Deputi Penindakan KPK Jadi Kepala Polda Metro Jaya
Inspektur Jenderal Karyoto menggantikan Irjen Fadil Imran sebagai Kapolda Metro Jaya. Sejauh mana rekam jejaknya di KPK dapat berpengaruh bagi Jakarta dan sekitarnya?
Oleh
ERIKA KURNIA
·4 menit baca
JAKARTA, KOMPAS — Kepala Kepolisian RI Jenderal (Pol) Listyo Sigit Prabowo menunjuk Inspektur Jenderal Karyoto sebagai Kepala Polda Metro Jaya. Karyoto diharapkan mampu meredam gejolak politik sebelum Pemilihan Umum 2024 dan memperbaiki kinerja reserse di wilayah metropolitan.
Penunjukan Deputi Penindakan (DP) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) itu sebagai pengganti Irjen Muhammad Fadil Imran tertuang dalam surat telegram ST/713/III/Kep./2023 tanggal 27 Maret 2023. Selain Karyoto, terdapat 473 personel dari golongan pejabat tinggi (pati) dan pejabat menengah (pamen) yang dimutasi dalam total empat surat telegram.
”Irjen Pol Karyoto SIK NRP 68100292 Pati Bareskrim Polri (Penugasan PD KPK) diangkat dalam jabatan baru sebagai Kapolda Metro Jaya,” kata surat telegram yang ditandatangani Wakapolri Komisaris Jenderal Gatot Eddy Pramono, dikutip pada Rabu (29/3/2023).
Sementara itu, Fadil yang naik pangkat menjadi Komisaris Jenderal mengisi posisi Kepala Badan Pemeliharaan (Kabarhakam) Polri seusai menjabat Kapolda Metro Jaya ke-40 sejak November 2020.
Anggota Komisi Kepolisian Nasional, Poengky Indarti, menilai, penempatan pejabat tinggi ini disesuaikan dengan keahlian dan pengalaman selama bertugas, termasuk Karyoto yang mendapat amanah baru sebagai Kapolda Metro Jaya.
Ia menyebut Karyoto membawa citra polisi bersih karena berpengalaman di KPK, seperti Irjen Akhmad Wiyagus yang kini menempati posisi sebagai Kapolda Jawa Barat. ”Keduanya diharapkan mampu memimpin Polda Metro Jaya dan Polda Jawa Barat dengan komitmen penuh untuk melanjutkan Reformasi Kultural Polri,” ujarnya saat dihubungi, Rabu.
Kerja sama Karyoto dan Wiyagus juga dinanti karena dua wilayah yang mereka jaga secara berurusan rentan gejolak sosial politik dan integritas jelang masa Pemilihan Umum 2024. ” Leadership yang tenang dari kedua kapolda tersebut diharapkan dapat menjaga dua provinsi tersebut untuk tetap aman dan kondusif,” ucap Poengky.
Sementara itu, Ketua Indonesia Police Watch (IPW) Sugeng Teguh Santoso menilai Karyoto masih perlu diuji. Rekam jejaknya di KPK dinilai tertutup isu profesionalisme di lembaga antirasuah tersebut. ”Mungkin ia akan diuji dalam posisinya sebagai kapolda. Profesionalisme dalam hal penegakan hukum yang akan diuji,” katanya.
Ujian itu ia perkirakan akan mudah bagi Karyoto yang merupakan teman seangkatan Kapolri Jenderal (Pol) Listyo Sigit Prabowo. ”Kapolri memerlukan orang dekat dan dapat dipercaya untuk kepentingan menjaga pemilu, khususnya pemilihan presiden, dapat berjalan dengan baik,” lanjut Sugeng.
Meneruskan program
Selain terkait isu Pemilu 2024, Kapolda Metro Jaya yang baru juga diminta meneruskan program baik dari kepemimpinan sebelumnya terkait keamanan dan penegakan hukum. Strategi Fadil mengatasi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat yang cukup rumit di Jakarta dan sekitarnya layak diteruskan ke nasional.
Fadil dinilai berprestasi, antara lain, karena mampu ikut menekan penyebaran dan memulihkan wilayah akibat Pandemi Covid-19. Fadil juga menghadirkan banyak Kampung Tangguh, baik untuk penanganan Covid-19 maupun pengendalian kasus narkotika.
”Fadil banyak inovasinya. Dia memandang tugas kepolisian bukan semata-semata penegakan hukum. Secara preventif, ia mencegah kejahatan dengan penggalangan polisi masyarakat, seperti polisi RW. Ini adalah satu kegiatan yang harus diteruskan kalau menurut IPW,” imbuh Sugeng.
Adapun pekerjaan membenahi kinerja layanan reserse juga perlu diseriusi oleh pimpinan baru. Layanan reserse kepolisian dari penindaklanjutan pelaporan kasus kriminal hingga penyidikan, menurut Kompolnas, banyak diadukan masyarakat.
Salah satu yang menonjol yang dinilai lemah ditangani di masa kepemimpinan Fadil adalah kasus penembakan Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat yang melibatkan Ferdy Sambo, bekas Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan Polri, di Jakarta Selatan. Kasus yang kini sudah inkrah itu membuat Fadil memutasi banyak jajarannya.
”Fungsi penegakan hukum, fungsi reserse, harus diperhatikan lagi,” ujar Sugeng.
Di wilayah Polda Metro Jaya, yang meliputi Jakarta, Bekasi Raya, Tangerang Raya, dan Depok, angka kejahatan yang terjadi selama kurun waktu 2022 mencapai 36.608 kasus. Jumlah kasus yang ditangani menurun signifikan dalam 10 tahun terakhir. Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), pada 2013 tindak pidana di wilayah itu sebanyak 49.498 kasus.
Pada tahun-tahun penyelenggaraan pemilu seperti 2014 dan 2019, jumlah tindak pidana tahunan di wilayah Polda Metro Jaya juga mengalami tren penurunan masing-masing sebanyak 44.298 kasus dan 31.934 kasus.