Sistem Daring Gantikan Operasi Jaring Perantau di Tangerang Selatan

KOMPAS/TOTOK WIJAYANTO

Warga antre untuk membuat KTP elektronik di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil), Serpong Utara, Tangerang Selatan, Sabtu (16/3/2019).

TANGERANG SELATAN, KOMPAS — Tidak ada operasi yustisi ataupun pendataan dari pintu ke pintu bagi perantau di Kota Tangerang Selatan, Banten. Sebagai gantinya, diberlakukan pendataan melalui layanan daring sistem pendaftaran penduduk non-permanen milik Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang Selatan.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang Selatan memperkirakan kedatangan setidaknya 4.000 perantau pasca-Lebaran. Jumlah tersebut meningkat dari tahun 2022 yang mencapai 3.421 orang.

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang Selatan Dedi Budiawan menuturkan tidak ada lagi operasi yustisi karena aturan kejaksaan tak menghendaki adanya tindak pidana ringan. Pendataan dari pintu ke pintu oleh petugas juga tak berlaku karena tidak efektif.

”Pendataan dari pintu ke pintu tidak efektif dan butuh anggaran besar untuk honor tim. Solusinya dibuat sistem pendaftaran penduduk non-permanen,” tutur Dedi, Kamis (27/4/2023).

Tidak adanya operasi yustisi dan pendataan dari pintu ke pintu ini telah diteruskan kepada camat dan lurah. Mereka juga diminta meneruskan informasi sistem pendaftaran penduduk non-permanen kepada warga.

Adanya sistem pendaftaran penduduk non-permanen pun tak lepas dari masih banyak penduduk yang tidak melapor atau mendaftarkan keberadaannya di Kota Tangerang Selatan. Mereka juga enggan beralih kependudukan selama bertahun-tahun, termasuk adanya kepemilikan kartu tanda penduduk ganda.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang Selatan mencatat ada 1,36 juta penduduk pada tahun 2022. Saat yang sama terdata 29.883 penduduk pindah datang dan 25.469 pindah keluar.

Mereka yang pindah datang ini menjadi warga Kota Tangerang Selatan. Sebaliknya mereka yang pindah keluar menjadi warga daerah lain.

”Kami perkirakan 300.000 pendatang yang sudah menetap, tetapi belum mau mengubah kartu tanda penduduk atau alamatnya,” ucap Dedi.

KOMPAS/PRIYOMBODO

Petugas pemuktahiran data pemilih atau pantarlih menempelkan stiker bukti pencocokan data pemilihan umum 2024 di rumah warga di RW 015, Kelurahan Larangan Selatan, Kecamatan Larangan, Kota Tangerang, Banten, Kamis (23/2/2023). Pemungutan suara Pemilu 2024 akan berlangsung pada 14 Februari 2024.

Pendaftaran daring

Perantau ataupun warga yang belum beralih kependudukan bisa mengakses sistem pendaftaran penduduk non-permanen dalam laman Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang Selatan.

Pendaftaran penduduk non-permanen ini ditujukan bagi warga ataupun orang asing dengan kartu tanda penduduk luar daerah yang berdomisili di Kota Tangerang Selatan karena pekerjaan, pendidikan, keluarga, atau lainnya paling lama 1 tahun dan tidak bertujuan menetap.

Setelah mengakses laman tersebut, calon pendaftar terlebih dulu membuka akun hingga proses verifikasi data dari petugas. Saat verifikasi diterima, pendaftar mengisi data non-permanen untuk diverifikasi lagi. Pemberitahuan verifikasi diterima melalui surel atau e-mail.

Baca juga: Sebanyak 82 Persen Kendaraan Belum Kembali ke Jabotabek, Skema Lalu Lintas Diperpanjang

Di sisi lain, Kementerian Perhubungan melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Darat dan Korps Lalu Lintas Polri memperpanjang skema lalu lintas arus balik Lebaran 2023. Skema satu arah, lawan arus, dan ganjil genap dilakukan hingga 28 April 2023 seiring masih ada 808.000 kendaraan yang belum kembali ke Jabotabek.

Corporate Communication and Community Development Group Head Jasa Marga Lisye Octaviana mengatakan, pengaturan tersebut untuk menjamin keselamatan, keamanan, ketertiban, serta kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan. Juga untuk mengoptimalkan penggunaan dan pergerakan lalu lintas pada ruas jalan nasional, termasuk jalan tol (Kompas, 26 April 2023).

Jasa Marga mencatat realisasi lalu lintas yang kembali ke Jabotabek dari arah Timur (Trans-Jawa dan Bandung pada H+1 (24 April 2023) hingga H+2 (25 April 2023 pukul 14.00 WIB) sebanyak 175.000 kendaraan. Padahal, jumlah total kendaraan yang bergerak ke arah barat dalam arus mudik sebelumnya mencapai 984.000 kendaraan.

Hal ini berarti jumlah kendaraan yang telah kembali ke Jabodetabek baru 18 persen. Masih terdapat 82 persen atau 808.000 kendaraan yang belum kembali ke Jabotabek.