Pemerintah daerah sempat menjanjikan akan memperbaiki jalan yang rusak akibat longsor di bilangan Kuningan Barat, Jakarta Selatan. Namun, jalan pintas itu kini ditutup, tanpa kepastian solusi selanjutnya.
Oleh
YOSEPHA DEBRINA RATIH PUSPARISA
·3 menit baca
YOSEPHA DEBRINA RATIH PUSPARISA
Ketua RT 005 RW 004 Samsudin (62) menunjukkan jalan alternatif yang ditutup setelah longsor di Kuningan Barat, Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, Senin (17/4/2023).
JAKARTA, KOMPAS — Jalan penghubung di bilangan Kuningan Barat sempat terputus lantaran terjadi longsor sejak awal Maret 2023. Masyarakat mengeluhkan jalan yang tak kunjung diperbaiki, bahkan kini harus ditutup yang mengganggu mobilitas warga.
Penanda jalan menunjukkan bahwa jalan tak dapat dilewati di Jalan Poncol Gang III, Kuningan Barat, Jakarta Selatan. Alhasil, warga diharapkan mencari alternatif lain untuk melintas. Padahal, jalan pintas tersebut menghubungkan Jalan Gatot Subroto dan Jalan Kapten Tendean.
Jalan ”tikus” itu terputus sejak Maret 2023 karena longsor setelah diguyur hujan deras. Imbasnya, pengguna jalan harus memutar hingga 1 kilometer. Hal ini merugikan para pegawai kantor, pedagang, dan anak-anak yang biasa melewati jalan ini.
”Ibaratnya ini akses satu-satunya, sekarang sudah enggak bisa lagi (dilewati),” ujar warga, Iis (36), di Jakarta, Senin (17/4/2023).
Ia mengatakan, anak-anak yang biasanya melewati jalan penghubung itu, kini terpaksa melewati jembatan besi. Sesuai namanya, medium tersebut berasal dari besi yang dibuat berdasarkan inisiatif warga. Jembatan itu hanya dapat dilewati satu orang lantaran besi penopangnya pun telah berkarat di berbagai sisi.
ADRYAN YOGA PARAMADWYA
Warga melintasi jalan yang longsor di kawasan Kuningan Barat, Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, Selasa (7/3/2023).
Iis sebagai orangtua pun mengkhawatirkan anaknya yang kerap memanfaatkan jembatan tersebut yang saban hari berjalan pergi dan pulang sekolah. Mereka berisiko jatuh ke sungai, apalagi ketika musim hujan tiba.
Hal senada dikatakan Supriyadi (65). Ia mencemaskan anak-anak yang biasanya berjalan kaki menggunakan jalan penghubung itu. Sebelum longsor, akses tersebut telah ada sejak 1957. Namun, jalan tersebut kini justru ditutup, tanpa kepastian solusi.
Ketua Rukun Warga (RW) 004 Sulipan menyebut bahwa status kepemilikan lahan itu kini milik Pemerintah Daerah (Pemda) Jakarta Selatan. Rapat dan dialog dengan RT setempat, Lurah Kuningan Barat, Suku Dinas Bina Marga Jakarta Selatan, serta PT Award Global Infinity (AGI) telah dilakukan berkali-kali. Perusahaan tersebut terlibat lantaran membangun proyek yang bersinggungan langsung dengan jalan penghubung itu.
Kini, jalan tersebut telah ditutup beton sehingga akses mati total. Namun, PT AGI bersedia membantu membangun jembatan atas persetujuan pemda.
”Saya enggak butuh jalan lebar, (tetapi) yang terpenting anak sekolah bisa lewat. Tolong diusahakan,” kata Sulipan.
YOSEPHA DEBRINA RATIH PUSPARISA
Seorang warga melintas di atas jembatan besi lantaran jalan penghubung antarkampung ditutup di Kuningan Barat, Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, Senin (17/4/2023).
Warga kini belum mendapat kepastian tindak lanjut penutupan jalan ini, termasuk solusi yang ditawarkan pemda bekerja sama dengan PT AGI. Masyarakat hanya dapat menunggu informasi selanjutnya dari pemda sebagai pemilik lahan.
Menanti solusi
Berdasarkan penuturan Supriyadi dan Sulipan, sejumlah warga menyayangkan jalan pintas yang ditutup dan belum ada solusi. Sebagian di antaranya memprotes secara langsung pada pengurus RW, bahkan nyaris terjadi bentrok saat proses penutupan jalan berlangsung.
Menurut Lurah Kuningan Barat Agus Muharam, pihaknya telah mengajukan surat pada Suku Dinas Bina Marga Jakarta Selatan agar mendapat alternatif jalan penghubung lain bagi warganya. Namun, usulan tersebut belum juga direspons.
YOSEPHA DEBRINA RATIH PUSPARISA
Ketua RW 004 Sulipan menunjukkan peta tanah kepemilikan yang menghubungkan antarkampung di Kuningan Barat, Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, Senin (17/4/2023).
Kompas telah berupaya menghubungi Kepala Suku Dinas Bina Marga Jakarta Selatan sekaligus Pelaksana Tugas Kepala Dinas Bina Marga DKI Jakarta Heru Suwondo. Namun, belum ada tanggapan hingga berita ini dipublikasikan.
Sebelumnya, saat menjabat sebagai Kepala Dinas Bina Marga DKI Jakarta, Hari Nugroho menyarankan agar aduan kerusakan jalan, termasuk longsor, dapat dilayangkan melalui situs Jakarta Kini. Alasannya, proses melalui kelurahan memakan waktu lebih lama. Ia berjanji laporan akan diproses dalam 2 jam sejak informasi diterima.
