21 Tahun Ditutup, Kini Pejalan Kaki Dapat Melintasi Trotoar di Depan Kedubes AS
Ini menjadi pembelajaran agar pemerintah dan pemilik kawasan atau bangunan agar mengutamakan kepentingan publik, selain keamanan lokasi.
Oleh
ERIKA KURNIA
·3 menit baca
JAKARTA, KOMPAS — Pemerintah Provinsi DKI Jakarta membongkar penghalang trotoar di depan kantor Kedutaan Besar Amerika Serikat, Jalan Medan Merdeka Selatan, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat. Fungsi trotoar untuk pejalan kaki akhirnya dipulihkan setelah 21 tahun ditutup dengan alasan keamanan kantor perwakilan AS tersebut.
Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta membuka trotoar itu pada Jumat (9/6/2023) pukul 22.00. Petugas Dinas Bina Marga, dibantu Dinas Perhubungan dan Satuan Polisi Pamong Praja DKI Jakarta, memindahkan cone dan movable concrete barrier (MCB) yang menutupi akses pejalan kaki ke trotoar. Kegiatan tersebut disaksikan oleh jajaran Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI dan Kedutaan Besar (Kedubes) Amerika Serikat (AS).
Pantauan Kompas, Minggu (11/6/2023), trotoar sepanjang beberapa puluh meter itu bisa diakses pejalan kaki, baik dari arah Tugu Tani atau Jalan M I Ridwan Rais maupun arah kantor Gubernur DKI Jakarta. Sejumlah petugas Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Provinsi DKI Jakarta terlihat sedang menata taman di sekitar trotoar.
Kondisi trotoar di depan kantor Kedubes AS itu berbeda dengan trotoar yang terbangun di sekitarnya. Ketinggiannya lebih rendah dan tidak memiliki guiding block untuk membantu pejalan kaki yang tunanetra.
Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono, saat meninjau kondisi trotoar itu tadi pagi, menginstruksikan pembersihan dan penataan di sekitar trotoar, termasuk menata kabel PLN. ”Pagi ini saya mengecek apa yang masih kurang. Contohnya, kita akan bersihkan, di sana ada pohon yang memang sudah ada, tapi kita rapikan. Artinya, kita perbaiki juga wilayah ini,” katanya.
Perbaikan itu diharapkan membuat pejalan kaki nyaman setelah fungsinya dikembalikan ke publik. Ia pun mengapresiasi sinergi Kemlu RI dan Kedubes AS dengan Pemprov DKI Jakarta.
Seorang juru bicara Kedubes AS mengatakan kepada Kompas, trotoar di depan kantor mereka tercatat ditutup pertama kali pada tahun 2002 karena alasan keamanan. Artinya, kebijakan penutupan sudah berlangsung hampir 21 tahun.
”Ditutup sesaat setelah peristiwa Bom Bali,” ujarnya.
Dibukanya kembali trotoar itu diharapkan mendukung aksesibilitas, keamanan, dan kelayakan bagi pejalan kaki yang penting bagi kota besar seperti Jakarta. ”Kami menghargai warga yang terlibat untuk mengangkat masalah ini dan berterima kasih kepada mitra kami di Indonesia untuk meningkatkan akses trotoar di depan Kedubes AS,” ujarnya.
Apresiasi
Wati (40), warga Jakarta Timur yang melewati trotoar di depan Kedubes AS untuk menuju Perpustakaan Nasional bersama keluarganya, mengaku senang pejalan kaki sepertinya punya akses yang aman. ”Dulu waktu saya jalan kaki lewat sini di 2019 harus melipir ke jalan. Sudah begitu (petugas) satpamnya galak,” ujarnya.
Apresiasi ini juga disampaikan Ketua Koalisi Pejalan Kaki Alfred Sitorus. Selama ini masyarakat sipil mengingatkan pemangku kewenangan terkait agar mau membuka akses trotoar tersebut sejak masa kepemimpinan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo. Namun, permintaan lewat diskusi itu sulit mendapat titik temu karena alasan keamanan.
”Penutupan trotoar itu dilakukan karena ada regulasi terkait security (keamanan), seperti faktor demonstrasi yang intensitasnya tinggi, makanya diminta keamanan ekstra. Tapi, dari proses panjang ini, ruang publik kembali dibuka. Publik pun bisa ikut kasih kepercayaan, jadi kalau dibuka toh aman-aman saja. Sekuriti yang berjaga juga tidak harus bermuka sangar, boleh tegas, tetapi humanis,” tuturnya saat dihubungi.
Kebijakan untuk mengutamakan kepentingan publik ini, menurut dia, bisa jadi pembelajaran bagi lokasi-lokasi lain yang masih menutup akses trotoar. ”Dari proses itu, pejalan kaki di depan Kedubes AS sudah merdeka. Tetapi, belum di lokasi lain. Ini jadi satu best practice untuk melakukan hal sama di jalan lain yang diblokir atau diberi barrier,” lanjutnya.
Tahun ini, Koalisi Pejalan Kaki mencatat ada 10 titik trotoar yang masih dihalangi kebijakan pengamanan sehingga perlu difungsikan kembali, di antaranya di kawasan sekitar Taman Suropati, Menteng, dan Kuningan.