Inflasi Jakarta pada Mei 2023 sebesar 3,52 persen. DKI Jakarta dinilai berhasil mengendalikan inflasi sehingga dalam empat tahun terakhir level inflasi ada di bawah 5 persen.
Oleh
HELENA FRANSISCA NABABAN
·3 menit baca
JAKARTA, KOMPAS — Badan Pusat Statistik DKI Jakarta mencatat sepanjang Mei 2023 inflasi Jakarta tahun ke tahun atau year on year terpantau turun. Inflasi Mei 2023 tercatat 3,52 persen berkat upaya pengendalian inflasi dari Tim Pengendalian Inflasi Daerah di mana terjadi koreksi harga pasca-Lebaran dan melimpahnya barang dan jasa.
Ketua Tim Statistik Distributi BPD DKI Jakarta Feri Prasetyo Nugroho, Senin (5/6/2023), menjelaskan, inflasi tahunan Jakarta tercatat 3,52 persen, turun 0,17 persen poin dibandingkan bulan sebelumnya. Komoditas yang berandil tinggi dan menjadi pemicu utama inflasi adalah bensin 0,781 persen, kontrak rumah 0,310 persen, dan beras 0,208 persen.
Melihat pergerakan inflasi Jakarta selama empat tahun terakhir sejak awal masa pandemi Covid-19 hingga perang Rusia-Ukraina, inflasi Jakarta fluktuatif di bawah 5 persen.
”Memasuki 2022, pelonggaran pembatasan kegiatan masyarakat mendorong permintaan barang dan jasa meningkat sehingga harga-harga bergejolak naik,” kata Feri.
Di samping itu, pada masa pecahnya perang Rusia-Ukraina, tekanan inflasi global turut mengakselerasi naiknya tingkat inflasi. Inflasi tercatat 4,61 persen pada September 2022, tertinggi dalam empat tahun terakhir.
Pada 2023, inflasi sedikit menurun, menyusul berbagai upaya pengendalian inflasi. Inflasi tercatat 3,83 persen pada Januari 2023, kemudian naik menjadi 4,07 persen pada Februari 2023. Angka tersebut kembali turun dalam tiga bulan berikutnya menjadi 3,52 persen pada Mei 2023.
M Rizal Taufikurahman, Kepala Pusat Ekonomi Makro dan Finance, Institute for Development of Economics and Finance (Indef) menilai inflasi yang terjaga di bawah 5 persen menunjukkan manajemen tim pengendalian inflasi daerah (TPID) DKI Jakarta sangat baik dalam mengendalikan inflasi, baik harga maupun stok bahan pokok. Apalagi, dari 90 kota yang dipotret BPS, Jakarta ada di posisi ke-70 dan di Jabodetabek, Jakarta ada di posisi terendah kedua setelah Tangerang.
”Artinya DKI Jakarta yang adalah center of city atau pusatnya di Jabodetabek bisa menjaga tingkat inflasi,” kata Rizal.
Ia menilai, dengan level inflasi yang terjaga di bawah 5 persen, DKI Jakarta sudah belajar dari pola-pola rantai pasokan sebelumnya. ”Jadi musimnya kapan, misalnya lagi naik harga pangan di mana kapan kemudian kebijakannya stoknya banyak bahkan ketersediannya juga dipersiapkan,” katanya.
Seperti diketahui, sebagai provinsi yang bukan sentra produksi pangan, DKI Jakarta memiliki sejumlah BUMD pangan, seperti Food Station, Dharma Jaya, dan juga Pasar Jaya. BUMD pangan itu bertugas memastikan ketersediaan dan stok pangan sejumlah komoditas di DKI Jakarta. TPID DKI Jakarta terdiri dari BUMD pangan tersebut juga Bank Indonesia DKI Jakarta serta Pemprov DKI Jakarta.
”TPID ini kan selain BUMD itu, juga ada BI dan Pemprov DKI, saya kira pengambil kebijakannya sangat baik, bisa jadi koordinasinya sangat baik, termasuk dengan Bank Indonesia, karena BI juga punya peran strategis dalam pengendalian inflasi daerah di DKI Jakarta selama ini,” kata Rizal lebih lanjut.
Dalam penjagaan stok, Pemprov DKI Jakarta menyuntikkan pendanaan melalui penyertaan modal daerah (PMD). Di lapangan, BUMD tersebut yang bermitra dengan provinsi sentra produksi pangan.
Menurut Rizal, penandatanganan kerja sama kemitraan antarpemprov sudah berjalan baik. Namun ada baiknya juga kerja sama itu diperkuat dengan bantuan pembinaan untuk petani-petani juga berbagai insentif di sentra pangan oleh DKI Jakarta.
”Mereka bisa diberikan berbagai insentif. Katakan untuk sentra produksi yang jadi partner DKI Jakarta dalam rangka pengendalian inflasi daerah di DKI Jakarta,” kata Rizal.
Namun ke depan, lanjut Rizal, ada baiknya DKI Jakarta jangan hanya berhenti pada pengendalian inflasi. Sebagai provinsi bukan sentra produksi pangan, DKI Jakarta harus punya sistem pangan yang modern, yang mencakup hulu ke hilir.
”Itu betul-betul harus terdeteksi oleh sistem platform digital,” katanya.