Warga Sulit Dapatkan Paket Sembako Murah KJP, Program Dievaluasi
Sejumlah warga di Rusun Marunda, Jakarta Utara, mengaku sulit untuk mendapatkan paket sembako murah melalui program KJP. Padahal, program ini penting untuk membantu peningkatan gizi bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
Oleh
Raynard Kristian Bonanio Pardede
·4 menit baca
JAKARTA, KOMPAS – Sejumlah warga di Jakarta kesulitan mendapatkan bantuan paket sembako murah melalui program Kartu Jakarta Pintar Plus. DPRD DKI Jakarta meminta pemerintah mengevaluasi 183 lokasi pendistribusian paket sembako murah. Program KJP Plus ini menjadi upaya mengentaskan warga dari permasalahan gizi dan tengkes di Ibu Kota.
Kesulitan itu seperti dialami RR (50), warga Blok A4 Rumah Susun (Rusun) Marunda, Jakarta Utara, Sabtu (22/7/2023). Dalam sebulan terakhir, RR dan warga lainnya kesulitan mendapatkan sembako murah yang biasa dijual di salah satu kios milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta di sana. Setiap kali mengantre untuk membeli sembako, ia tidak pernah mendapat bagian karena adanya pembatasan kuota.
Dalam beberapa kesempatan, RR dan warga lainnya sampai harus mengantre dari pukul 04.00. Akan tetapi, beberapa dari mereka tetap tidak mendapatkan bagian. Warga dijanjikan akan mendapatkan bagian pada Senin (24/7/2023) karena pembagian akan dilakukan dengan menggunakan sistem kupon, bukan lagi antrean.
Meski demikian, hingga kini RR belum mendapatkan kupon yang dijanjikan tersebut. Dari pantauan di kios sembako murah di sekitar Rusun Marunda, pukul 14.00, RR dan enam wanita masih setia menunggu pengelola untuk memberikan kupon tersebut. Warga akhirnya membubarkan diri karena tidak kunjung mendapatkan kejelasan.
Adapun pembayaran untuk mendapat sembako murah ini menggunakan saldo dari Kartu Jakarta Pintar Plus (KJP Plus). Harga satu paket sembako berisi beras, daging, telur, dan ikan tersebut dihargai Rp 126.000 per paket. Harga itu jauh lebih murah dari harga normal Rp 412.107 per paket.
”Warga Rusun Marunda sangat bergantung dengan sembako murah ini. Sebelumnya tidak sampai seperti ini. Antre dari subuh tetap tidak kebagian. Semoga ada perbaikan lah supaya adil pembagiannya,” ujarnya.
Nabilah Aprilianti (40), warga Blok B11 Rusun Marunda, mengungkapkan hal senada. Ia harus mengantre cukup lama sampai bisa mendapatkan sembako murah tersebut. Bahkan, setelah mendapatkan sembako murah itu, paket yang ia dapatkan tidak lengkap. Dalam paket tersebut hanya tersedia daging, ikan, dan telur. Tidak ada beras di dalamnya.
Beruntung bagi Nabilah, beberapa waktu lalu, saudaranya mengirimkan beberapa kilogram beras untuknya ia konsumsi bersama keluarga. Bila tidak ada kiriman beras dari saudaranya, ia terpaksa membeli beras dengan harga normal, yang membuat penggunaan saldo KJP miliknya tidak optimal. ”Kalo sembako murah, proporsi saldo KJP untuk kebutuhan sekolah anak-anak bisa lebih banyak lagi. Warga di sini bergantung dengan sembako murah karena penghasilan sehari-hari tidak besar,” ujarnya.
Sudah hampir sebulan ini paket sembako murah sulit. Antre sejak pukul 04.00 subuh tetap tidak kebagian.
Dalam rapat bersama Dinas Ketahanan Pangan Kelautan Pertanian (KPKP) beberapa waktu lalu, anggota Komisi C DPRD Provinsi DKI Jakarta Andyka meminta Dinas KPKP mengevaluasi program ini karena masih ada warga yang kesulitan mengakses sembako murah. Evaluasi penting dilakukan karena program ini merupakan upaya peningkatan gizi masyarakat berpenghasilan rendah untuk menurunkan angka kasus tengkes (stunting) di Provinsi DKI Jakarta.
Tidak hanya itu, bila tidak ada evaluasi, anggaran yang dimaksudkan untuk membantu masyarakat menjadi tidak tepat sasaran. Apalagi, saat ini banyak ditemukan penyalahgunaan dana bantuan yang disalurkan melalui program KJP.
”Di Rusun Marunda antreannya panjang. Mereka mau beli paket semako murah barangnya tidak ada, padahal uangnya ada. Lalu uangnya digunakan untuk hal-hal yang tidak substantif, tidak berhubungan dengan upaya peningkatan gizi mereka. Harus ada evaluasi mengenai program ini,” tuturnya.
Kepala Dinas KPKP DKI Jakarta Suharini Eliawati mengatakan, pihaknya akan mengevaluasi semua titik lokasi pendistribusian, untuk memastikan paket sembako marah dapat dinikmati semua warga yang membutuhkan. ”Kami akan memperbaiki sistem distribusi dan manajemen stok di internal kami. Bila masih ada permasalahan di lapangan, ada masyarakat yang tidak bisa membeli, kami akan benahi agar masyarakat bisa langsung membeli,” ujarnya.
Sementara itu, Direktur Utama Perumda Dharma Jaya Raditya Endra Budiman mengatakan, harga ayam yang sedang tinggi membuat stok untuk pangan tersebut sulit untuk dipenuhi. Namun, pihaknya terus mencari sumber alternatif pemenuhan kebutuhan pangan dari tempat lain, agar mendapatkan harga yang lebih murah.
Dalam pelaksanaan program sembako murah ini, Pemprov DKI Jakarta menyediakan 183 titik pendistribusian. Rinciannya, 89 titik dikelola Perumda Pasar Jaya, 5 titik di Perumda Dharma Jaya, 1 titik di PT Food Station Tjipinang Jaya, dan 88 titik di Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA) yang tersebar di wilayah Jakarta.
Untuk sasaran program, tercatat 916.936 warga menjadi penerima manfaat program sembako murah ini, yang terdiri dari 664.936 penerima KJP Plus, 16.845 guru honorer, dan 92.475 penerima Kartu Lansia Jakarta, serta 12.893 penerima Kartu Penyandang Disabilitas Jakarta. Selain itu, program ini juga menyasar 6.777 penerima Kartu Anak Jakarta, 47.195 penerima Kartu Peserta Jamsostek, 17.834 penghuni rusun, 15.215 kader Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga, dan 42.766 Penyedia Jasa Lainnya Perseorangan.
”Ada beberapa item yang sedang langka. Harga ayam sedang tinggi, kami sedang mencari sumber yang lebih murah, agar bisa mencukupi stok,” kata Suharini.