Relokasi Utamakan Keselamatan Warga Tanah Merah

Keselamatan warga di sekitar Depo Plumpang, Jakarta Utara, menjadi prioritas agar mereka punya kepastian hunian dan menata kembali kehidupannya.

KOMPAS/AGUS SUSANTO

Warga menerima dokumen kependudukan berupa KTP dan kartu keluarga pasca-kebakaran Terminal Integrated Bahan Bakar Minyak (BBM) Depo Pertamina Plumpang di Posko PMI, Jakarta Utara, Senin (6/3/2023).

JAKARTA, KOMPAS — Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan mengikuti keputusan pemerintah pusat terkait relokasi Depo Plumpang atau warga Tanah Merah di Jakarta Utara. Relokasi pasca-kebakaran itu sebaiknya memprioritaskan keamanan dan keselamatan serta kebutuhan warga untuk kehidupan mereka ke depan.

Terminal Integrated Bahan Bakar Minyak milik PT Pertamina (Persero) di Plumpang, Jakarta Utara, terbakar pada Jumat (3/3/2023) malam. Pertamina mencatat setidaknya 19 korban meninggal dan 40 korban dalam perawatan hingga kini.

Presiden Joko Widodo memerintahkan Menteri Badan Usaha Milik Negara Erick Thohir dan Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono untuk segera mencari solusi. Ada dua opsi yang bisa diambil, yakni menggeser lokasi depo atau memindahkan penduduk ke tempat relokasi karena zona berbahaya tidak dapat lagi ditinggali penduduk.

Heru memastikan solusi sedang dibahas oleh Menteri Badan Usaha Milik Negara. Nantinya solusi terpilih akan diikuti oleh Pemprov DKI Jakarta. ”Pemprov ikut kebijakan pemerintah pusat. Hari ini Menteri BUMN rapat,” kata Heru, Senin (6/3/2023).

Hidup di Jakarta bagi sebagian orang adalah pertarungan hidup dan mati. Tak bisa saling menyalahkan. Semua pihak duduk bersama sampaikan pertimbangan keamanan dan keselamatan.

Selain korban meninggal dan dirawat, sebanyak 423 warga terdampak kebakaran Depo Plumpang mengungsi di dua tempat. Ada 300 orang mengungsi di Ruang Publik Terbuka Ramah Anak Rasela dan sisanya mengungsi di Palang Merah Indonesia Jakarta Utara.

FAKHRI FADLURROHMAN

Presiden Joko Widodo berbincang bersama Menteri Badan Usaha Milik Negara Erick Thohir dan Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono di Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA) Rasela, Rawa Badak Selatan, Koja, Jakarta Utara, Minggu (5/3/2023).

Sekretaris Komisi E Bidang Kesra DPRD DKI Jakarta Johnny Simanjuntak menyarankan pemerintah menimbang efisiensi dan efektivitas relokasi Depo Plumpang atau warga Tanah Merah. Sebab, relokasi depo tentu memakan biaya yang tidak sedikit dan ada rantai distribusi yang dijaga. Relokasi warga mesti memperhatikan dampak sosial dan ekonomi.

”Hidup di Jakarta bagi sebagian orang adalah pertarungan hidup dan mati. Tak bisa saling menyalahkan. Semua pihak duduk bersama sampaikan pertimbangan keamanan dan keselamatan,” ucap Johnny.

Secara terpisah, Ketua Fraksi PDI-P DPRD DKI Jakarta Gembong Warsono menuturkan, relokasi Depo Plumpang merupakan domain pemerintah pusat, sedangkan relokasi warga menjadi tanggung jawab pemerintah daerah.

”Relokasi Depo Plumpang tentu akan memakan waktu yang tidak sebentar. Jadi, utamakan terlebih dahulu keselamatan warga agar mereka bisa berbenah dan menata kehidupan ke depan,” tutur Gembong.

Baca juga: Bara di Tanah Merah

Gembong melanjutkan, warga tidak mungkin menunggu terlalu lama terkait kepastian hunian mereka. Maka, pemerintah daerah harus turun tangan merelokasi agar warga aman.

Opsi tersebut lebih baik ketimbang larut dalam perdebatan tentang status lahan yang justru menghabiskan energi atau kontraproduktif. Sebaliknya, dua kali kebakaran Depo Plumpang mesti jadi pembelajaran bagi pemerintah, pengelola, dan warga agar tidak berulang ataupun terjadi di tempat lain.

”Peruntukan tata ruang bukan untuk permukiman. Jadi, konsistensi kebijakan sesuai peruntukannya agar kasus serupa tak berulang, ucap Gembong.

KOMPAS/AGUS SUSANTO

Pengungsi kebakaran Terminal Integrated Bahan Bakar Minyak (BBM) Depo Pertamina Plumpang berada di tenda Posko PMI, Jakarta Utara, Senin (6/3/2023).

Anggota Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta, Suhud Alynudin, menambahkan, pemerintah pusat dan daerah harus memastikanbantuan bagi korban meninggal, luka, dan terdampak. Mereka membutuhkan jaminan dan bantuan agar punya tempat yang layak dan kebutuhan hidup sehari-hari selama belum memiliki tempat tinggal tetap.

”Selain penanganan korban akibat ledakan, yang terpenting juga penjelasan secara transparan penyebab kebakaran. Mengingat Depo Plumpang merupakan obyek vital yang harus dijaga dengan keamanan tingkat tinggi,” kata Suhud.

Penjelasan yang transparan penting untuk mencegah spekulasi liar berkembang di tengah masyarakat terkait penyebab ledakan. Penjelasan yang jujur dan transparan juga akan memberikan kepastian dan ketenangan di warga Tanah Merah.

Baca juga: Relokasi Jadi Solusi Jangka Panjang