MTI Diharapkan Menjadi Mitra Pemerintah Atasi Masalah Transportasi
Menhub Budi Karya Sumadi melantik pengurus pusat MTI 2022-2025. MTI dengan jejaring hingga daerah diharapkan memberikan ide dan solusi bagi masalah transportasi di sejumlah daerah di Indonesia.
Oleh
HELENA FRANSISCA NABABAN
·2 menit baca
JAKARTA, KOMPAS - Sejumlah daerah di Indonesia menghadapi permasalahan terkait transportasi. Masyarakat Transportasi Indonesia dengan jejaring yang dimiliki diharapkan bersinergi dengan pemerintah dan memberikan masukan dan solusi bagi masalah transportasi di sejumlah daerah di Indonesia.
Demikian disampaikan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi dalam acara pelantikan Pengurus Pusat dan Majelis Profesi dan Etik Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Pusat periode 2022-2025. Pelantikan berlangsung di Hotel Sahid Jaya, Jakarta, Rabu (22/3/2023).
”MTI selalu memberikan insight, termasuk dalam menangani persoalan-persoalan transportasi daerah yang sulit,” kata Budi Karya dalam keterangan resmi MTI Pusat.
Jejaring MTI di tingkat pusat sampai daerah, lanjut Budi Karya, memungkinkan adanya ide-ide segar. Itu dapat menjadi solusi yang bisa dilakukan oleh pemerintah untuk mengatasi berbagai permasalahan transportasi di sejumlah daerah.
Untuk kepengurusan MTI Pusat 2022-2025, Tory Damantoro terpilih menjadi Ketua Umum. Sekretaris Jenderal MTI Pusat adalah Haris Muhammadun, dengan Majelis Profesi dan Etik dipimpin Prof Agus Taufik Mulyono. Mereka terpilih dalam Kongres IX MTI di Yogyakarta awal November 2022.
Dalam kesempatan itu, Damantoro menyampaikan, kepengurusan MTI 2022-2023 adalah kepengurusan transisi dan sinergi lintas generasi, yang diharapkan dapat memperkuat gerak langkah MTI mengemban amanah Kongres 2022. Di antaranya adalah perkuatan MTI sebagai mitra strategis pemerintah dalam perumusan kebijakan transportasi.
MTI, disebutkan Damantoro, siap bersinergi dengan seluruh pemangku kepentingan di bidang transportasi sesuai dengan moto ”Sinergi Mewarnai Kemajuan Transportasi Indonesia”. Bekerja sama dengan pengurus wilayah, MTI menjadi mitra strategis pemerintah daerah dalam menganalisis masalah dan melahirkan solusi dalam mewujudkan transportasi berkelanjutan.
Pengurus MTI Pusat periode ini membentuk delapan forum MTI. Forum itu terdiri dari forum transportasi perkotaan, transportasi laut, transportasi udara, transportasi kereta api dan angkutan antarkota, transportasi cerdas, transportasi logistik, transportasi lingkungan dan energi, serta forum pembiayaan transportasi dan infrastruktur.
”Semua forum akan bersinergi dengan semua asosisasi dan perguruan tinggi untuk bersama-sama merumuskan masukan kebijakan pembangunan transportasi yang dibutuhkan dalam penyusunan RPJP dan RPJMN, dalam revisi perundang-undangan transportasi, maupun dalam pembangunan Ibu Kota Nusantara,” tutur Damantoro.
Ketua Majelis Profesi dan Etik Profesor Agus Taufik Mulyono menyampaikan, sebagai bagian dari pengembangan profesi, MTI berkontribusi dalam penyiapan sumber daya manusia (SDM) yang bekerja di bidang transportasi di Indonesia agar benar-benar legal dan kompeten. Sejauh ini, di antaranya MTI telah menyiapkan 10 draf Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia.