Anggarkan Rp 13 Miliar, DKI Gelar Layanan Mudik dan Balik Gratis

Dishub DKI kembali gelar layanan mudik dan balik gratis pada Lebaran 2023 nanti. Lebih dari 19.000 orang ditargetkan bisa dilayani. Adapun layanan gratis ini menyasar 19 kota/kabupaten di enam provinsi.

KOMPAS/AGUS SUSANTO

Petugas menata sepeda motor yang akan diangkut dengan truk secara gratis di Terminal Pulogadung, Jakarta Timur, Selasa (26/4/2022).

JAKARTA, KOMPAS — Sama halnya dengan program serupa tahun lalu, pada Lebaran 2023 ini Dinas Perhubungan DKI Jakarta kembali menggelar program mudik gratis untuk 19.280 orang. Anggaran yang disiapkan Rp 13 miliar. Anggota Komisi B menilai program itu setiap tahun sebaiknya mengecil kuotanya, untuk memberikan rasa tanggung jawab kepada masyarakat akan kepentingannya.

Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Syafrin Liputo, Senin (20/3/2023), menjelaskan, untuk program mudik 2023, Dinas Perhubungan DKI Jakarta melayani perjalanan mudik ke 19 kota/kabupaten di enam provinsi.

Provinsi-provinsi yang menjadi jujugan mudik gratis itu adalah Lampung, Sumatera Selatan, Jawa Barat, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), dan Jawa Timur. Adapun 19 kota/kabupaten yang masuk dalam layanan mudik gratis adalah Kota Bandar Lampung di Provinsi Lampung; Palembang di Sumatera Selatan; Kuningan dan Tasikmalaya di Jawa Barat.

Kemudian Tegal, Pekalongan, Semarang, Kebumen, Cilacap, Purwokerto, Solo, Sragen, Wonosobo dan Wonogiri di Provinsi Jawa Tengah. Laina, Kota Yogyakarta di Provinsi DIY serta Madiun, Kediri, Jombang dan Malang di Provinsi Jawa Timur.

”Akan tersedia 482 bus untuk mengakomodasi 19.280 masyarakat Jakarta yang akan melakukan arus mudik dan arus balik,” kata Syafrin.

KOMPAS/AGUS SUSANTO

Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Syafrin Liputo

Baca Juga: Jutaan Orang Mendaftar Mudik Gratis di DKI

Selain layanan mudik gratis bagi penumpang, Dishub DKI juga menyediakan angkutan bagi kendaraan bermotor roda dua. Langkah itu untuk menekan banyaknya pemudik yang menggunakan sepeda motor pada arus mudik maupun balik, serta untuk menunjang mobilitas pemudik di kampung halaman.

Menurut Syafrin, Dishub DKI menyediakan 23 truk yang dapat mengangkut sebanyak 690 unit sepeda motor pemudik. Angkutan kendaraan roda dua ini akan melayani angkutan ke sembilan kota/kabupaten, yakni Kuningan, Tasikmalaya, Semarang, Kebumen, Solo, Wonogiri, Yogyakarta, Jombang dan Malang.

Adapun untuk arus mudik, Syafrin melanjutkan, Dishub DKi menyiapkan 278 bus berkapasitas 11.120 penumpang dan 13 truk yang akan mengangkut 390 sepeda motor. Saat arus balik disediakan 204 bus berkapasitas 8.160 penumpang dan 10 truk yang akan mengangkut 300 sepeda motor.

”Anggaran untuk layanan mudik dan balik gratis ini sebesar Rp 13 miliar yang dianggarkan dalam kegiatan rutin Dishub DKI Jakarta,” kata Syafrin.

KOMPAS/AGUS SUSANTO

Sepeda motor yang akan diangkut dengan truk secara gratis di Terminal Pulogadung, Jakarta Timur, Selasa (26/4/2022).

Kalau perusahaan menyediakan mudik gratis bagi karyawannya wajar. Pemerintah jangan ikut-ikutan karena itu tidak mendidik.

Syafrin menambahkan, bagi masyarakat yang ingin mendaftar program Mudik Gratis DKI Jakarta Tahun 2023, dapat mendaftar mulai tanggal 23 Maret 2023 secara daring maupun luring. Informasi mengenai pendaftaran daring dapat dilihat melalui media sosial Dishub DKI Jakarta dan laman mudik gratis di mudikgratisjakarta.com. Adapun, pendaftaran secara luring dapat dilakukan di enam lokasi, baik di kantor Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta dan Kantor Suku Dinas Perhubungan di lima Wilayah Kota Administrasi.

Pendaftar diwajibkan menyiapkan persyaratan yang diperlukan, seperti melampirkan kartu tanda penduduk (KTP) dan kartu keluarga (KK), kartu atau bukti vaksin Covid-19, serta surat tanda nomor kendaraan bermotor apabila membawa sepeda motor. Saat melakukan pendaftaran, pendaftar dapat menambahkan maksimal tiga anggota keluarga dalam satu KK dengan 1 sepeda motor. Nantinya, calon peserta mudik gratis wajib membawa dokumen yang dipersyaratkan pada saat verifikasi di enam lokasi pendaftaran yang telah ditentukan.

Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta, Gilbert Simanjuntak, mengatakan, program mudik gratis itu memanjakan masyarakat. Ia berpandangan, itu sebabnya untuk program mudik gratis itu secara bertahap masyarakat didorong untuk mudik sendiri, bertanggung jawab pada kepentingan sendiri. Ia menilai semakin tahun sebaiknya kuota mudik gratis ini diperkecil untuk mendidik.

”Kalau perusahaan menyediakan mudik gratis bagi karyawannya wajar. Pemerintah jangan ikut-ikutan karena itu tidak mendidik,” katanya.

Baca Juga : Pemprov Jakarta Anggarkan Rp 3,9 Miliar untuk Layanan Mudik Gratis

Demikian juga dengan layanan mudik untuk kendaraan roda dua, menurut dia, sebaiknya itu dilarang. Ia berpandangan sepeda motor bukan alat transportasi yang berkeselamatan.