Insentif Digulirkan, Produsen Mulai Banjir Pesanan Sepeda Motor Listrik
Setelah pemerintah mengumumkan akan menggulirkan insentif kendaraan listrik, para produsen bersiap menyediakan stok produk. Pemesanan pun melonjak.
Oleh
YOSEPHA DEBRINA RATIH PUSPARISA
·3 menit baca
YOSEPHA DEBRINA RATIH PUSPARISA
Sepeda motor listrik bermerek Volta dipajang di gerai di bilangan Roxy Mas, Jakarta, Rabu (8/3/2023).
JAKARTA, KOMPAS — Pemerintah memutuskan segera menggulirkan insentif untuk kepemilikan sepeda motor listrik bagi para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah. Keputusan ini disambut positif para produsen sepeda motor listrik dan sebagian masyarakat.
Kebijakan bantuan pembelian kendaraan listrik ini mulai berlaku pada Senin (20/3/2023). Hal itu mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2019 tentang Percepatan Program Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai, seperti tertulis dalam situs Kementerian Perindustrian pada Senin (6/3/2023).
Tahun ini, pemerintah berencana menyalurkan pembelian kendaraan bermotor listrik berbasis baterai (KLBB) hingga Rp 7 juta per unit untuk 200.000 sepeda motor listrik baru. Konversi 50.000 sepeda motor konvensional menjadi kendaraan listrik juga dapat bantuan Rp 7 juta per unit.
Ada tiga produsen sepeda motor listrik yang terpilih bekerja sama dengan pemerintah, yakni Gesits, Selis, dan Volta. Produsen yang tersaring mampu berproduksi dengan tingkat komponen dalam negeri (TKDN) 40 persen.
Direktur Operasional PT Gaya Abadi Sempurna (induk perusahaan Selis) Wilson merespons positif rencana subsidi pemerintah. Ia menilai, kebijakan ini berdampak baik, apalagi hanya tiga merek sepeda motor yang mendapat kesempatan ini.
KOMPAS/AGUS SUSANTO
Pekerja mengelap motor listrik Selis yang dipamerkan dalam sosialisasi penggunaan kendaraan listrik di Stasiun Bekasi Timur, Jawa Barat, Minggu (18/4/2021).
Ia menambahkan, kuota produksi Selis di pabrik Cikupa, Tangerang, dapat mencapai 12.000 unit per bulan. Dari jumlah itu, 30 persen di antaranya untuk produksi motor listrik.
”Dengan angka produksi ini, Selis optimistis bisa mendukung kuota subsidi motor listrik dari pemerintah sampai Desember 2023,” kata Wilson secara tertulis, Rabu (8/3/2023).
Selis telah menyiapkan dua motor listrik yang memenuhi TKDN, yakni tipe E-Max dan Agats. Keduanya memiliki TKDN 53,7 persen dan 53,4 persen. Angka itu sudah memenuhi persyaratan pemerintah yang akan memanfaatkan produk dengan TKDN minimal 40 persen.
Produsen sepeda motor listrik lain, Volta, juga mengalami peningkatan calon pembeli. Imbas keputusan insentif pemerintah, sejak Selasa hingga Rabu ini, ada 20 orang yang masuk dalam daftar tunggu di gerai Volta Roxy Mas, Jakarta. Tiap orang memesan satu sepeda motor listrik. Padahal, biasanya hanya 30-40 unit yang terjual dalam sebulan.
Mereka menahan payment dari lama. Dari awal Desember (2022) itu, mereka sudah menunggu (kepastian insentif).
YOSEPHA DEBRINA RATIH PUSPARISA
Sepeda motor listrik merek Volta tipe 401 Lite dipajang di gerai Roxy Mas, Jakarta, Rabu (8/3/2023).
SupervisorVolta Area Jawa Tutut mengatakan bahwa para pemesan hanya meninggalkan nomor telepon. Mereka tetap memesan meski belum mengetahui tipe motor yang akan mendapat insentif pemerintah.
”Mereka menahan payment dari lama. Dari awal Desember (2022) itu, mereka sudah menunggu (kepastian insentif),” ujarnya.
Volta menjual sepeda motor listrik dengan harga Rp 11,8 juta hingga Rp 15,4 juta per unit. Perbedaan harga ini bergantung pada tipe motor. Namun, hingga kini, pihak Volta belum memutuskan tipe sepeda motor yang akan mendapat insentif pemerintah.
Memastikan tepat sasaran
Keputusan pemerintah memberi insentif untuk menggenjot industri dalam negeri serta menarik investasi ini dianggap tepat. Namun, pemerintah perlu memastikan insentif yang diberikan tepat sasaran.
KOMPAS/KARINA ISNA IRAWAN
Pakar ekonomi Piter Abdullah
Menurut Direktur Eksekutif Segara Research Institute Piter Abdullah, pemerintah perlu menciptakan mekanisme yang mencegah penggelapan atau transaksi fiktif, misalnya. Perencanaan skema harus jelas agar penyaluran subsidi tepat sasaran.
Ia mengusulkan agar pemerintah dapat mengembangkan teknologi digital supaya tiap transaksi terekam secara benar dan akurat. Hal ini berlaku bagi semua pihak yang terikat, antara lain produsen dan penerima insentif.
”Jangan sampai nanti produsen membuat dua transaksi, fiktif. Itu yang dihindari, kan,” ujar Piter.
