat melalui zoom di Badan Kepegawaian Daerah (BKD) di kompleks Balai Kota DKI Jakarta, Senin (21/8/2023). Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menerapkan kebijakan bekerja dari rumah (work from home/WFH) untuk 50 persen ASN. Penerapan ini tertuang dalam Surat Edaran (SE) Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 34 Tahun 2023 tentang Pelaksanaan Tugas Kedinasan dari Rumah atau Work From Home. Kebijakan 50 persen ASN bekerja dari rumah ini berlangsung dari 21 Agustus hingga 21 Oktober 2023.

Untuk WFH kali ini, dari hasil evaluasi Dishub DKI Jakarta, pada volume lalu lintas pada WFH hari pertama 21 Agustus 2023 dengan volume lalu lintas 14 Agustus, ada peningkatan 1,34 persen. Jumlah kendaraan di jalanan 6.862.643 unit pada 14 Agustus, sementara pada 21 Agustus 6.954.805 unit atau bertambah 92.162 unit.

”Peningkatan traffic tersebut karena ada kegiatan di Masjid Istiqlal. Ini mendorong orang melakukan perjalanan ke Istiqlal sehingga ada penambahan traffic,” ujarnya.

Di hari kedua WFH pada 22 Agustus, jelas Syafrin, volume lalu lintas turun 4,69 persen atau berkurang 321.787 kendaraan dibandingkan volume lalu lintas pada 15 Agustus. Secara rata-rata, volume lalu lintas 21-22 Agustus 2023 dibandingkan dengan 14-15 Agustus turun 1,67 persen.

”Artinya, untuk pelaksanaan WFH ini cukup efektif ditinjau dari pengurangan traffic pada 49 titik yang kami pantau,” kata Syafrin.

Baca juga: Kabut di Langit Jakarta pada Hari Kedua WFH bagi Separuh ASN Pemprov DKI Jakarta

Heru Budi menambahkan, untuk kebijakan WFH tersebut, ia juga akan mengundang Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) juga Kadin serta asosiasi pengusaha lainnya. Ia akan menyampaikan poin-poin terkait WFH kepada pihak swasta.

Ia juga mengatakan, Pemprov DKI Jakarta tidak memberikan insentif apa pun bagi mereka yang mau melakukan WFH. ”Bagi yang mau WFH tidak ada insentif. Ini merupakan panggilan NRKI. Ini panggilan negara, pengorbanan. Yang mau mengorbankan diri demi NKRI kita apresiasi,” ucapnya.